“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (14/4/2026).

Tidak hanya itu saja, ia menyinggung masih terdapatnya sejumlah persoalan dalam layanan pendidikan di Indonesia, termasuk yang bersifat teknis.

“Hari ini kita melihat bagaimana masih ada anak-anak harus bersekolah di bawah pohon, kesulitan membeli buku dan pensil, bahkan sampai ada yang setiap hari harus melalui perjalanan ekstrem untuk sampai ke sekolah,” tuturnya.

Sebelumnya, terjadi viral di media sosial siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tando di Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, belajar di bawah pohon yang ternyata sudah berlangsung sejak 2018 akibat sekolah tersebut keterbatasan rombongan belajar atau ruang kelas.

Menurut guru yang mengajar para siswa itu, murid kelas 2 dan 3 SDN Tando sering kerap kepanasan saat hari semakin siang dan terik matahari mulai menyengat.

Mereka kerap berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya agar bisa lebih teduh. Saat musim hujan, siswa kelas 2 dan kelas 3 biasanya berbagi satu ruang kelas dengan ukuran hanya 5×6 meter yang dibangun secara swadaya oleh orang tua murid.

The post Puan Soroti Infrastruktur Pendidikan Usai Viral Siswa Belajar di Bawah Pohon appeared first on seketika.com.

“Perguruan Tinggi Negeri merupakan investasi negara terhadap tumbuh kembang masa depan generasi bangsa, bukan bisnis negara”

Seketika.com, Jakarta – Keluhan dan penolakan atas kenaikan biaya UKT di berbagai kampus negeri sedang ramai terjadi. Sayangnya, tanggapan Pemerintah justru terkesan berlepas tangan. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandaries, bahkan menyebut pendidikan tinggi adalah tertiary education, alias bukan wajib belajar yang merupakan prioritas bagi Pemerintah.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyayangkan pernyataan tersebut. Dia menganggap ungkapan tersebut sebagai sembrono, tidak solutif, dan tidak relevan.

“Masyarakat, terutama orangtua dan mahasiswa, sedang mengeluhkan biaya UKT yang naik berkali-kali lipat jadi mahal. Tidak terjangkau bagi banyak keluarga, sampai sudah ada korban drop out. Tapi pemerintah malah berkelit kalau kuliah itu tertiary education, pilihan pribadi untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, bukan prioritas pemerintah. Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif dan tidak nyambung,” jelas Ledia dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Ledia melanjutkan, reaksi pemerintah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa karena pendidikan tinggi bukan wajib belajar dan bukan prioritas pemerintah, maka terserah saja mau naik berapa UKT-nya.

“Seolah-olah terserah saja mau semahal apa, terserah mahasiswa sanggup lanjut kuliah atau drop out, karena semua itu adalah pilihan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Reaksi pemerintah menanggapi mahalnya kenaikan UKT dengan mengingatkan soal tertiary education menurut Ledia menjadi tidak relevan karena status PTN itu jelas Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah naungan negara.

Sehingga, negara harus siap dan mau mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Sudah seharusnya penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Cita-cita mendulang Generasi Emas 2045 pun bisa hanya tinggal mimpi,” tegas legislator asal dapil Jawa Barat I ini.

Ledia kembali mengingatkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri merupakan investasi negara terhadap tumbuh kembang masa depan generasi bangsa, bukan bisnis negara.

Karenanya, negara harus hadir dalam memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasar.

“Untuk mendapat manfaat bonus demografi dan memanen SDM unggul Indonesia Emas 2045, maka prioritas kita tentulah bagaimana generasi muda mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik, dengan pelayanan terbaik, dan dengan alokasi yang terbaik,” ujar alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.

Karenanya, menurutnya, terdapat dua hal yang harus terjadi secara simultan. Pertama, negara harus hadir lewat regulasi yang membantu PTN agar bisa mandiri sekaligus mendorong terbukanya akses pendidikan.

Kedua, Perguruan Tinggi juga harus mampu memberdayakan badan usaha agar beban operasional pendidikan tinggi tidak sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa.

(dpr)

The post Pendidikan Tinggi Tertiary Education, Ledia Hanifa Amaliah: Sembrono, Tidak Solutif dan Tidak Relevan appeared first on seketika.com.

“Bagi yang belum terdaftar, dapat mengajukan permohonan melalui kelurahan setempat dan akan diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial.”

Seketika.com, Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin, menjelaskan bahwa program “Tangerang Cerdas” dan 146 Sekolah Swasta Gratis tetap berjalan pada tahun ajaran baru.

Program bantuan pendidikan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang.

“Ini merupakan upaya Pemkot Tangerang untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk bersekolah, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, mereka dapat bersekolah tanpa harus memikirkan biaya,” ungkapnya pada Kamis (18/4/24).

Ia menambahkan bahwa penerima bantuan ini harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bagi yang belum terdaftar, dapat mengajukan permohonan melalui kelurahan setempat dan akan diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial.

Jamaluddin berharap bahwa program ini akan memudahkan akses pendidikan di Kota Tangerang, menciptakan generasi yang unggul bagi masa depan Indonesia dan Kota Tangerang.

“Manfaatkanlah program-program yang telah disediakan oleh Pemkot Tangerang. Semoga, mereka dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar kita dapat memiliki generasi terbaik di masa depan untuk membangun Kota Tangerang,” tutupnya.

(tangerangkota)

The post Program Bantuan Pendidikan Tangerang Cerdas Untuk Masyarakat Kurang Mampu Masih Berjalan appeared first on seketika.com.