“Terhadap Andrie Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (13/3/2026).

Ia meminta seluruh pihak tidak boleh menoleransi segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspons dengan kekerasan dan premanisme.

“Pasal 28G UUD 1945 secara jelas mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Komisi III, tegasnya, memastikan akan terus mengawal kasus ini agar penyidikannya berjalan dengan cepat dan profesional.

“Kami minta negara menanggung penuh biaya pengobatan terbaik agar beliau bisa segera pulih kembali,” tegasnya.

Diketahui, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras. Insiden itu terjadi di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut Andrie disiram air keras orang tak dikenal usai menghadiri acara siniar berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

The post Aktivis KontraS Disiram Air Keras di Jakarta Pusat, Komisi III DPR RI: Polisi Diminta Tangkap Pelaku Secepatnya appeared first on seketika.com.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan bahwa kedua tersangka berinisial IM dan DS ditangkap di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

IM diamankan pada Senin (9/3/2026), sedangkan DS ditangkap sehari kemudian pada Selasa (10/3/2026).

“Keduanya saat ini sudah menempati tahanan di Polda Metro Jaya,” kata Budi, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kerugian negara tersebut diketahui berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Perkara ini bermula dari laporan resmi pihak Kementerian Pertanian kepada Polda Metro Jaya yang disertai hasil audit terkait penggunaan anggaran Surat Perjalanan Dinas sebesar Rp9 miliar.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti, serta audit lanjutan, penyidik menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp5,94 miliar.

Budi menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan kerugian negara, dilakukan berdasarkan hasil audit resmi dan tidak terdapat praktik pemerasan oleh penyidik.

The post Eks Pejabat Kementan Ditangkap, Polisi Bongkar Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp5,94 Miliar appeared first on seketika.com.

Dalam pengumuman resmi, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni AW (Gubernur Riau periode 2025–2029), MAS (Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau), dan DAN (Tenaga Ahli Gubernur Riau).

Ketiganya kini ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, terhitung 4–23 November 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan MAS dan DAN ditempatkan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

KPK menduga adanya praktik suap dan pemotongan anggaran dalam proyek jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.

The post KPK OTT Gubernur Riau, Uang Miliaran dan Mata Uang Asing Disita dari Rumah Pribadi appeared first on seketika.com.

MED resmi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025, di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan dilakukan setelah MED tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, dua di antaranya tanpa memberikan alasan yang sah.

“KPK akhirnya melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MED pada Rabu, 24 September 2025, di wilayah Tangerang Selatan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

Perkara dugaan suap ini bermula pada tahun 2021 saat MED menemui HH, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020–2023.

HH sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus serupa.

The post Direktur PT WA Ditangkap KPK: Terlibat Suap Perkara di Mahkamah Agung appeared first on seketika.com.

“Dirtipidsiber menyita uang senilai Rp61 miliar dari 164 rekening yang berhubungan dengan aktivitas judi online,” kata Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Jumat (2/5/2025).

Menurut Himawan, Polri masih melakukan pendalaman kasus judi online, termasuk melacak aliran dana dan pemilik rekening terkait. Sisa rekening lainnya saat ini masih diblokir dan dihentikan sementara oleh PPATK.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah membekukan sekitar 5.000 rekening jaringan judi online sejak Februari 2025, dengan nilai total transaksi mencapai Rp600 miliar.

Ivan menyatakan bahwa pemblokiran rekening dilakukan PPATK pada Februari, yang kemudian dilanjutkan oleh Polri sejak Maret 2025.

The post Polri Sita Rp61 Miliar dari Rekening Judi Online, 5.000 Akun Dibekukan appeared first on seketika.com.

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa kebijakan mutasi ini menunjukkan komitmen serius MA dalam memperbaiki sistem peradilan.

“Mutasi sejumlah hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri adalah langkah nyata dari Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas serta integritas lembaga peradilan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 April 2025.

Mukti menambahkan bahwa KY mendukung dan mengapresiasi penuh kebijakan mutasi hakim yang dilakukan MA.

“Ini adalah bentuk sinergi positif antara MA dan KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mukti menyoroti pentingnya langkah ini di tengah meningkatnya kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah hakim.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi sangat penting dalam menjaga martabat serta kehormatan profesi hakim.

“Komisi Yudisial berkomitmen bersama Mahkamah Agung untuk menjaga kehormatan hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” tegas Mukti.

Sebagai bentuk dukungan konkret, KY juga berperan aktif dalam memberikan informasi dan masukan terkait integritas hakim, berdasarkan rekam jejak hakim yang telah dikumpulkan secara sistematis.

Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan penting dalam proses mutasi.

“KY menyediakan data rekam jejak hakim sebagai masukan dalam proses mutasi dan pengawasan integritas. Ini menjadi bagian dari langkah preventif dalam pembenahan peradilan,” pungkas Mukti.

(rri)

The post MA Mutasi Besar-Besaran Hakim, KY Dukung Pembenahan Peradilan appeared first on seketika.com.