“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil dalam keterangannya usai pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Menkeu turut melaporkan proyeksi pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.

“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” katanya.

Selain membahas RAPBN 2027, pemerintah juga membahas upaya menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Hal tersebut mencakup penguatan berbagai bantuan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.

“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujar Suahasil.

Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan agar pengelolaan APBN tetap kredibel dengan efisiensi yang dilakukan secara terukur. Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Menkeu.

Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani oleh Danantara. Menurut Menkeu, pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Danantara dan APBN dalam menjalankan peran masing-masing untuk menjaga perekonomian nasional.

“Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan bahwa APBN akan tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara itu, Danantara akan menjalankan peran yang lebih kuat pada sisi investasi sebagai bagian dari sinergi pengelolaan perekonomian nasional.

“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” katanya.

Terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027, Suahasil menegaskan bahwa proses tersebut telah selesai dilakukan bersama DPR pada 29 September 2026. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dan menjadi bagian dari penyelesaian proses APBN 2027.

“Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” ujar Suahasil.

Melalui efisiensi yang terukur dan sinergi investasi, pemerintah berupaya memastikan anggaran negara semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus menopang perekonomian nasional.

The post APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Prabowo Soroti Efisiensi hingga Perlindungan Sosial appeared first on seketika.com.

Sebagai informasi, saat ini Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang efisien dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam APBN 2027 sebesar Rp49,801 triliun.

Walaupun begitu, persetujuan anggaran tersebut disertai penekanan agar penggunaannya dapat mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu secara lebih efektif sesuai tugas dan fungsinya.

“Pagu anggaran unit eselon 1 Kementerian Keuangan akan diefisienkan sesuai dengan output, outcome, dan impact yang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangan,” ujar Misbakhun dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Misbakhun, arah kebijakan tersebut menempatkan kinerja sebagai bagian penting dalam melihat efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan belanja Kemenkeu tidak hanya dilihat dari besaran alokasi maupun pelaksanaan program, tetapi juga dari hasil yang dicapai.

Komisi XI DPR RI juga mendorong adanya evaluasi yang lebih terukur terhadap pelaksanaan anggaran Kemenkeu sepanjang tahun 2027. Untuk itu, ia meminta Kemenkeu menyampaikan laporan kinerja setiap triwulan yang memuat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

“Laporan kinerja setiap triwulan menyajikan informasi secara terukur mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, kegiatan, keluaran, hasil, dampak, serta penerima manfaat dengan sumber daya anggaran yang digunakan,” jelas Misbakhun.

Terakhir, ia menambahkan, mekanisme pelaporan tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Kemenkeu. Hasil evaluasi nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komisi XI akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perbaikan perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan agar belanja semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil serta manfaat,” pungkas Misbakhun.

The post Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun Jadi Sorotan, Efisiensi Tak Lagi Sekadar Pangkas Belanja appeared first on seketika.com.

“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR RI. Penyampaian tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan digelar setelah Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Lebih lanjut, Puan menggambarkan perkembangan besaran APBN dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun dan meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010. Artinya, dalam kurun 10 tahun, belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.

“Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,” lanjutnya.

Sementara pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun. Angka tersebut hampir 20 kali lipat dibandingkan APBN 2000.

“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebut Puan.

Menurutnya, besarnya anggaran negara belum berarti apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menggambarkan kondisi petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang berupaya menghidupi keluarganya.

“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuh Puan.

Karena itu, Puan menekankan kinerja APBN harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, perlu dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Ia juga mengingatkan sejumlah program prioritas nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ungkap Puan.

“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan juga menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” pesan Puan.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” urainya.

Keempat, Puan meminta transfer ke daerah benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tukas Puan.

Selain itu, Ia menegaskan keberhasilan Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun APBN harus dilihat dari sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua,” serunya.

“Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan tersebut, DPR RI resmi memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

The post APBN 2027 Harus Bikin Rakyat Lebih Sejahtera, Ini 4 Pesan Puan Maharani ke Pemerintah appeared first on seketika.com.

Ketiga agenda strategis tersebut disampaikan Presiden dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri.

“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menyebut PFII juga akan menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Namun demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemudahan tersebut tetap disertai dengan penegakan prinsip tata kelola dan kepatuhan. Aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional akan tetap ditegakkan.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen yang akan mendukung pembangunan kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Presiden menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk puluhan tahun mendatang. Sementara itu, DDMF akan berperan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan diupayakan tidak membebani APBN.

“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” ucap Kepala Negara.

Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa untuk melindungi masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut.

“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa,” imbuh Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Giant Sea Wall.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

“Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik dan jika dilaksanakan serentak sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai jawa barat sampai ke jawa timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegas Kepala Negara.

The post Giant Sea Wall Pantura, PFII, dan DDMF: Strategi Besar Prabowo Bangun Ekonomi Jangka Panjang appeared first on seketika.com.

Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.

Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.

“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027.

Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.

“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.

Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.

Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.

“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

The post Ekonomi Indonesia 2027 Diproyeksi Tumbuh 6,5 Persen, Ini Rencana Lengkap Pemerintah appeared first on seketika.com.