“Kemkomdigi dapat Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” ungkap Meutya Hafid.

Meskipun sebelumnya Kemkomdigi mengusulkan tambahan sebesar Rp12,6 triliun sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp20,3 triliun usulan tersebut belum disetujui.

Meutya menyatakan bahwa kementeriannya akan tetap menjalankan program strategis sesuai arahan Banggar DPR RI.

Meutya Hafid menekankan bahwa anggaran Kemkomdigi 2026 akan difokuskan pada empat program prioritas yang sejalan dengan agenda transformasi digital Indonesia dan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto.

1. Pengembangan Infrastruktur Digital Nasional

The post Anggaran Kemkomdigi 2026 Hanya Rp8 Triliun, Meutya Hafid Siap Ubah Strategi Digital Nasional appeared first on seketika.com.

Sri Mulyani menegaskan bahwa isu mengenai PHK tenaga honorer tidak benar dan tidak terjadi di kementerian maupun lembaga pemerintahan.

“Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Untuk memastikan tidak adanya PHK honorer, Menkeu menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan rekonstruksi anggaran untuk meninjau ulang besaran anggaran masing-masing kementerian dan lembaga, dengan tujuan memastikan efisiensi anggaran tanpa berdampak pada tenaga honorer.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran sedang dilakukan, langkah tersebut tidak akan mempengaruhi keberadaan tenaga honorer di kementerian dan lembaga.

The post Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer Meski Ada Efisiensi Anggaran appeared first on seketika.com.