Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Selanjutnya, Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Adies Kadir mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Adies Kadir menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi.

Untuk diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026) lalu. Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

(BPMI Setpres)

The post Presiden Prabowo Lantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi appeared first on seketika.com.

Lima anggota DPR RI yang menjadi teradu adalah Adies Kadir, Surya Utama alias Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Indira Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD.

Dalam putusannya, Adies Kadir yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, serta Surya Utama alias Uya Kuya, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI.
Menurut MKD, video Uya Kuya yang sempat beredar di media sosial dan dianggap menyinggung pihak tertentu terbukti tidak bermaksud menghina atau melecehkan siapa pun.

The post MKD DPR RI Putuskan Nasib 5 Anggota DPR, Uya Kuya & Adies Kadir Bebas, 3 Lainnya Disanksi appeared first on seketika.com.

Yang ada, tambahnya, adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya.

Adies menjelaskan dimulai awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Hal itu karena pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh Anggota DPR.

Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada tiap Anggota DPR.

The post Heboh Gaji DPR Naik? Ini Klarifikasi Mengejutkan dari Wakil Ketua DPR appeared first on seketika.com.

“Proses ini memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan Pilkada,” kata Adies Kadir usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Adies menekankan bahwa jika revisi UU DKJ tidak selesai tepat waktu, bisa muncul gugatan hukum terhadap undang-undang tersebut.

Adies pun menegaskan bahwa revisi UU DKJ bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada.

“Kami khawatir jika undang-undang ini tidak selesai sebelum pilkada, akan ada banyak gugatan yang merugikan proses demokrasi. Ini bisa mengganggu jalannya Pilkada dan mempersulit calon yang terpilih,” tambahnya.

Meskipun begitu, Adies menegaskan bahwa revisi yang dilakukan bersifat terbatas dan tidak menyentuh aspek teknis Pilkada.

The post Revisi UU Daerah Khusus Jakarta: DPR Targetkan Pengesahan Sebelum Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.