Pengangkatan ratusan ASN itu berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 April 2026 dengan Nomor KEP.259-KPG.02-PPIK-2026 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pengangkatan dan pengambilan janji ASN dilaksanakan di lapangan sepak bola di pedesaan yang terpencil untuk menegaskan kembali fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya di kota namun juga hingga desa terpencil.

“Kenapa saya ngajak di sini? Pertama pemahaman tentang Jabar jangan hanya seputar Gedung Sate karena Jabar itu luas. Yang kedua agar mengerti tentang potensi dan tata letak wilayah Jabar,” ucapnya.

KDM mengatakan, wilayah yang menjadi tempat pengambilan sumpah dahulu dekat dengan Pakuan Pajajaran sebagai ibu kota Kerajaan Sunda. Daerah ini memiliki alam yang sangat indah dan dikelilingi oleh pegunungan.

“Pemerintah akan berupaya membangun jalan yang bagus untuk menghubungkan kawasan ini, Bogor terhubung dengan Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat hingga Cianjur. Jika jalannya sudah dibangun dengan baik, dengan landscape alamnya sangat luar biasa untuk wisata, maka perekonomian masyarakat akan membaik,” ujarnya.

Agar masyarakat dapat menikmati ekonomi dari pariwasata, menurut KDM, lahan yang dimiliki jangan dijual kepada orang luar Jabar. Selain itu, agar hutan dan alamnya tetap terjaga, tidak terkikis oleh munculnya perumahan mewah yang biasanya dimiliki orang kota.

KDM mengharapkan munculnya kesadaran kolektif ASN dalam membangun Jabar. Jangan ada lagi bangunan sekolah dan puskesmas jelek di pedesaan. ASN tidak boleh hanya mengurusi hal administratif, namun harus diperbanyak turun ke lapangan melihat masyarakat secara langsung. Pajak yang dipungut dari rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan jalan dan sarana pendidikan serta kesehatan.

“Nah ini yang harus menjadi kesadaran kolektif. Maka kita memasuki birokrat era baru yaitu birokrat bekerja cepat,” tegas KDM.

Salah satu bentuk kesadaran kolektif itu dilakukan oleh para ASN yang dilantik hari ini. Usai pelantikan, mereka menggelar bakti sosial dengan membantu warga kurang mampu di Desa Sukawangi.

Dari 720 ASN yang diangkat dan dilantik dibentuk sebanyak 39 kelompok (dimana setiap kelompok berisi 20 orang ASN) yang menjadi wali asuh warga kurang mampu.

Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan sumbangan secara sukarela. Kemudian uang yang dikumpulkan digunakan untuk merenovasi rumah tidak layak huni. Langkah ini diapresiasi oleh KDM.

Salah seorang ASN dari Inspektorat Jabar Raisan dan ASN dari Disnakertrans Jabar wilayah UPTD Kota Cirebon Ivan menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh gubernur. Menjadi kenangan tersendiri ketika dilantik di lapangan terbuka di desa yang jauh dari pusat kota. Mereka juga antusias mengikuti kegiatan sosial usai pelantikan.

Sementara itu, pasangan Obar dan Ela, warga desa setempat, tak henti-henti menyatakan syukur atas bantuan sosial berupa uang renovasi rumah mereka sebesar Rp20 juta. Uang akan digunakan untuk merenovasi rumah panggung mereka serta membangun kamar mandi.

Mereka semakin terharu saat KDM pun ikut menambah bantuan uang Rp15 juta untuk dibelikan sapi.

“Alhamdulillah berkah untuk ASN yang dilantik hari ini, juga terimakasih rejeki tak terduga dari Pak Gubernur KDM. Uangnya untuk membangun kamar mandi dan beli sapi,” ujar Bu Ela.

The post 720 ASN Jawa Barat Dilantik di Lapangan Desa Terpencil, Ini Pesan Tegas Dedi Mulyadi appeared first on seketika.com.

KPK kemudian menetapkan GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan YOG selaku ADC atau ajudan Bupati, sebagai tersangka. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11 s.d. 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula pada tahun 2025-2026, GSW melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung dan meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Surat yang sengaja tidak dicantumkan tanggal ini diduga digunakan oleh GSW sebagai sarana untuk mengendalikan dan “menekan” para pejabat agar dapat “tegak lurus” kepada Bupati.

Kemudian, GSW melalui ajudannya, YOG, meminta uang kepada para kepala OPD dan pejabat lainnya dengan total sekitar Rp5 miliar dari 16 OPD, dengan nominal bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

GSW juga turut melakukan pergeseran anggaran pada OPD dan meminta “jatah” hingga 50% dari nilai anggaran.

Dari permintaan tersebut, sekitar Rp2,7 miliar telah terkumpul dan diterima GSW. Kemudian, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta pemberian THR kepada sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Tulungagung.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selanjutnya mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diterima oleh GSW.

The post Bupati Tulungagung Ditangkap KPK, Diduga Peras Pejabat dan Penerimaan Lainnya appeared first on seketika.com.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (06/04/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

The post WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku! Menteri Meutya Hafid Tegas: Layanan Publik Tak Boleh Melambat appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (31/03/2026) dalam video konferensi yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam video konferensi, Selasa (31/03/2026) malam.

Menko Perekonomian menekankan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.

“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM [bahan bakar minyak] nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Kebijakan transformasi budaya kerja ini, pertama mencakup penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

The post WFH Setiap Jumat Mulai 1 April! Pemerintah Target Hemat Rp59 Triliun appeared first on seketika.com.

Andra Soni menegaskan, pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Proses pengisian jabatan juga melalui manajemen talenta dan berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik pada hari ini,” ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, Andra Soni juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memperhatikan pentingnya semangat kerja yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan publik.

Semangat kerja harus berdasarkan nilai pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi, membangun kerja sama tim, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan visi misi serta program prioritas,” katanya.

The post Gubernur Andra Soni Lantik 132 Pejabat, Siap-Siap Kinerja ASN Banten Dipantau Ketat appeared first on seketika.com.

Langkah percepatan ini disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Muhammad Zain dalam rapat Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN. Rapat digelar secara daring seiring dengan adanya kebijakan Work from Anywhere (WFA), Rabu (25/3/2026), usai libur lebaran.

Muhammad Zain menegaskan urgensi perencanaan kebutuhan ASN yang komprehensif dan berjangka panjang. Proyeksi kebutuhan pegawai hingga 5 – 10 tahun ke depan dinilai krusial, termasuk integrasi data pensiun dan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh satuan kerja.

“Perencanaan ASN harus berbasis data yang terintegrasi agar mampu mengantisipasi dinamika organisasi, termasuk pemekaran satuan kerja dan kebutuhan tenaga pengajar,” ujar Zain.

“Penguatan manajemen talenta ASN menjadi salah satu prioritas strategis. Kementerian Agama bahkan ditargetkan menjadi percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta,” sambungnya.

Kementerian Agama juga menargetkan percepatan pengisian jabatan dan layanan kenaikan pangkat serta peningkatan layanan kepegawaian berbasis digital. Penguatan sistem ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan transparansi dalam setiap proses administrasi.

Zain juga menekankan bahwa manajemen talenta menjadi prioritas strategis nasional, bahkan Kementerian Agama ditargetkan menjadi pilot project dalam implementasinya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Manajemen talenta akan menjadi kunci dalam memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.

The post Usai Lebaran! Kemenag Percepat Rekrutmen dan Mutasi ASN, Target Jadi Percontohan Nasional appeared first on seketika.com.

Adapun imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

SE tersebut diterbitkan sebagai langkah menguatkan integritas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Tradisi saling memberi di momentum hari raya tidak boleh dimanfaatkan sebagai gratifikasi. Terlebih bertujuan memengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya. Dimana sebanyak 14 atau sekitar 43,75 persen laporan masih dalam proses telaah dan validasi KPK.

“Sedangkan ada 12 laporan lainnya atau sekitar 37,5 persen telah disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial,” tambah Budi.

Lebih jauh, Budi menegaskan kembali agar setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendali gratifikasi terkait Hari Raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Selain itu, dirinya mengingatkan agar PN maupun ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik individu maupun institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama PN dapat berimplikasi tindak pidana korupsi,” pungkas Budi.

The post KPK Peringatkan ASN dan Pejabat: Minta atau Terima THR Bisa Berujung Korupsi appeared first on seketika.com.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN di Ruang Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (26/02/2026).

Dalam amanatnya, Maryono, menekankan bahwa ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas semata.

Lebih dari itu, setiap aparatur harus memiliki semangat melayani dengan tulus, berinovasi, serta mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Jadilah aparatur yang tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi juga melayani dengan hati. Bangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Tunjukkan bahwa ASN Kota Tangerang adalah ASN yang profesional, berintegritas, dan membanggakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar ASN memiliki pola pikir yang maju dan tidak sempit dalam memaknai peran.

Pengabdian, menurutnya, harus memberi dampak nyata bagi bangsa dan negara, khususnya Kota Tangerang.

The post Maryono Tegas! 18 ASN Pemkot Tangerang Dilantik, Diminta Hadirkan “Dampak Nyata” bagi Warga appeared first on seketika.com.

Program ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan, pendampingan, dan kepastian layanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam masa transisi penggunaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan layanan Pojok Pajak, dan pendampingan langsung di sejumlah institusi strategis, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor korporasi, guna memastikan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, mudah, dan tepat waktu.

Salah satu kegiatan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang diikuti oleh pegawai ASN dan personel TNI di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy Syahrir mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi Coretax untuk Pelaporan SPT Tahunan 2025, termasuk aktivasi akun Wajib Pajak, pembuatan kode otorisasi elektronik, serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah serta memperkuat transformasi digital administrasi perpajakan,” ujarnya, Selasa (24/2).

Selain itu, Kanwil DJP Jakarta Pusat juga melaksanakan kegiatan layanan Pojok Pajak di berbagai korporasi nasional.

Kegiatan ini memberikan asistensi langsung kepada pegawai dalam memahami dan menggunakan Coretax, mulai dari pengisian data perpajakan hingga penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.

The post Ngabuburit Sambil Lapor SPT? DJP Jakarta Pusat Gelar “Spectaxcular” Coretax, ASN & TNI Ikut Disasar appeared first on seketika.com.

“Yang pertama bahwa Indonesia sangat membutuhkan tenaga medis. Tentu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seharusnya melakukan komunikasi yang egaliter, yang equal, melakukan proses pembinaan sehingga jangan sampai terjadi pemecatan,” ujar Ru’yat.

Kasus yang menjadi perhatian adalah pemberhentian dr. Piprim Basarah Yanuarso sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Kesehatan.

Pihak Kementerian Kesehatan menyatakan pemberhentian tersebut dilakukan karena yang bersangkutan dinilai melakukan pelanggaran disiplin berat berupa ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu tertentu pascamutasi penugasan.

Namun, dr. Piprim sebelumnya menyampaikan bahwa mutasi tersebut dinilainya tidak sesuai prosedur dan berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap sejumlah kebijakan.

Ru’yat mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan guna mendorong perbaikan pola komunikasi.

“Saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Menteri dan Pak Wamen untuk istilahnya memperbaiki pola komunikasi sehingga tidak ada kegaduhan secara sosial,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

The post Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat Soroti Pemecatan Dokter Spesialis Jantung, Minta Kemenkes Kedepankan Dialog dan Pembinaan appeared first on seketika.com.