“Anak-anak harus merasa aman dalam pengasuhan di panti asuhan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak-anak, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi,” tegas Arzeti dalam rilisnya di Jakarta pada Kamis (10/10/2024).

Polisi mencatat bahwa ada 18 anak yang diasuh di panti tersebut, termasuk dua balita. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dari tindakan keji para pelaku.

Menariknya, yayasan ini tidak terdaftar sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kementerian Sosial, yang memperkuat dugaan pelanggaran administratif.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Khusus dengan kewenangan penuh untuk mengawasi operasional panti asuhan, daycare, dan yayasan sejenis.

Badan ini diharapkan dapat melakukan audit, memberikan sanksi, hingga menutup lembaga yang terbukti mengeksploitasi anak.

“Fungsinya adalah untuk mengaudit, dan jika terbukti bersalah, lembaga tersebut harus diberi sanksi berat hingga ditutup. Ini demi melindungi anak-anak dari eksploitasi,” ujar mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 2019-2024.

Arzeti berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional panti asuhan di seluruh Indonesia.

Dia juga mendesak agar setiap yayasan dipastikan terdaftar secara sah dan aman dalam menjalankan tugas pengasuhan.

“Ke depan, kami berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap seluruh yayasan. Hal ini penting untuk memastikan yayasan tersebut sah terdaftar dan aman dalam menjalankan operasionalnya,” papar legislator dari Dapil Jawa Timur I tersebut.

(dpr)

The post DPR RI Arzeti Bilbina Kecam Aksi Pencabulan di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An’Nur appeared first on seketika.com.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan, “Kami mendukung kebijakan ini dan mendorong BPOM untuk segera merealisasikan rencana tersebut. Pelabelan nilai gizi di produk makanan harus menjadi norma, bukan sekadar wacana,” ujar Arzeti dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/9/2024).

Rencana pelabelan kemasan pangan ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada penanganan penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan diabetes. Ketiga penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut tentang penanggulangan PTM terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mencakup pengendalian PTM melalui pengaturan konsumsi GGL.

Arzeti menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya sudah diterapkan sejak lama untuk membantu masyarakat menghindari PTM akibat kelebihan konsumsi GGL.

“Pola makan yang sehat menjadi fondasi untuk menjaga kesehatan. Penyakit seperti diabetes dan hipertensi sebagian besar dapat dihindari dengan pola konsumsi yang lebih baik,” tambahnya.

The post DPR RI Dukung Label Gizi Wajib pada Makanan Kemasan appeared first on seketika.com.

“Aturan ini mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengapresiasi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2024 melalui formula perhitungan yang baru. Menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi pengusaha. Ia menilai aturan baru tersebut menjadi solusi bagi pekerja dan pihak perusahaan.

“Formula baru yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saya rasa menjadi win win solution antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya pihak pengusaha. Karena ada keseimbangan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah sebagai pembentuk regulasi,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menerbitkan regulasi baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023. Aturan ini merupakan revisi atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mulai berlaku 10 November 2023.

Lewat PP No 51/2023 ini, kepastian kenaikan upah minimum bagi pekerja kini diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum yang mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk a).

Indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Arzeti mengatakan, beleid baru tersebut menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

The post Formula Baru Perhitungan Kebijakan UMP 2024 Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on seketika.com.