Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harvian Paloh mengatakan, rapat tersebut bertujuan mendalami hasil audit kinerja, termasuk aspek tata kelola perusahaan dan performa usaha masing-masing BUMD.

Menurut Nova, secara umum ketiga BUMD masih menghadapi beban yang cukup berat, baik dari sisi operasional maupun model bisnis.

Untuk Perumda Dharma Jaya, ia menjelaskan, perusahaan masih bergantung pada skema Public Service Obligation (PSO) dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, sekitar 10–15 persen.

Sebab itu, Komisi B mendorong diversifikasi usaha melalui pengembangan bisnis cold storage serta perluasan pasar ke sektor modern, termasuk pengemasan produk daging agar memiliki nilai tambah.

“Diversifikasi usaha ini penting agar Dharma Jaya tidak hanya bergantung pada pangan bersubsidi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor komersial,” ujar Nova.

Sementara itu, pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Komisi B menekankan pentingnya peningkatan recurring income atau pendapatan berkelanjutan.

Nova menilai, Jakpro perlu lebih fokus mengoptimalkan aset yang dimiliki, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), dan Velodrome, dibandingkan menerima penugasan di luar bisnis inti.

The post DPRD DKI Soroti 3 BUMD: Ketergantungan Subsidi & Aset Mangkrak Disorot, Diversifikasi Jadi Kunci Bertahan appeared first on seketika.com.

“BPK tidak menemukan kendala karena setiap pengurus barang mampu melakukan pengecekan dengan baik dan benar”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang –  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tangerang menggelar Apel Kendaraan Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, di Halaman Gedung BPKAD Kabupaten Tangerang pada Senin (26/02/2024).

Apel Kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang milik daerah (BMD), dengan tujuan untuk melakukan pencatatan dan pengecekan kelengkapan semua aset milik Pemkab Tangerang.

Abdullah Rijal, Kepala Bidang Aset Pada BPKAD, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan kendaraan digunakan untuk operasional Pemkab Tangerang.

“Data yang tercatat di dokumen harus sesuai dengan kondisi fisiknya, dan pemegang kendaraan tersebut bertanggung jawab untuk menjaga kelengkapan yang tercatat serta melakukan pengecekan kendaraan pinjam pakai sesuai dengan dokumen yang ada,” ujarnya.

Rijal juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4.990 unit kendaraan yang tercatat pada tahun 2024.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi BPKAD kepada BPK untuk memastikan kendaraan operasional tersebut sesuai dengan unit, penggunaan, dan kepemilikannya.

“Rekomendasi Apel Kendaraan ini didasarkan pada hasil apel sebelumnya pada tahun 2024, yang menjadi dasar BPK untuk melaksanakan Apel Kendaraan ini guna melengkapi data dan dokumen yang telah disampaikan sebelumnya,” tambahnya.

The post Cek Fisik Kendaraan Oleh Dinas BPKAD Tangerang dan BPK RI: Pemastian Tertib Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah appeared first on seketika.com.