Menurut Andreas, diskusi mengenai permintaan ini sebaiknya dilakukan secara internal pemerintahan terlebih dahulu, terutama mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi anggaran.

Andreas menyatakan, “Menteri ini adalah pembantu presiden. Ketika menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya.” Hal ini menekankan perlunya proses yang jelas sebelum pengajuan anggaran yang signifikan.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pigai terkesan kurang relevan, mengingat anggaran 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga perlu dibahas lebih lanjut, terutama karena ada pemisahan kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ungkapnya.

Andreas juga menyoroti bahwa permintaan kenaikan anggaran tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi.

The post Andreas Hugo Pareira Soroti Permintaan Anggaran Kementerian HAM 20 Triliun appeared first on seketika.com.

“Saya kira perlu ditelusuri dan ditinjau ulang Permendikbudristek ini, agar tidak menimbulkan misinterpretasi atau multi-interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN merasa tidak salah menaikkan UKT karena Permendikbudristek memberikan ruang,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Menurut Andreas, terdapat sejumlah pasal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan polemik dan rentan diinterpretasikan secara semena-mena.

Salah satunya adalah pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi.

“Nah Ini penting agar tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan situasi seperti yang terjadi saat ini. Saya kira yang disampaikan Pak Dirjen bagus, jika dilaksanakan sesuai dengan maksud peraturan. Namun, munculnya masalah ini karena ada beberapa poin yang menimbulkan polemik,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

(dpr)

The post Terkait Biaya UKT, Andreas Hugo Pareira Desak Tinjauan Ulang Permendikbudristek 2024 appeared first on seketika.com.

“Tidak ada niatan untuk mengkriminalisasi Khariq.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengomentari sikap Rektor Universitas Riau (Unri) yang melaporkan mahasiswanya sendiri karena protes terhadap kenaikan biaya kuliah.

Menurut Andreas, tindakan tersebut mencerminkan transformasi kampus yang tidak hanya terkomersialisasi tetapi juga telah menuju kriminalisasi.

“Rekor Unri baperan. Justru kita harus memperoleh koreksi seperti ini. Karena dunia kampus memberikan kesempatan untuk mengekspreksikan pendapat atau bahkan pandangan yang berbeda sekalipun,” ujar Andreas dalam wawancara dengan salah satu stasiun radio di Jakarta pada Kamis (11/5/2024).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan bahwa pandangan kritis mengenai masa depan mahasiswa merupakan hal yang positif.

Oleh karena itu, menurutnya, kampus harus bersedia mendengarkan.

“Terdapat beberapa kampus  yang bahkan pihak dekanat atau rektorat turun langsung untuk mau mendengar, sehingga tidak sampai dari komersialisasi berubah jadi kriminalisasi,” tambahnya.

The post Andreas Hugo Pareira Komentari Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi appeared first on seketika.com.