“Kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Salah satu bentuk pembiayaan kreatif daerah yang disiapkan adalah Jakarta Collaboration Fund.

Skema ini termasuk dalam rencana Pemprov untuk menerbitkan obligasi daerah yang memungkinkan Jakarta mendapatkan sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal.

Selain skema dana kolaboratif, Pemprov DKI Jakarta juga ingin mengakses dana sebesar Rp200 triliun yang telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta untuk mendukung proyek strategis dan sektor produktif.

The post APBD Jakarta Turun, Gubernur Pramono Dorong Creative Financing dan Jakarta Collaboration Fund appeared first on seketika.com.

“Penghapusan kredit macet itu kriterianya bagaimana pak? Apa hanya yang terkena dampak bencana dan Covid-19 saja,”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti program penghapusan kredit macet UMKM program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM). Ia mengatakan program tersebut telah dijamin oleh perusahaan asuransi kredit pelat merah dan Bank yang ditunjuk hanya Bank Himbara milik Pemerintah.

“Penghapusan kredit macet itu kriterianya bagaimana pak? Apa hanya yang terkena dampak bencana dan Covid-19 saja,” imbuh Politisi PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja dengan Menkop UKM di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Aria menyampaikan, dengan program pembebasan kredit macet berdampak pada pelaku UMKM yang lebih leluasa mengaskes pembiayaan di perbankan. Namun, menurutnya pemerintah harus lebih selektif dalam memilih kriteria program hapus kredit macet UMKM.

“Program ini sasarannya harus jelas pak, misalnya yang betul-betul terdampak akibat bencana alam jangan hanya yang pura-pura mengalami kredit macet,” sebutnya.

Ia meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam menyeleksi penerima program penghapusan kredit macet. “Saat ini fokusnya pemerintah hanya korban gempa jogja dan Covid-19, kedepan saya minta sasarannya harus lebih luas lagi,” tutup Bima.

(tn/aha/dpr.go.id)

The post Aria Bima: Bagaimana Kriteria Penerima Program Penghapusan Kredit Macet UMKM appeared first on seketika.com.