Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Lokakarya Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention, bekerja sama dengan OECD di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting guna memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

“Dalam UNCAC khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” ungkap Setyo.

Menurut Setyo, langkah ini menjadi penting sebab hingga saat ini hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery).

Selain itu, terdapat sejumlah bentuk tindak pidana lain yang juga belum dikriminalisasi secara eksplisit dalam UU Tipikor.

KPK mengidentifikasi tiga delik korupsi yang saat ini masih kebal hukum karena belum masuk dalam UU Tipikor. Pertama, perdagangan untuk memuluskan kepentingan tertentu (trading in Influence).

Kedua, kepemilikan kekayaan tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal usulnya (illicit enrichment). Ketiga, praktik suap murni di sektor swasta yang merusak iklim investasi (bribery in the private sector).

The post KPK Desak Revisi UU Tipikor demi Jerat Suap Asing dan Aksesi OECD appeared first on seketika.com.

Masyarakat yang menemukan indikasi praktik pungli di lingkungan pelayanan publik diimbau untuk segera melapor dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memudahkan pelaporan, Pemkot Tangsel menyediakan beberapa saluran resmi:

• WhatsApp Lapor Pungli Tangsel: 0878-8995-5777
• Tautan pelaporan online: https://bit.ly/LaporPungliTangsel
• QR Code khusus yang dapat dipindai warga untuk melapor secara cepat dan praktis.

Program Saber Pungli Tangsel merupakan kolaborasi antara Pemkot Tangsel, Kepolisian, Kejaksaan, dan berbagai lembaga terkait lainnya.

The post Pemkot Tangsel Perang Lawan Pungli! Warga Bisa Lapor via WhatsApp & QR Code appeared first on seketika.com.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyimpangan melalui kanal resmi pengaduan milik pemerintah daerah, salah satunya melalui aplikasi Whistleblowing System (WBS).

“Kami memiliki aplikasi bernama Whistleblowing System (WBS) untuk memfasilitasi adanya laporan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh ASN. Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti,” ujar Indra Darmawan, Inspektur Pembantu (Irban) V pada Inspektorat Kabupaten Tangerang, dalam acara Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar di SDN Ciakar II, Kecamatan Panongan, Senin (7/7/2025).

Acara ini dihadiri puluhan orang tua siswa penerima manfaat PIP, dengan tujuan memberikan edukasi mengenai bahaya korupsi dan gratifikasi pendidikan yang kerap terjadi secara tidak disadari.

Indra menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

The post Terkait Dugaan Pungli? Ini Komitmen Tegas Inspektorat Tangerang! appeared first on seketika.com.

Pelantikan ketiga Penjabat Bupati tersebut dilaksanakan di kantor gubernur masing-masing daerah. Yonathan Demme Tangdilintin dilantik di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.

Acara ini juga dihadiri oleh Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, serta Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, yang turut menyaksikan momen penting tersebut.

Di sisi lain, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang.

Isnaini menggantikan M. Haris yang telah menjabat selama 16 bulan. Pelantikan Pj Bupati Bangka ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025 tentang pemberhentian dan pelantikan penjabat kepala daerah.

Sementara itu, Herda Helmijaya dilantik sebagai Pj Bupati Kudus oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang.

The post 3 Pejabat KPK Dilantik sebagai Penjabat Bupati di Tiga Daerah appeared first on seketika.com.