Dalam penilaiannya, Aminurokhman menekankan bahwa meskipun calon tunggal merupakan bagian dari dinamika demokrasi, perlu ada langkah antisipasi untuk menghadapi risiko kekalahan dari kotak kosong.

“Calon tunggal mencerminkan dinamika demokrasi kita, namun risiko kekalahan oleh kotak kosong tetap harus diperhitungkan. Jika ini terjadi, akan ada pemilihan ulang yang perlu dipersiapkan,” ujar Aminurokhman kepada Parlementaria setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (11/9/2024).

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR bersama KPU RI membahas implikasi dari kekalahan calon tunggal, termasuk potensi pelaksanaan Pilkada ulang yang direncanakan pada tahun 2025.

Aminurokhman mengingatkan bahwa pemilihan ulang memerlukan persiapan anggaran dan waktu yang cukup, mengingat proses pendaftaran ulang serta tahapan lainnya memerlukan jeda waktu.

“Pemilukada ulang tentu membutuhkan waktu. Selama periode tersebut, harus ada Penjabat (Pj) sementara untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah. Jika masa jabatan Pj masih dalam batas enam bulan, kami dapat memaklumi. Namun, jika harus menunda hingga 2025, Komisi II akan menyatakan keberatan, terutama jika keserentakan Pilkada tetap harus dilaksanakan,” jelas Aminurokhman.

The post Aminurokhman Bahas Risiko Calon Tunggal dan Implikasi Pilkada Ulang appeared first on seketika.com.

“Pembuktian secara yuridis formal harus secara clear baru kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyoroti soal laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024. Menurutnya, pembuktian tersebut harus berdasarkan fakta bukan asumsi.

“Temuan PPATK itu ya kita tunggu saja, sejauh mana temuan itu bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Harus dibuktikan dulu. Pembuktiannya tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ungkap Aminurokman dalam keterangannya pada Parlementaria, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Politisi Fraksi NasDem itu menilai pembuktian terkait dengan temuan PPATK soal dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 penting. Menurutnya, pembuktian itu harus dilakukan secara yuridis formal.

“Pembuktian secara yuridis formal harus secara clear baru kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu,” kata Amin, sapaan Aminurokman.

Legislator Dapil Jawa Timur II pun menekankan, penyelenggara Pemilu 2024 harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, proporsional, dan profesional.

“Ketika belum (jelas bukti) ya tentu kita dorong mereka harus mengambil langkah-langkah yang prosedural, proporsional, dan profesional,” tegasnya.

The post Aminurokhman: Temuan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan Harus Berdasarkan Bukti Bukan Asumsi appeared first on seketika.com.