“Apakah PIP dan KIP sudah mencerminkan keadilan anggaran”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyoroti ketimpangan anggaran pendidikan yang diterima Kementerian Agama (Kemenag) dibandingkan dengan kementerian lainnya. Menurut Ace, besaran anggaran yang diterima Kemenag untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih jauh dari kata adil.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betul mencerminkan keadilan. Jika kita mendengar pidato Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat paripurna, anggaran pendidikan mencapai Rp630 triliun. Namun, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, ini sangat mengkhawatirkan,” ungkap Kang Ace, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers pada Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa selain Sekretariat Jenderal Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

“Ada hal penting yang perlu didiskusikan bersama, yaitu berbagai aspek terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, perlu diketahui berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lainnya,” jelasnya.

“Apakah PIP dan KIP sudah mencerminkan keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan,” tambahnya.

Kang Ace menyoroti bahwa dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun dalam APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, yang artinya belum mencerminkan kesetaraan anggaran.

The post Masih Kecil Anggaran Pendidikan Kemenag untuk Keadilan yang Lebih Merata appeared first on seketika.com.

Ia mengatakan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat, tidak sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia.

“Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika dan hukum yang berlaku di negara kita,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (21/8/2023).

Oleh karena itu, dirinya mendorong pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk melakukan peninjauan. Jika terbukti ada pelanggaran, diharap ada tindakan yang diambil. sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap channel YouTube yang dimaksud.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar akun tersebut harus diusut tuntas. Maksud dibalik hadirnya konten tersebut harus diusut tuntas, termasuk harus diketahui dengan pasti apa motif pembuatan akun dan konten di dalamnya.

“Channel seperti itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Konten kisah-kisah Nabi yang tidak sesuai rujukan sejarah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan apalagi Nabi Muhammad SAW yang divisualisasikan, seharusnya tidak sembarangan untuk menjadi konsumsi publik,” kata Ace. (tn/aha/dpr.go. id)

The post Legislator Minta Pemerintah Tindak Tegas Akun Youtube Sunnah Nabi appeared first on seketika.com.