Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, konsep beras SPHP satu harga telah mendapatkan persetujuan pemerintah secara prinsip dan akan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, terutama saat terjadi gejolak harga di pasar.

“Untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, yang digunakan adalah beras SPHP, bukan beras premium. Harga yang kami rencanakan keluar dari gudang Bulog adalah Rp11.000 per kilogram,” ujar Rizal saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Menurut Rizal, harga tersebut akan diberlakukan secara merata di seluruh Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa hingga Papua.

Sementara di tingkat konsumen, harga eceran tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga pengecer masih memperoleh margin sekitar Rp1.500 per kilogram.

“Pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, dan Bapak Menteri Pertanian juga setuju dengan konsep beras SPHP satu harga ini. Tentu akan kami matangkan kembali melalui rapat lanjutan,” tambahnya.

Sebelumnya, Bapanas memperkirakan program SPHP beras 2026 akan mulai berjalan pada Februari 2026.

Saat ini, Bapanas tengah memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.

The post Godok Beras SPHP Satu Harga Rp11.000 per Kg, Berlaku Nasional Mulai 2026 appeared first on seketika.com.

Sertifikat Penghargaan dengan nomor: 434.72/PK.02.03/K/10/2024 tersebut diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Banten kepada perwakilan DPKP Kabupaten Tangerang pada Upacara Hari Korpri ke-92 tingkat Provinsi Banten Tahun 2024, yang diadakan di Halaman Lapangan Upacara Kantor Gubernur Provinsi Banten pada Jumat (29/11/2024).

Penilaian ini menjadi bagian penting dalam mengukur pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Segar di daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan, yang meliputi Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, lembaga di daerah wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan yang sudah ditetapkan.

Sistem ini digunakan untuk menilai dan mengkategorikan kelembagaan di daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan pembinaan dan fasilitasi yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Ir. Asep Jatnika Sutrisno, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima oleh OKKPD Kabupaten Tangerang. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dalam melaksanakan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di daerah.

The post DPKP Kabupaten Tangerang Terima Penghargaan dari Bapanas untuk Keamanan Pangan Segar appeared first on seketika.com.

Abdul Munir, Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sebanyak enam kali.

“Saat ini, terdapat 21.082 KRS di Kabupaten Tangerang. Setiap KRS akan menerima 10 butir telur dan 1 ekor ayam dalam enam kali pengiriman,” kata Munir saat memantau distribusi di Kantor POS Indonesia Cabang Tigaraksa, Rabu (11/09/2024).

Ia berharap proses penyaluran berjalan lancar dan bantuan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penerima.

Di sisi lain, VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono, menambahkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk penyaluran bantuan tersebut.

Pada tahap pertama, sebanyak 276 ribu paket bantuan telur dan daging ayam akan didistribusikan kepada 92 ribu KRS di Banten dalam enam batch.

The post Bantuan Telur dan Ayam untuk Keluarga Berisiko Stunting di Tangerang appeared first on seketika.com.