Salah satu poin konkret yang disoroti Irine adalah program Pemkab Garut mengenai pengiriman pekerja migran terampil.

Ia mendorong Garut untuk memanfaatkan reputasi historis keahlian pemangkas rambut Asal Garut (Asgar) sebagai komoditas diplomasi tenaga kerja terampil ke Australia.

“Garut ini terkenal dengan Asgar-nya. Di Australia, keahlian sebagai hairdresser memiliki poin tinggi untuk permanent residence. Australia juga memiliki program visa tahunan yang kuotanya sangat diperebutkan. Ini potensi luar biasa karena keahlian pemangkas rambut asal Garut sudah menjadi budaya dan keahlian spesifik yang tidak bisa dipelajari hanya dalam 1-2 hari,” ujar Irine saat Kunjungan Kerja BKSAP ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (06/08/2026).

Selain isu ketenagakerjaan, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti diplomasi kebudayaan melalui komoditas minyak akar wangi.

Ia menyebutkan bahwa minyak atsiri akar wangi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan bagian dari identitas kebudayaan Indonesia yang dapat didorong melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan.

“Diplomasi kebudayaan dan kemitraan global ini sejalan dengan komitmen Sustainable Development Goals(SDGs). Peluang Garut sangat banyak, tinggal bagaimana kita merajut kemitraan ini bersama-sama,” pungkas Irine.

The post Garut Tak Cuma Wisata, Keahlian Asgar dan Akar Wangi Jadi Modal Diplomasi appeared first on seketika.com.

Kesepakatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat paripurna, KDM sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah pembangunan pada 2027 difokuskan merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, 2027 merupakan tahap merampungkan berbagai program prioritas yang telah dikerjakan selama masa pemerintahannya.

“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar KDM.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan seluruh masyarakat yang belum menikmati akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini jumlahnya terus menurun dan ditargetkan dapat dituntaskan.

“Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai,” katanya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam memastikan konektivitas jalan dari tingkat nasional hingga desa.

Menurut KDM, akses transportasi yang baik menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” ucapnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

“Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam,” tegasnya.

Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.

“Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027,” pungkas KDM.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal pada program-program yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

The post KUA PPAS Jabar 2027 Disepakati DPRD, Ini Daftar Program Prioritas Pemerintah Provinsi appeared first on seketika.com.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut untuk sementara ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan yang lebih kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memutuskan menunda penerapan kebijakan pemungutan pajak marketplace setidaknya hingga Agustus.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kebijakan fiskal tidak memberikan tekanan tambahan terhadap konsumsi masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

“Kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik baru dikenakan,” ujar Purbaya saat Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang menunjukkan kinerja yang positif dengan mencapai 5,29 persen pada Triwulan II-2026.

Namun, pemerintah menilai capaian tersebut masih perlu diperkuat sebelum kebijakan perpajakan baru diberlakukan.

“Angka ini bagus, namun perlu diperkuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau sudah ada indikasi membaik, baru akan kita terapkan kembali,” katanya.

Purbaya menjelaskan pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Berbagai indikator lain, seperti tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence), perkembangan konsumsi rumah tangga, hingga aktivitas perdagangan ritel juga akan menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diberlakukan.

“Kita lihat bukan hanya angka PDB, tetapi juga variabel-variabel lain seperti consumer confidence dan pembelian ritel. Jadi kita lihat secara menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penundaan tersebut hanya berlaku untuk skema pemungutan pajak marketplace dalam negeri.

Pemerintah masih akan mengevaluasi waktu yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan kondisi ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengenaan pajak terhadap transaksi digital tetap menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan.

Seiring berkembangnya ekonomi digital, seluruh pelaku usaha, baik yang beroperasi secara konvensional maupun melalui platform digital, perlu memperoleh perlakuan yang setara sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

Melalui prinsip tersebut, kebijakan pajak marketplace diharapkan mampu menghadirkan perekonomian yang lebih berkeadilan.

Pelaku usaha yang memiliki aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan melalui platform digital tetap menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana pelaku usaha di sektor lainnya.

Dengan demikian, tercipta level playing field yang mendukung iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Pemerintah pun memastikan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan momentum pemulihan ekonomi.

Saat indikator konsumsi dan aktivitas ekonomi menunjukkan penguatan yang berkelanjutan, kebijakan pajak marketplace akan kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan yang adil, mendukung keberlanjutan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

The post Pajak Marketplace Belum Jadi Berlaku, Ini Alasan Pemerintah Menundanya appeared first on seketika.com.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebanyak 36.191 rekening, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan sektor perbankan dalam memutus aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring.

“Yang pertama adalah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau EDD dan atau pemblokiran atas kurang lebih 36.735 rekening, sebelumnya tercatat 36.191 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juli 2026 pada Selasa (4/8/2026).

Selain memblokir puluhan ribu rekening tersebut, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk memperluas penelusuran dengan menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam perjudian online.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, OJK meminta bank melakukan enhanced due diligence (EDD) terhadap rekening-rekening tersebut.

Proses EDD dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap identitas nasabah, sumber dana, serta pola transaksi guna mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan.

“Serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan atau NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan enhanced due diligence atau EDD,” ujar Dian.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor, OJK juga telah menyelenggarakan OJK Banking Forum 2026 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta industri perbankan nasional pada 14 Juli 2026.

Forum tersebut mengusung tema penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan sekaligus peningkatan upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan perjudian online di era digital.

Melalui langkah pemblokiran rekening, penelusuran rekening terkait, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, OJK menegaskan komitmennya untuk mempersempit ruang gerak pelaku perjudian online dan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

The post OJK Tingkatkan Pengawasan Judi Online, Ribuan Rekening Terindikasi Segera Diblokir appeared first on seketika.com.

Sebagai langkah awal percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor energi terbarukan berbasis biomassa.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Hizbulwatan, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Nagan Raya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui pengembangan industri energi terbarukan berbasis biomassa.

“Pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang energi berbasis biomassa,” ujar Hizbulwatan  di Aula Setdakab, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, pembentukan BUMD tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru serta pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan.

Hizbulwatan menjelaskan Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang memiliki potensi limbah biomassa dalam jumlah besar.

“Apabila dikelola dengan baik dan didukung oleh teknologi yang tepat, limbah tersebut dapat diolah menjadi produk energi bernilai ekonomi tinggi, salah satunya adalah briket biomassa,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan industri briket biomassa bukan sekadar peluang bisnis bagi BUMD, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat penerapan ekonomi sirkular.

Menurut Hizbulwatan, keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya PLTU dan pabrik minyak kelapa sawit.

“Kami berharap dalam forum ini akan lahir kesamaan persepsi, penyusunan model kerja sama, serta langkah nyata dalam mendukung pengembangan BUMD energi biomassa yang memiliki kepastian bahan baku, pasar yang jelas, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten Nagan Raya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Nagan Raya, Jasman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan PLTU 1–2, PLTU 3–4, dan PMKS yang telah berpartisipasi dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia mengatakan Pemkab Nagan Raya mengharapkan dukungan seluruh PMKS untuk menyediakan limbah biomassa sebagai bahan baku produksi briket yang nantinya akan dikelola oleh BUMD.

“Pemkab Nagan Raya meminta kepada PMKS untuk mendukung dan menyediakan material sebagai bahan baku produksi briket yang nantinya akan dikelola oleh BUMD,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap PLTU 1–2 maupun PLTU 3–4 dapat menjadi mitra strategis dengan menyerap hasil produksi briket biomassa BUMD sehingga tercipta rantai pasok yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Nagan Raya.

“Kami berharap kerja sama dari seluruh perwakilan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jasman.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai potensi dan pengembangan energi biomassa oleh tenaga ahli Universitas Syiah Kuala, Edi Munawar, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab

Pada kesempatan yang sama, Team Leader Niaga dan Bahan Bakar PLTU 1 dan 2 Nagan Raya, Edi Purnama, menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan BUMD Energi dan Pengelolaan Material Lainnya.

“PLTU 1 & 2 Nagan Raya siap mendukung dan menyerap hasil produksi briket yang dihasilkan BUMD tersebut. Kami juga membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan guna mendukung pengembangan usaha serta optimalisasi pemanfaatan energi lokal di masa mendatang,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PLTU, dan industri kelapa sawit, Pemkab Nagan Raya berharap pembentukan BUMD energi biomassa dapat memperkuat ketahanan energi daerah, meningkatkan nilai tambah limbah sawit, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

The post BUMD Energi Biomassa Nagan Raya Segera Dibentuk, Limbah Sawit Disulap Jadi Briket Bernilai Ekonomi appeared first on seketika.com.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut.

“Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya,” kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal.

Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

“Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang,” ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi

The post OTT KPK Pemalang Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Pemerintah, Ini Fakta Lengkapnya appeared first on seketika.com.

Executive Director ATSI Marwan O. Baasir mengatakan, skema kuota rollover pada dasarnya telah tersedia dan ditawarkan oleh sejumlah operator seluler.

Dengan adanya putusan MK, layanan tersebut dinilai akan semakin memperkuat perlindungan hak pelanggan dalam memanfaatkan sisa kuota internet.

“Dengan putusan tersebut, kuota rollover menjadi produk pilihan bagi masyarakat,” ujar Marwan kepada InfoPublik melalui pesan singkat, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, sebagian operator telah menyediakan produk kuota rollover sehingga pelanggan dapat memanfaatkan sisa kuota sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, implementasi putusan MK secara menyeluruh masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah.

ATSI menilai diperlukan petunjuk teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar pelaksanaan putusan tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi.

“Saat ini produknya juga sudah tersedia. Namun atas putusan MK, kami masih menunggu petunjuk teknis dari Komdigi berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Marwan.

Ia menambahkan, regulasi turunan tersebut akan menjadi acuan bagi operator dalam menyesuaikan mekanisme layanan kepada pelanggan, termasuk aspek teknis maupun komersial.

Terkait dampaknya terhadap industri telekomunikasi, Marwan mengakui putusan MK berpotensi memengaruhi model bisnis operator seluler.

Menurut dia, penyesuaian kemungkinan dilakukan terutama pada skema tarif agar tetap sejalan dengan kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah. “Kita lihat nanti. Model bisnisnya harus disesuaikan terhadap tarif,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam putusannya, MK menegaskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap dapat memanfaatkan sisa kuota internet yang telah dibayarkan, sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen.

Pelaksanaan putusan tersebut selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui regulasi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk mengenai mekanisme implementasi yang harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi.

The post Kuota Rollover Jadi Sorotan, Operator Seluler Bersiap Sesuaikan Tarif Usai Putusan MK appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatannya, Wali Kota Tangerang menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas penghargaan yang diperoleh.

“Alhamdulillah, Festival Cisadane terus berkembang dan semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional. Tahun ini, Festival Cisadane kembali masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang dikurasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pengakuan ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk terus menghadirkan festival yang berkualitas, inovatif, berdaya saing, serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan pariwisata, ekonomi, dan budaya sehingga Kota Tangerang dapat menjadi magnet wisata bagi para wisatawan nasional maupun internasional,” tutur Wali Kota dalam sambutannya saat pembukaan festival.

Selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan beragam atraksi budaya, olahraga, hiburan, dan kuliner khas Kota Tangerang, serta gerai-gerai pelayanan dari Pemerintah Kota Tangerang.

“Tentunya Festival Cisadane ini bukan sekadar panggung hiburan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Tahun lalu, festival ini berhasil menarik lebih dari 68 ribu pengunjung dengan nilai transaksi UMKM mencapai sekitar Rp232,5 juta. Insya Allah, tahun ini kita optimistis capaian tersebut akan terus meningkat sehingga semakin banyak pelaku UMKM, seniman, komunitas kreatif, dan masyarakat yang merasakan manfaatnya,” jabar Sachrudin.

Lebih dari itu, lanjut Sachrudin, Festival Cisadane tahun 2026 juga berkomitmen menjadi pionir event ramah lingkungan di Indonesia melalui dua program utama, yaitu zero waste dan zero carbon.

“Bersama komunitas peduli lingkungan, sampah selama festival akan dipilah dan didaur ulang dengan dukungan lebih dari 300 titik tempat sampah, serta diimbangi penanaman 300 pohon sebagai wujud komitmen menjaga kelestarian lingkungan,” imbuhnya.

Untuk itu, Sachrudin kembali mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Festival Cisadane 2026 yang telah menjadi magnet wisata nasional tersebut.

“Mari kita ramaikan festival ini dengan tetap menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Tunjukkan keramahan khas masyarakat Kota Tangerang kepada seluruh tamu dan wisatawan, sehingga mereka membawa pulang pengalaman terbaik dari kota yang kita cintai ini,” ajak wali kota.

Sementara itu, Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata RI, Raden Wisnu Sindhutrisno, turut menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Festival Cisadane sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN), program unggulan Kementerian Pariwisata yang pada 2026 menetapkan 125 event terbaik dari lebih dari 500 event di berbagai daerah di Indonesia setelah melalui proses kurasi oleh kurator independen.

“Atas nama Kementerian Pariwisata saya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kota Tangerang atas terpilihnya Festival Cisadane untuk pertama kalinya sebagai Karisma Event Nusantara. Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang telah berkolaborasi dan menghadirkan Festival Cisadane sebagai event yang berkualitas dan berdaya saing,” pujinya.

Secara pribadi, Raden Wisnu turut menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan yang diterima Festival Cisadane dan Kota Tangerang tersebut.

“Saya sangat bangga karena akhirnya Festival Cisadane dari kota kelahiran saya masuk dalam KEN pada tahun ini dan Insha Allah tahun-tahun selanjutnya. Dan harapannya tahun depan semoga bisa masuk ke 10 besar, Insha Allah,” harap Raden.

The post Festival Cisadane 2026 Masuk 125 Event Terbaik KEN, Kota Tangerang Kian Jadi Magnet Wisata appeared first on seketika.com.

Presiden menegaskan bahwa energi merupakan salah satu syarat utama bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Indonesia, menurut Presiden, patut bersyukur karena dianugerahi cadangan energi yang besar, termasuk di wilayah Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

“Kita sadar, bangsa Indonesia sadar, bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita di Tanimbar, di Maluku ini kita memiliki cadangan energi yang sangat besar,” ucap Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga proyek abadi Masela memasuki tahap pembangunan.

Presiden mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis yang telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu.

“Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putri kita, perusahaan nasional kita Pertamina ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses dan proyek ini cepat produksi, dan cepat menghasilkan,” katanya.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden menilai Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara.

Keberhasilan pembangunan proyek ini pun menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa.

“Hari ini kita berbesar hati, kita bangga. Alhamdulillah setelah puluhan tahun proyek ini berjalan,” lanjutnya.

The post LNG Abadi Masela Resmi Dibangun, Prabowo Sebut Tonggak Kemandirian Energi Indonesia appeared first on seketika.com.

Amerika Serikat dan Iran kini saling melancarkan tekanan militer dan politik, sementara negara-negara kawasan khawatir terhadap gangguan perdagangan energi global.

Blokade AS terhadap Iran kembali diberlakukan setelah Washington merespons meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi titik penting dalam konflik karena jalur laut tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman energi dunia. Gangguan di kawasan ini berpotensi memengaruhi pasokan minyak dan gas internasional.

Menurut laporan Associated Press, langkah terbaru Amerika Serikat terjadi setelah kesepakatan sementara antara kedua pihak mulai mengalami hambatan akibat meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

Konflik di Selat Hormuz menjadi perhatian global karena wilayah tersebut memiliki peran besar dalam distribusi energi dunia.

Ketegangan yang meningkat dapat berdampak pada:

• kenaikan harga minyak internasional,
• meningkatnya biaya pengiriman,
• tekanan terhadap pasar energi,
• kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Harga minyak Brent sempat mengalami kenaikan akibat kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan gangguan pasokan energi.

Selain faktor ekonomi, konflik ini juga meningkatkan risiko negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk ikut terdampak.

AS Kembali Memberlakukan Blokade

Militer AS menyatakan kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran setelah meningkatnya serangan terhadap kapal di sekitar Selat Hormuz.

Langkah tersebut sebelumnya sempat dihentikan ketika terdapat kesepakatan sementara yang membuka ruang negosiasi terkait isu keamanan dan program nuklir Iran. Namun, proses tersebut mengalami kemunduran ketika konflik kembali meningkat.

Garda Revolusi Iran memberikan peringatan bahwa ekspor energi dari kawasan Timur Tengah dapat terdampak apabila tekanan terhadap Iran terus berlangsung.

Ancaman tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik tidak hanya berdampak pada dua negara, tetapi juga pada perdagangan energi global.

Dalam perkembangan terbaru, AS melakukan serangan terhadap sejumlah target di Iran, sementara Teheran melakukan serangan balasan terhadap wilayah dan kepentingan yang terkait dengan sekutu Amerika di kawasan.

Situasi ini membuat upaya diplomasi untuk mempertahankan gencatan senjata sementara semakin sulit.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan produsen energi Teluk Persia dengan pasar dunia.

Karena nilai strategisnya, setiap gangguan terhadap lalu lintas kapal di wilayah tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi global.

Mediator regional masih berupaya mendorong Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan.

Namun, dengan meningkatnya aksi militer kedua pihak, masa depan kesepakatan sementara dan stabilitas kawasan masih belum jelas.

The post AS Kembali Blokade Iran Setelah Serangan Kapal, Ini Dampaknya bagi Dunia appeared first on seketika.com.