Salah satu poin konkret yang disoroti Irine adalah program Pemkab Garut mengenai pengiriman pekerja migran terampil.

Ia mendorong Garut untuk memanfaatkan reputasi historis keahlian pemangkas rambut Asal Garut (Asgar) sebagai komoditas diplomasi tenaga kerja terampil ke Australia.

“Garut ini terkenal dengan Asgar-nya. Di Australia, keahlian sebagai hairdresser memiliki poin tinggi untuk permanent residence. Australia juga memiliki program visa tahunan yang kuotanya sangat diperebutkan. Ini potensi luar biasa karena keahlian pemangkas rambut asal Garut sudah menjadi budaya dan keahlian spesifik yang tidak bisa dipelajari hanya dalam 1-2 hari,” ujar Irine saat Kunjungan Kerja BKSAP ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (06/08/2026).

Selain isu ketenagakerjaan, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti diplomasi kebudayaan melalui komoditas minyak akar wangi.

Ia menyebutkan bahwa minyak atsiri akar wangi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan bagian dari identitas kebudayaan Indonesia yang dapat didorong melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan.

“Diplomasi kebudayaan dan kemitraan global ini sejalan dengan komitmen Sustainable Development Goals(SDGs). Peluang Garut sangat banyak, tinggal bagaimana kita merajut kemitraan ini bersama-sama,” pungkas Irine.

The post Garut Tak Cuma Wisata, Keahlian Asgar dan Akar Wangi Jadi Modal Diplomasi appeared first on seketika.com.

Kesepakatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat paripurna, KDM sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah pembangunan pada 2027 difokuskan merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, 2027 merupakan tahap merampungkan berbagai program prioritas yang telah dikerjakan selama masa pemerintahannya.

“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar KDM.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan seluruh masyarakat yang belum menikmati akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini jumlahnya terus menurun dan ditargetkan dapat dituntaskan.

“Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai,” katanya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam memastikan konektivitas jalan dari tingkat nasional hingga desa.

Menurut KDM, akses transportasi yang baik menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” ucapnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

“Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam,” tegasnya.

Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.

“Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027,” pungkas KDM.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal pada program-program yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

The post KUA PPAS Jabar 2027 Disepakati DPRD, Ini Daftar Program Prioritas Pemerintah Provinsi appeared first on seketika.com.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Nurhadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026), menanggapi polemik yang mencuat setelah beredarnya komentar sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di media sosial terkait pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia usai mengeluhkan lamanya menunggu ruang rawat inap.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermartabat tanpa membedakan status pembiayaannya.

“Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati,” ujar Nurhadi.

Ia menilai profesi tenaga kesehatan merupakan profesi kemanusiaan yang menuntut empati dan penghormatan terhadap martabat pasien.

Karena itu, ucapan maupun perilaku yang terkesan merendahkan penderitaan pasien tidak dapat dibenarkan.

“Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” tegasnya.

Nurhadi juga meminta dugaan pelanggaran etik maupun aspek pelayanan rumah sakit diusut secara menyeluruh.

Menurutnya, apabila benar terjadi keterlambatan penanganan akibat keterbatasan ruang rawat inap, masyarakat berhak mengetahui penyebab yang sebenarnya.

“Masyarakat berhak memperoleh kepastian apakah yang terjadi murni persoalan kapasitas layanan, tata kelola rumah sakit, atau terdapat unsur kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih lanjut, Nurhadi mengingatkan bahwa peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan sesuai amanat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak boleh ada stigma maupun perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS.

“BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaannya,” ujarnya.

Selain itu, Nurhadi mendorong Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial.

Menurutnya, profesionalisme tenaga kesehatan harus tercermin baik dalam praktik pelayanan maupun saat berinteraksi di ruang digital.

“Profesionalisme harus tercermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap interaksi di ruang digital,” pungkasnya.

The post BPJS Bukan Pasien Kelas Dua, DPR Minta Kasus Dugaan Etik Tenaga Kesehatan Diusut Tuntas appeared first on seketika.com.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Amelia menilai perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berkarya dan berekspresi.

Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran hukum serta penghormatan terhadap hak setiap individu agar ruang digital tidak menjadi tempat terjadinya pelanggaran privasi.

“Kasus Bryan Ebem kembali mengingatkan bahwa ruang publik bukan berarti ruang tanpa hak. Kreativitas di ruang digital harus tetap menghormati privasi, martabat, dan pelindungan data pribadi,” katanya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pelindungan data pribadi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Karena itu, setiap pihak yang memproses data pribadi, termasuk dalam kegiatan pembuatan konten digital, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kegiatan merekam, mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, hingga menyebarluaskan data seseorang merupakan bentuk pemrosesan data pribadi. Pemrosesan tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan secara transparan, dan tetap menjamin hak subjek data, termasuk hak meminta penghentian pemrosesan serta penghapusan data pribadinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola ruang digital yang menghormati hak asasi manusia juga menjadi perhatian berbagai negara.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mendorong keseimbangan antara kebebasan berekspresi, inovasi digital, dan pelindungan hak privasi agar ekosistem digital nasional semakin dipercaya serta sejalan dengan praktik-praktik baik di tingkat internasional.

Amelia berharap kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi para kreator konten maupun masyarakat agar semakin memahami pentingnya etika digital, penghormatan terhadap privasi, dan pelindungan data pribadi dalam setiap aktivitas di ruang siber.

“Pada akhirnya, kreativitas akan berkembang lebih baik apabila dibangun di atas tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak setiap orang,” pungkas politisi asal Dapil Jawa Tengah VII itu.

The post Kasus Bryan Ebem Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kreator Konten Soal Privasi dan UU PDP appeared first on seketika.com.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, Indonesia perlu memanfaatkan peluang pendanaan dari pinjaman maupun hibah luar negeri mengingat dana abadi riset nasional masih terbatas. Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut harus disusun berdasarkan arah dan prioritas riset nasional agar lebih terukur.

“Kalau saya melihat sebenarnya pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri itu adalah peluang besar kita, karena dana abadi riset kita tidak besar. Padahal banyak riset yang diselenggarakan, banyak peneliti-peneliti yang kompeten ada di BRIN,” ujar Ledia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang dipaparkan BRIN masih terdapat dana pinjaman dan hibah luar negeri yang mengalami pemblokiran. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program riset yang strategis.

Menurut Legislator Fraksi PKS itu, BRIN perlu merancang mekanisme yang menghubungkan sumber pendanaan luar negeri dengan kebutuhan riset yang telah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional.

“Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset. Jadi modelnya bukan sekadar ada pinjaman, ada hibah, tapi kemudian diblokir. Kan sayang, padahal banyak yang seharusnya bisa diakses,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai hasil riset yang telah selesai seharusnya tidak berhenti pada tahap penelitian semata, tetapi dapat dikembangkan hingga memiliki nilai ekonomi melalui proses hilirisasi dan komersialisasi.

“Ketika kemudian riset itu jadi, selesai, kan dia juga bisa dikomersialkan. Artinya mungkin bisa membiayai dirinya sendiri untuk membayar pinjaman itu, bahkan melanjutkan riset berikutnya,” jelanya.

Ledia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat menjadi momentum bagi BRIN untuk menyusun strategi pendanaan riset yang lebih terarah.

Dengan demikian, pendanaan dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, sinergi antara perencanaan riset, dukungan pendanaan, dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi faktor penting agar investasi negara di sektor riset mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

The post BRIN Diminta Maksimalkan Hibah Luar Negeri, DPR Soroti Dana Riset yang Masih Terblokir appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatra dan sejumlah daerah, kasus ASABRI hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Kasus-kasus tersebut ditangani bersama atau joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk membongkar kasus ini, Polri menggeledah 12 lokasi termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan, Polisi menyita uang asing dan Rupiah berjumlah miliaran rupiah, sampai puluhan kilogram emas. Benny pun berharap Polisi dapat mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

“Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” tuturnya.

Di tengah berkembangnya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani aparat kepolisian itu, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menjadi sorotan.

Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai penjagaan ketat di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh barisan aparat TNI. Bahkan di media sosial juga beredar informasi ditemukannya foto Jampidsus Febrie Adriansyah bersama keluarga di salah satu rumah yang digeledah polisi.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada penjelasan apakah ada kaitan antara penjagaan di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dengan operasi yang sedang dilakukan Polri itu.

Untuk menghindari spekulasi liar semakin berkembang, Benny meminta agar aparat penegak hukum segera memberikan pernyataan resmi. Termasuk penjelasan dari Kejagung dan TNI mengenai alasan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dijaga ketat saat operasi penggeledahan tengah dilakukan Polri.

“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” ungkap Benny.

Benny mengingatkan, tidak boleh ada yang mengintervensi proses penegakan hukum di Indonesia. “Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Benny menyoroti berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Termasuk mengenai rivalitas aparat penegak hukum, yang dalam konteks ini antara Polri dan Kejaksaan.

“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Benny.

Di sisi lain, Polisi menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Benny mendorong agar penegakan hukum dalam kasus yang tengah dibongkar Polri dilakukan secara transparan dan dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

“Seperti yang disampaikan Presiden pada HUT Polri kemarin, bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benny.

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu. Benny mengatakan, semua yang bersalah di mata hukum harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sebut Legislator dari Dapil NTT I itu.

“Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” imbuh Benny.

Bila dalam pengusutan kasus ini ditemukan adanya dinamika politik antar-instansi aparat penegak hukum, Benny meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan.

“Kita harap Presiden Prabowo tidak diam dan membiarkan kalau memang ada konflik antara Polri dan Kejaksaan mewarnai proses penegakan hukum dalam kasus ini,” katanya.

“Jika rivalitas Polri dan Kejaksaaan terus terjadi, hal itu akan memperlemah dan menghambat agenda penegakan hukum serta pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo,” sambung Benny.

Benny pun memandang upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah Indonesia bersih-bersih dari praktik korupsi di seluruh lini.

“Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menyelamatkan keuangan negara,” sebutnya.

“Institusi Polri juga harus melakukan pembenahan internal, harus bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri,” tutup Benny.

The post Polri Tangani Tiga Kasus Korupsi, DPR Ingatkan Penegakan Hukum Harus Profesional appeared first on seketika.com.

Menurut Mariana, kehadiran rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap harus memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan swasta, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan program BPJS dari pemerintah.

“Kita berharap sebagai Anggota BURT bahwa fasilitas kesehatan di rumah sakit ini tidak hanya untuk masyarakat yang mampu saja, yang memiliki asuransi, tetapi kita juga berharap bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan program BPJS dari pemerintah,” ujarnya kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, BPJS memiliki peran penting dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Karena itu, kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata.

“BPJS juga berperan penting untuk membantu masyarakat yang kesulitan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan II tersebut juga berharap Ciputra Mitra Hospital terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun kelengkapan fasilitas kesehatan yang dimiliki.

Menurutnya, peningkatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin dan secara umum bagi warga Kalimantan Selatan.

“Kita juga mengharapkan seluruh fasilitas di rumah sakit ini terus ditingkatkan agar bisa membantu khususnya warga masyarakat Banjarmasin dan seluruh warga masyarakat di Kalimantan Selatan ini,” pungkasnya.

The post Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin Diharapkan Terima BPJS, Mariana Soroti Akses Layanan Kesehatan appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk ataupun pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Di sisi lain, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola KDKMP, antara lain fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.

“Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” ujarnya.

Rieke pun berpandangan bahwa regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan sistem tata kelola yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rekomendasi yang ia sampaikan, Rieke mengusulkan agar Perpres mengintegrasikan pengaturan kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasionalisasi koperasi dalam satu sistem hukum nasional.

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Koperasi kembali menjadi kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi dan Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terakhir, Rieke menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia, perlindungan hak dan jaminan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi.

The post Perpres Koperasi Merah Putih Didesak Segera Terbit, Ini Alasan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.

“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2//2026).

Adapun putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu merupakan hasil permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pengujian tersebut diajukan oleh 4 orang mahasiswa.

Selaku mahasiswa, para pemohon menguji frasa ‘secara langsung dan demokratis’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi ‘Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis’.

Para pemohon menilai Pasal 1 angka 1 UU Pilkada merupakan norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir, yang dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi dan pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Demi menjamin prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga, para pemohon menilai perlunya penegasan oleh MK terkait mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam keterangannya, para pemohon mengajukan pengujian pasal itu dilatarbelakangi karena munculnya kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat berkembang beberapa waktu terakhir.

Sementara mengenai putusannya, MK menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku umum. Namun, tetap menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MK sesuai aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” tegas Puan.

The post MK Putuskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Puan Tegaskan DPR Hormati Putusan appeared first on seketika.com.