Fatwa yang dibahas dalam Munas XI MUI itu mengusung konsep pajak berkeadilan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa bumi, bangunan tempat tinggal, dan kendaraan bermotor tidak layak dikenai pajak berulang kali.

Khozin menjelaskan, fatwa tersebut merupakan pendapat hukum berbasis mekanisme istinbat dalam tradisi fikih Islam.

“Fatwa MUI didasari pada mekanisme istinbat hukum melalui sumber-sumber hukum Islam. Sebagai pendapat hukum, tentu ini akan menambah khazanah dalam kebijakan publik negara,” ujar Khozin dalam keterangan pers, Kamis (27/11/2025).

Menurut Khozin, penghapusan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sangat berisiko mengganggu keuangan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar kabupaten/kota.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Kalau dihapus, akan berdampak serius pada fiskal daerah,” tegasnya.

The post Fatwa MUI soal Penghapusan Pajak Diperingatkan DPR: Bisa Guncang Fiskal Daerah appeared first on seketika.com.

Pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi terhadap komunitas otomotif seperti IAS Banten dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang dinilai telah berkontribusi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan otomotif.

Ahmad Syaukani menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini bukan sekadar ajang pamer modifikasi kendaraan, tetapi juga mendorong produksi, investasi, dan membuka lapangan kerja sekaligus mempromosikan pariwisata otomotif Banten.

Acara ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Gubernur Banten, Andra Soni (diwakili Ahmad Syaukani), Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, Jajaran IMI pusat dan daerah, Komunitas kendaraan roda empat se-Banten, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dan Ketua IAS Banten, Tomi Istiadi.

Tomi menyatakan bahwa IAS Banten berkomitmen menjadikan komunitas otomotif sebagai mitra aktif dalam pembangunan daerah.

The post Banten Gaspol! Otomotif Jadi Kunci Baru Penggerak Ekonomi Daerah appeared first on seketika.com.

Menurut Herlina Ayu, perwakilan dari Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, “Berdasarkan Pergub No. 41/2024, BBNKB untuk perpindahan kepemilikan kedua dan selanjutnya akan dikenakan tarif 0 persen. Kebijakan ini berlaku hingga berakhirnya Perda No. 1/2024, yaitu pada 5 Januari 2025.” Pernyataan ini disampaikan pada 31 Oktober 2024.

Selain pembebasan tarif BBNKB, pemerintah juga menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan denda terkait BBNKB. Kebijakan ini diterapkan secara otomatis tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak, melalui sistem perpajakan daerah yang telah disesuaikan.

Namun, wajib pajak yang telah membayar BBNKB II sebelum kebijakan ini diberlakukan tidak dapat mengajukan klaim pengembalian dana, baik sebagian maupun seluruhnya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 Pergub No. 41/2024.

Perlu dicatat, kebijakan penghapusan BBNKB ini hanya berlaku untuk kendaraan bekas pada pemindahan kepemilikan kedua dan seterusnya.

The post DKI Jakarta Hapus BBNKB untuk Pemindahan Kepemilikan Kedua dan Selanjutnya, Ini Batas Waktunya appeared first on seketika.com.