Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter.

Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter.

Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan.

Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil.

(BPMI Setpres)

The post Harga Khusus BBM Nelayan, Prabowo Beri Kebijakan untuk Kapal 30–200 GT appeared first on seketika.com.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut.

“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.

The post Kebijakan DHE Resmi Jalan Juni 2026, Pemerintah Gandeng Danantara untuk Ekspor Strategis appeared first on seketika.com.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” jelasnya.

Menko Airlangga menjelaskan, capaian tersebut didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. “Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga menunjukkan peran yang signifikan yang didukung oleh penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama yang meningkat.

“Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun) dan manufaktur juga ekspansif,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga turut menjelaskan kondisi ketahanan pangan nasional yang juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025, 34,7 (juta ton) dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton,” imbuhnya.

Meskipun demikian, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

The post Ekonomi RI Tumbuh Kuat di Tengah Tekanan Global, Airlangga Bocorkan Angka Pertumbuhan Kuartal I 2026 appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (31/03/2026) dalam video konferensi yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam video konferensi, Selasa (31/03/2026) malam.

Menko Perekonomian menekankan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.

“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM [bahan bakar minyak] nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Kebijakan transformasi budaya kerja ini, pertama mencakup penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

The post WFH Setiap Jumat Mulai 1 April! Pemerintah Target Hemat Rp59 Triliun appeared first on seketika.com.

“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

THR ASN

Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara yang, antara lain, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadan.

“THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” kata Menko Perekonomian.

THR Sektor Swasta

Terkait sektor swasta, Airlangga menekankan bahwa THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan pada H-7 Lebaran.

The post THR & BHR 2026 Cair! Ojol Kebagian, Simak Jadwal dan Rinciannya appeared first on seketika.com.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen,” ucapnya dalam keterangan pers dengan awak media di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/02/2026).

Sementara untuk produk tekstil dan aparel, Menko Ekon menyebut bahwa Amerika Serikat juga memberikan tarif nol persen dengan mekanisme tariff rate quota (TRQ).

“Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat indonesia,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga berkomitmen memberikan fasilitas tarif nol persen bagi sejumlah produk utama asal Amerika Serikat, khususnya komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai.

Menurut Airlangga, langkah ini memastikan masyarakat tidak terbebani biaya tambahan untuk produk berbahan baku impor tersebut.

“Masyarakat indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soya bean ataupun wheat dalam hal ini, noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat,” jelasnya.

The post RI–AS Sepakat Agreement on Reciprocal Trade,  Tarif 0% untuk 1.819 Produk! Sawit, Kopi hingga Semikonduktor Bebas Bea Masuk appeared first on seketika.com.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa negara ini tidak akan mengambil langkah retaliasi tarif atas kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Sebaliknya, Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi perdagangan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel, industri alas kaki, dan sektor-sektor lainnya yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.

The post Tanggapi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat, Indonesia Tempuh Jalur Diplomasi dan Strategi Ekonomi appeared first on seketika.com.

“Agar tidak terjebak dalam middle income trap dan bisa melompat menjadi negara maju”

Seketika.com, Konawe – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dari 38 negara untuk keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya di Rumah Sakit Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024.

“Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena organisasi ini untuk negara-negara maju,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi menekankan bahwa keanggotaan OECD merupakan langkah signifikan bagi Indonesia untuk mengakses investasi global dan sumber daya keuangan internasional, yang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita,” jelasnya.

Presiden juga menambahkan bahwa keanggotaan di OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap, serta mendorong transisi menjadi negara maju.

Presiden mengungkapkan bahwa OECD akan memberikan manfaat konkret, terutama agar tidak terjebak dalam middle income trap dan bisa melompat menjadi negara maju. Banyak aturan yang harus diikuti, dan ini akan mendisiplinkan kita menuju tujuan menjadi negara maju.

The post Indonesia Disambut Sebagai Anggota OECD oleh 38 Negara appeared first on seketika.com.

“Dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru, pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN, dan ini disetujui oleh Pak Presiden,”

Seketika.com, Jakarta – Sejak tahun 2016 hingga Februari 2024, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 195 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total anggaran mencapai Rp1.519 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan capaian ini dalam sebuah keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, setelah menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh, dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga.

Untuk tahun ini, Airlangga menargetkan penyelesaian pembangunan 41 PSN, dengan rincian 5 proyek ditargetkan selesai pada Januari-Maret, 24 proyek pada April-September, dan 12 proyek pada Oktober-Desember.

“Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” jelasnya.

Selama rapat, Airlangga juga membahas pembangunan 14 PSN baru yang keseluruhannya akan didanai oleh sektor swasta.

The post Pemerintah Rampungkan 195 Proyek Strategis Nasional dengan Anggaran 1.519 Triliun appeared first on seketika.com.

“Rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa kepada keluarga pekebun, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka”

Seketika.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo  memimpin rapat bersama jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 27 Februari 2024. Pertemuan ini dilangsungkan untuk mengkaji sejumlah isu krusial terkait kebijakan sawit di Indonesia.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin penting hasil rapat tersebut.

Salah satunya adalah realisasi program replanting sawit yang baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare. Airlangga menekankan bahwa hambatan utamanya adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

“Tadi diminta untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian karena sawah—kebun rakyat tidak bisa replanting karena diminta dua hal: satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujar Airlangga..

Pemerintah berencana meningkatkan alokasi dana replanting dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun selama masa tanam baru yang memakan waktu hingga empat tahun untuk berbuah. Dengan dana yang lebih besar, diharapkan pekebun dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu hasil panen.

The post Tingkatkan Dana Replanting Sawit, Pemerintah Targetkan Percepatan Penyelesaian Ketelanjuran Lahan appeared first on seketika.com.