Mushaf Al-Qur’an Gontor diserahkan langsung oleh Pimpinan PMDG KH Akrim Mariyat kepada Kepala Negara. Sementara itu, buku “Gontor untuk Indonesia” turut diberikan oleh KH Hasan Abdullah Sahal sebagai dokumentasi perjalanan, peran, dan sumbangsih alumni Gontor dalam membangun serta mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan bahwa buku tersebut menjadi bentuk persembahan Gontor yang merekam kiprah para alumninya dalam berbagai bidang pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Jadi, hasil kami alumni-alumni kami, mengabdi di bangsa ini, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dalam waktu yang singkat ini. Maka, ya saya tolong. Kami hanya bisa menyampaikan buku hadiah ‘Gontor untuk Indonesia’ dan sekaligus, meresmikan mushaf Gontor,” ujar KH Hasan Abdullah Sahal.

Selain itu, KH Hasan juga menjelaskan bahwa Mushaf Al-Qur’an Gontor merupakan karya yang melibatkan langsung para santri dan ustaz Gontor, mulai dari proses penulisan hingga penerbitan dan pencetakan.

“Dicetak santri Gontor. Diterbitkan di percetakan Gontor. Dibagikan pada anak-anak Gontor. Dihadiahkan kepada Bapak dan pada umat Islam,” imbuh K.H. Hasan.

Mushaf Al-Qur’an Gontor merupakan hasil karya istimewa yang ditulis tangan langsung oleh para ustaz dan santri atau khatthath Gontor. Mushaf tersebut diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh Percetakan Gontor setelah melewati proses tashih resmi.

Sementara itu, buku “Gontor untuk Indonesia” mendokumentasikan sejarah, peran, serta sumbangsih alumni pesantren dalam berbagai bidang pengabdian dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua karya tersebut menjadi bagian dari persembahan PMDG dalam momentum satu abad perjalanan pendidikan dan pengabdiannya bagi umat, bangsa, dan negara.

The post 100 Tahun Gontor, Presiden Prabowo Dapat Hadiah Spesial Mushaf Al-Qur’an dan buku Gontor untuk Indonesia appeared first on seketika.com.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DEN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis sore, 17 September 2026.

“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seskab Teddy, sidang tersebut merupakan agenda rutin DEN yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo selaku Ketua DEN. Dalam sidang, pemerintah membahas sejumlah langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional.

Mengutip Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, Seskab Teddy menyampaikan bahwa salah satu langkah yang dibahas adalah mempercepat pengembangan berbagai sumber energi dalam negeri. Potensi tersebut mencakup kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi surya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan B50 dan E50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Di saat bersamaan, pengembangan energi terbarukan terus diperkuat, termasuk melalui percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.

Langkah lainnya diarahkan pada peningkatan produksi minyak nasional. Pemerintah akan mengoptimalkan ladang dan sumur minyak yang telah ada serta mempercepat kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan kemampuan produksi energi dari dalam negeri.

Selain itu, Sidang DEN turut membahas tindak lanjut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Rencana tersebut akan dilaksanakan sesuai kajian dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah sebagai bagian dari penguatan bauran energi nasional.

Untuk memastikan seluruh agenda berjalan terarah, pemerintah juga akan menyusun peta jalan energi yang lengkap dan terukur. Peta jalan tersebut mencakup target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, hingga pembagian tugas dalam implementasinya.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa bagi Presiden Prabowo, kemandirian energi tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan energi nasional. Kemandirian energi juga memiliki arti strategis bagi kekuatan ekonomi dan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

“Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Seskab Teddy.

The post Swasembada Energi Jadi Fokus Prabowo, Ini 6 Langkah yang Dibahas di Sidang DEN appeared first on seketika.com.

Kegiatan Digital Komunikasi Festival (Digikomfest) 2026 berlangsung di Aula KH Noer Alie, Gedung Bupati Bekasi, Rabu (16/9/2026).

Berikut para penerima penghargaan Digikomfest 2026:

Perangkat Daerah Paling Responsif terhadap Insiden Siber:

Terbaik 1: BKPSDM Kabupaten Bekasi
Terbaik 2: Bapenda Kabupaten Bekasi
Terbaik 3: Disdukcapil Kabupaten Bekasi

Pelaksana Pariwara Antikorupsi On Ground Activation:

Terbaik 1: Inspektorat Kabupaten Bekasi
Terbaik 2: RSUD Cabangbungin
Terbaik 3: Disdukcapil Kabupaten Bekasi

Pelaksana Pariwara Antikorupsi Media Konvensional:

Terbaik 1: Disdukcapil Kabupaten Bekasi
Terbaik 2: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim)
Terbaik 3: RSUD Cabangbungin

Pelaksana Pariwara Antikorupsi Media Digital:

Terbaik 1: BPBD Kabupaten Bekasi
Terbaik 2: RSUD Kabupaten Bekasi
Terbaik 3: Bappeda Kabupaten Bekasi

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Perangkat Daerah:

Terbaik 1: Disperkimtan Kabupaten Bekasi
Terbaik 2: Dishub Kabupaten Bekasi
Terbaik 3: Satpol PP Kabupaten Bekasi

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Kecamatan dan Kelurahan:

Terbaik 1: Kecamatan Cikarang Utara
Terbaik 2: Kelurahan Setia Asih
Terbaik 3: Kecamatan Tambun Selatan

Pengelola Media Sosial Terbaik Perangkat Daerah dan BUMD:

Terbaik 1: Perumda Tirta Bhagasasi
Terbaik 2: Disnaker Kabupaten Bekasi
Terbaik 3: RSUD Kabupaten Bekasi

Pengelola Media Sosial Terbaik Kecamatan dan Kelurahan:

Terbaik 1: Kelurahan Bahagia
Terbaik 2: Kecamatan Cibitung
Terbaik 3: Kecamatan Tambelang

Perangkat Daerah Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemkab Bekasi 2026:

1. Bappeda — 95,45
2. Diskominfosantik — 95,16
3. Bapenda — 94,23
4. RSUD Cabangbungin — 93,18
5. Dinas Perdagangan — 91,98
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa — 91,82
7. Dinas Ketenagakerjaan — 91,14
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak — 90,91
9. Kecamatan Tambelang — 90,91
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu — 90,68

The post Digikomfest 2026 Kabupaten Bekasi, Ini Daftar Juara Digitalisasi dan Komunikasi Publik appeared first on seketika.com.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemprov Sumsel, SKK Migas, dan PHR Zona 4 dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas, peningkatan produksi, serta penguatan ketahanan dan swasembada energi daerah.

Herman Deru mengatakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan illegal refinery atau kilang ilegal, termasuk aspek perlindungan konsumen dan pengawasan kualitas.

“Ke depan kita harus berdiskusi lagi mengenai perlindungan konsumen, illegal refinery dan quality control,” tegasnya.

GM PHR Zona 4, Heru Irianto, menyampaikan bahwa silaturahmi berkelanjutan ini menjadi momentum untuk bersama-sama mendorong peningkatan produksi migas nasional dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Herman Deru menyambut baik komitmen tersebut dan menyoroti beberapa poin strategis yang memerlukan penanganan komprehensif bersama yakni Penanganan Illegal Refinery & Perlindungan Konsumen.

Diperlukan koordinasi intensif terkait penanganan kilang ilegal, pengawasan kualitas (quality control), dan perlindungan konsumen, Mitigasi Risiko Karhutla pada Jalur Pipa Migas yaitu Menginstruksikan Pertamina memperkuat komunikasi dan pemetaan jalur pipa migas bersama BPBD serta Pemkab/Pemkot guna mencegah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selanjutnya tak kala penting yakni Pengembangan SDM Lokal yang mana Mengapresiasi program pelatihan dan transfer knowledge (seperti pelatihan drilling) bagi generasi muda Sumsel agar dapat terus ditingkatkan serta sinergi infrastruktur jalan mendorong optimalisasi penataan jalan tambang agar tidak mengganggu jalan umum.

The post Illegal Refinery Jadi Sorotan Herman Deru, Ini Langkah yang Dibahas Bersama Pertamina appeared first on seketika.com.

Salah satu pengguna yang turut dalam perjalanan tersebut adalah Ajat Sudrajat, penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Ajat menyampaikan bahwa layanan LRT Jakarta telah memberikan kemudahan, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan petugas.

“Alhamdulillah kalau di DKI Jakarta ini sangat luar biasa untuk aksesibilitasnya juga sudah bagus, baik aksesibilitas fisik maupun nonfisik. Yang disebut nonfisik adalah pelayanan dari para petugas ini juga sudah memadai alhamdulillah walaupun memang sedikit terkadang ada kekurangan, tapi insyaallah mudah-mudahan lebih baik dari kota-kota lain,” ujar Ajat.

Dalam perjalanan tersebut, Ajat juga berkesempatan berbincang dengan Presiden Prabowo. Ajat pun berharap transportasi publik ke depan makin mudah diakses dan mendukung kota yang inklusif.

“Ya diajak ngobrol (Presiden), gimana udah terima kartu layanan gratis belum, alhamdulillah saya udah. Terus ya ditanya mengenai aksesibilitas tadi saya sudah jelaskan,” katanya.

“Yang pasti harapan kita transportasi yang accessible, yang ini sudah mulai sempurna, yang kedua selalu kota ini menjadi kota yang inklusif,” lanjut Ajat.

Sementara itu, Ibu Hesti dan Ibu Widi, warga lansia dari Kebayoran Baru, mengaku senang dapat mengikuti perjalanan bersama Presiden Prabowo. Keduanya juga mendapat kesempatan duduk di depan Presiden dan berbincang langsung selama perjalanan.

“Aduh, rasa mimpi. Dari rumah mimpi apa sampai sini kok bisa ketemu. Selama ini kan cuma di TV, ya, cuma di TV berita-berita, sekarang langsung lihat (Presiden),” ujar Ibu Hesti.

Hesti berharap pengembangan transportasi publik turut memperhatikan kebutuhan lansia, termasuk kemudahan akses di stasiun. “Mudah-mudahan transportasinya makin bagus, makin nyaman, seperti lansia mungkin harus ada lift. Alhamdulillah ada lift ya,” katanya.

Pengalaman serupa dirasakan Fadhil dan Nasya dari SMPN 270 Jakarta yang untuk pertama kalinya menaiki LRT Jakarta. “Senang banget pastinya, nyaman, seru gitu, adem, bersih,” ujar Fadhil, sementara Nasya mengatakan, “Kita nyaman naik LRT. Ini baru pertama kali dan kita senang banget karena kita naik LRT nya sama Bapak Presiden.”

Selama perjalanan, Fadhil dan Nasya juga diajak berbincang oleh Presiden Prabowo. Fadil pun menyampaikan apresiasinya atas keberadaan LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai tersebut.

“Keren sih Pak Prabowo keren, Pak Gubernur juga keren bisa membangun LRT ini,” tuturnya.

Fadhil berharap layanan tersebut dapat berjalan dengan baik, sementara Nasya berharap LRT Jakarta terus berkembang. “Semoga bisa berjalan dengan baik proyek ini,” ujar Fadhil. Adapun Nasya mengatakan, “Semoga bisa jadi lebih bagus lagi, lebih maju.”

(BPMI Setpres)

The post Cerita Warga Jajal LRT Jakarta Bareng Presiden Prabowo: Rasanya Seperti Mimpi appeared first on seketika.com.

Hal tersebut dituangkan dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1205/2026, Nomor 3/2026, dan Nomor 2/2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027, yang ditandatangani dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Selasa (15/9/2026).

Menteri Koordinator PMK Pratikno menyampaikan, penetapan cuti bersama telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan hari besar keagamaan hingga mobilitas masyarakat.

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

“Tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari. Cuti bersama ini mempertimbangkan bagaimana kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan di hari-hari besar keagamaan, juga kaitannya dengan hari Sabtu dan Minggu, kemudian mudik Lebaran dan lain-lain,” ujar Pratikno.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan kepastian mengenai hari libur nasional dan cuti bersama penting agar berbagai pihak dapat menyiapkan agenda tahun 2027 dengan lebih baik.

“Dengan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027, diharapkan dapat memberikan kepastian dan acuan bagi pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2027 secara lebih efektif,” ujar Rini.

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

Penetapan hari libur nasional tahun 2027 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur. Secara keseluruhan, kalender 2027 memuat 26 hari libur nasional dan cuti bersama, yang terdiri atas 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), ketentuan cuti bersama akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Pemberian cuti bersama bagi pegawai ASN merupakan kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

“Setelah penetapan SKB 3 Menteri ini, Kementerian PANRB akan menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama bagi Pegawai ASN Tahun 2027 dan selanjutnya mengajukan permohonan penetapannya,” jelas Rini.

Sesuai ketentuan, cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak memperoleh hak cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan penetapan tersebut, pemerintah berharap masyarakat, dunia usaha, serta instansi pemerintah dapat menyesuaikan perencanaan kegiatan sejak dini tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik.

The post Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027: Resmi Disepakati 26 Hari Total appeared first on seketika.com.

“Kami memberikan kritik, Pak Dirut, kepada jajaran Anda untuk diperbaiki, bahwa PT Timah ini sekali lagi juga ada peran penambangan. Jadi bukan hanya membeli-beli saja,” tegas Patijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menjelaskan, Rencana Kerja dan Biaya (RKB) PT Timah sekitar 2.600–3.000 ton yang diterbitkan pada pertengahan tahun telah terserap hanya dalam waktu sekitar dua setengah bulan. Sementara itu, pasokan bijih timah dari masyarakat terus masuk ke gudang perusahaan hingga melampaui kapasitas keuangan PT Timah untuk melakukan pembelian.

Kondisi tersebut, lanjut Patijaya, sempat diselesaikan melalui mekanisme diskresi “Opertes” yang difasilitasi Mabes Polri dan didukung Kementerian ESDM. Mekanisme tersebut memungkinkan PT Timah tetap menyerap pasokan sebelum RKB baru terbit pada tahun 2027.

Selain itu, dirinya juga menyoroti kapasitas PT Timah dalam menjalankan fungsi penambangan. Menurutnya, perusahaan memiliki wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang luas, tetapi masih minim data cadangan karena kegiatan eksplorasi mandiri yang dinilai belum optimal.

Karena itu, Patijaya meminta PT Timah tidak hanya mengandalkan pembelian bijih dari masyarakat, tetapi juga memperkuat kegiatan eksplorasi dan penambangan di wilayah izinnya. Pasalnya, pembenahan tersebut diperlukan agar tata kelola pasokan dan kegiatan pertambangan perusahaan lebih terencana.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyoroti kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara PT Bukit Asam untuk PLN yang menurutnya telah melampaui ketentuan.

“Kalau regulasi, DMO mengatakan 25 persen. Tapi kalau saya tidak salah, mungkin ada perjanjian dengan Kementerian ESDM sekitar 35 persen. Tapi aktualisasinya di atas 50 persen,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Patijaya mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara agar harga jual dapat disesuaikan dengan kalori dan pelaksanaan DMO dapat dikelola secara lebih optimal secara nasional.

The post Tata Kelola PT Timah Diminta Dibenahi, DPR Soroti Pasokan Bijih dan Eksplorasi Tambang appeared first on seketika.com.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

The post Suahasil Nazara Menteri Keuangan: APBN Harus Sehat, Kredibel, dan Dukung Program Prioritas appeared first on seketika.com.

Menteri Brian menyampaikan bahwa para mahasiswa akan menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, mahasiswa perlu memanfaatkan masa pendidikan tinggi, untuk membangun kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian Menteri Brian adalah kecerdasan artifisial (AI), yang semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran.

Menteri Brian mengingatkan agar pemanfaatan AI tetap menempatkan kemampuan ilmiah, dan proses belajar mahasiswa sebagai hal utama. Menurutnya, teknologi perlu digunakan sebagai alat tambahan untuk memperkuat kapasitas mahasiswa, bukan menggantikan proses menuntut ilmu.

“Kami juga ingin agar bagaimana perkembangan teknologi seperti AI dan sebagainya, itu tidak kemudian menurunkan kapasitas atau menurunkan kemampuan ilmiahnya, kemampuan menuntut ilmunya, kemampuan mengambil ilmu. Tetapi justru itu dijadikan sebagai alat tambahan,” ujar Menteri Brian

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Brian juga mengingatkan dosen dan manajemen perguruan tinggi di Unpas untuk membekali mahasiswa dengan literasi AI, agar teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat dalam proses pembelajaran.

Menteri Brian lalu mengingatkan mahasiswa bahwa kehidupan perguruan tinggi, memberikan ruang yang lebih luas untuk belajar dan berkembang secara mandiri. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, memperluas pengalaman melalui berbagai kegiatan di luar kelas, mengelola waktu, serta membangun kebiasaan untuk terus memperbarui pengetahuan.

Menurutnya, kemampuan untuk terus belajar menjadi penting karena ilmu pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja terus berkembang. Pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan untuk menghadapi perubahan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Ciptakan Lulusan Berdampak

Penguasaan ilmu, kemampuan berinovasi, dan kemauan untuk terus berkembang kemudian diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda, untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia dan membawa bangsa ini semakin sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Mendiktisaintek juga mendorong mahasiswa untuk memperluas cita-cita dan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk menciptakan peluang. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mampu memasuki dunia kerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan teknologi.

“Jadilah lulusan yang tidak hanya mencari kerja. Tetapi setelah bisa dapat kerja, usahakan bisa menciptakan lapangan kerja. Jadilah lulusan yang tidak hanya berhenti setelah memakai teknologi, tetapi usahakan lebih lanjut adik-adik bisa membuat teknologi,” kata Menteri Brian

Menteri Brian juga mengajak mahasiswa menjadikan bidang yang ditekuni sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dengan kompetensi yang terus diperkuat, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan ilmu dan bidang yang ditekuni untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks Universitas Pasundan, Menteri Brian mengingatkan pentingnya menjaga keterhubungan antara penguasaan ilmu dan nilai-nilai yang menjadi pijakan mahasiswa. Ia mengangkat filosofi Unpas, “Pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana,” serta nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh sebagai bagian dari nilai yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan mahasiswa.

“Tradisi adalah akar. Pohon yang tinggi selalu punya akar yang dalam,” ujar Menteri Brian

Menurutnya, penguasaan ilmu perlu berjalan bersama dengan nilai yang menjadi pijakan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kecakapan akademik, tetapi juga memiliki pegangan dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya.

Menutup sambutan, Menteri Brian berharap proses pengenalan kehidupan kampus menjadi awal yang baik bagi mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan perguruan tinggi. Ia menegaskan agar kegiatan PKKMB tidak diwarnai perundungan, sehingga mahasiswa dapat menjalani proses pengenalan kampus dengan baik.

“Kami berharap juga tidak ada proses pembulian Ospek pada Ospek yang tadi kami ingatkan,” ujar Menteri Brian.

Melalui PKKMB, mahasiswa baru Unpas memulai perjalanan pendidikan tinggi dengan kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, memperkuat karakter, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Kemdiktisaintek mendorong agar proses tersebut menjadi bekal bagi lahirnya lulusan yang mampu berkarya, menciptakan peluang, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa, sekaligus membawa Indonesia semakin maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain, sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak. (rls)

The post Mendiktisaintek Brian Yuliarto Ingatkan Mahasiswa Baru Unpas: AI Jangan Gantikan Proses Belajar appeared first on seketika.com.

Anis menilai pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan perlu memperjelas hubungan antara negara sebagai pemilik modal dan BUMN sebagai badan usaha yang mengelola kekayaan tersebut. Menurutnya, kejelasan ini penting agar pengelolaan BUMN tetap profesional, tetapi tanggung jawab negara tidak menjadi kabur ketika terjadi persoalan.

“Kalau negara sudah menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN, kemudian negara mendapatkan saham dan BUMN dikelola dengan tata kelola yang baik, seolah-olah negara menjadi pasif dan tinggal menunggu dividen. Namun, ketika muncul persoalan, negara tetap harus menanggungnya,” ujar Anis dalam rapat Panja RUU Keuangan Negara bersama para ahli dalam rangka meaningful participation, Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena modal BUMN berasal dari APBN, sementara kontribusi dividen BUMN belum menjadi penerimaan yang signifikan dalam struktur PNBP. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan masih perlu dievaluasi.

“PMN yang diberikan kepada BUMN itu berasal dari APBN, yang sebagian besar masih bersumber dari pajak. Tetapi, setelah sekian puluh tahun, dividen BUMN belum menjadi kontributor yang signifikan, apalagi kontributor utama dalam PNBP,” katanya.

Anis juga menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang masih menghadapi persoalan utang dan membutuhkan dukungan negara. Menurutnya, situasi tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak dapat sepenuhnya bersikap pasif dalam pengelolaan BUMN, meskipun tata kelola profesional tetap harus dijaga.

“Kalau BUMN dianggap memiliki tanggung jawab atas utangnya sendiri, seharusnya konsisten. Tetapi kenyataannya, banyak utang BUMN masih ditanggung oleh negara. Karena modalnya berasal dari negara, negara tetap dianggap sebagai pemilik,” jelas legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Anis menilai kehadiran Danantara perlu ditempatkan secara jelas dalam revisi UU Keuangan Negara. Menurutnya, pengaturan tersebut harus memperjelas posisi Danantara dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sekaligus memastikan hubungan kewenangan dan tanggung jawab negara tetap konsisten.

“Dengan adanya Danantara yang sekarang sudah berdiri dan berjalan, posisi Danantara dalam revisi undang-undang ini juga harus ditempatkan secara lebih tegas. Kita perlu melihat bagaimana posisi negara, BUMN, dan Danantara diatur agar tidak menimbulkan ketidakjelasan,” pungkas Anis.

The post Utang BUMN dan Dividen Jadi Sorotan, DPR Minta Posisi Negara Diperjelas appeared first on seketika.com.