Dalam pemaparan tersebut, Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengenai penurunan BPIH 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah membangkitkan antusiasme dan optimisme banyak pihak.

Namun, Fikri menekankan bahwa untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai pertimbangan dan langkah strategis yang mendalam.

“Fraksi PKS DPR RI menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI atas proses pembahasan yang tajam, kritis, dan konstruktif hingga tahap akhir,” ujar Abdul Fikri Faqih.

Abdul Fikri Faqih menambahkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Panja sejalan dengan prinsip dan visi Fraksi PKS, yang sejak awal selalu mengedepankan pembelaan terhadap kepentingan jemaah haji.

Fikri juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

The post Fraksi PKS Setujui Penurunan BPIH 2025 dengan Catatan Penting untuk Jemaah Haji appeared first on seketika.com.

Fikri menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Apel Kesiapsiagaan dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) serta Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 2024 yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam keterangan yang diberikan kepada Parlementaria di Jakarta, Fikri menilai bahwa BAZNAS telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat, pemulihan pascabencana, hingga upaya mitigasi risiko melalui berbagai program, seperti Kampung Tanggap Bencana dan Masyarakat Bangkit Sejahtera.

“Saya mengapresiasi BAZNAS yang sudah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam menghadapi bencana,” ujar Abdul Fikri Faqih, politisi dari Fraksi PKS.

Fikri juga menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat, terutama dengan partisipasi aktif lembaga ini dalam kesiapsiagaan bencana. “BAZNAS semakin menunjukkan peran nyata yang diinginkan masyarakat, khususnya umat Muslim, dengan membentuk relawan-relawan tanggap bencana,” tambahnya.

Peran BAZNAS dalam Penanggulangan Bencana Alam semakin dirasakan sebagai salah satu upaya penting dalam tanggap darurat bencana dan memberikan bantuan yang tepat guna, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek kesehatan melalui Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Fikri berharap ke depan BAZNAS semakin memperkuat program-program tanggap bencana dan mitigasi risiko bencana di seluruh Indonesia.

The post Fikri Faqih Apresiasi Peran Strategis BAZNAS dalam Penanggulangan Bencana Alam appeared first on seketika.com.

Peristiwa ini memicu kemarahan dan kecaman yang luas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pelaku perundungan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui rilis resminya di Jakarta pada Kamis (15/8/2024).

“Miris mendengar berita di kampus seperti ini. Dulu kita pernah dengar, (di) STPDN (ada) perilaku kekerasan senior kepada yunior sampai ada korban. Sekarang kita mendengar FK yang konon sudah dari dulu seperti ini, bahkan tidak hanya (terjadi) di satu kampus ini saja. Segera usut tuntas kasus ini karena (korban) dirundung terus menerus. APH (Aparat Penegak Hukum) harus segera bergerak memberikan efek jera,” ujar Fikri.

Fikri, yang merupakan Politisi dari Fraksi PKS, juga menekankan pentingnya perbaikan sistem manajemen di perguruan tinggi untuk mencegah kasus perundungan serupa di masa depan.

Ia menyatakan bahwa tanpa perbaikan yang mendalam, pendidikan di Indonesia tidak akan mampu menghasilkan generasi yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara penuh.

The post Abdul Fikri Faqih Desak Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran di Undip appeared first on seketika.com.

“Lebih dari 20 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah menyampaikan petisi kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Pemilu 2024”

Seketika.com, Jakarta – Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk sivitas akademika dan para guru besar di kampus, memiliki hak untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Hak tersebut telah dijamin oleh negara melalui perundang-undangan, dan Fikri mengingatkan bahwa suara sivitas akademika tidak boleh dibungkam, terutama menjelang Pemilu 2024.

Fikri menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sivitas akademika untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa tekanan atau intimidasi.

“Mereka menyampaikan keprihatinan mereka. Ini harus diperhatikan. Tidak boleh ada respons yang instan sehingga demokrasi dapat memberikan ruang bagi elemen masyarakat untuk berpartisipasi tanpa adanya tekanan atau diskriminasi,” ungkap Fikri saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, pada hari Selasa (6/2/2024).

Fikri juga menilai bahwa setiap pendapat yang disampaikan oleh sivitas akademika telah dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, jika aspirasi mereka dianggap sebagai upaya elektoral, hal itu tidak masuk akal.

“Apakah ini karena Pemilu semakin dekat? Sebenarnya lebih dari itu. Saya yakin para guru besar tidak berpikir secara sempit. Reaksi mereka didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Mereka bereaksi karena prinsip-prinsip negara kita terganggu,” jelasnya.

The post Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ingatkan Hak Ekspresi Masyarakat dan Sivitas Akademika appeared first on seketika.com.

“Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pemerintah harus berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, ia menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen berpotensi merugikan bagi subjek pajak serta semakin memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus di pihak pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif kita sedang berusaha berkembang menjadi andalan devisa negara, tetapi di sisi lain malah semakin dibebani dengan pajak. Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN,” ungkap Fikri kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI. Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, kenaikan pajak hiburan seharusnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait.

Sehingga, menghasilkan persentase kenaikan pajak yang tepat sekaligus tidak memberatkan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Indonesia ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Harusnya kita akan mendorong tumbuh dan berkembang mereka, bukan dibebani dengan pajak,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

The post Pemerintah Harus Berpihak Pada Pelaku Ekonomi kreatif, Kenaikan Pajak Hiburan Perlambat Pertumbuhan Sektor Parekraf appeared first on seketika.com.