Regulasi mengatur bahwa pelaksanaan nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar hari dan jam kerja, biaya resmi yang dikenakan adalah Rp600.000 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan ketentuan biaya layanan nikah harus dipahami secara terang oleh seluruh aparatur KUA dan masyarakat. Ia meminta seluruh Kepala KUA se-Indonesia memastikan tidak ada permintaan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada calon pengantin.

“Saya instruksikan kepada seluruh Kepala KUA agar memastikan layanan nikah berjalan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pungutan selain PNBP resmi Rp600.000 untuk nikah di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja,” tegas Zayadi di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Zayadi menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agama. Sementara tata kelola pencatatan pernikahan diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

“Biaya Rp600.000 itu adalah PNBP, masuk sebagai penerimaan negara, bukan pembayaran kepada individu. Karena itu, tidak boleh ada tambahan atas nama transportasi, akomodasi, bensin, uang lelah, seikhlasnya, atau istilah lain di luar ketentuan,” ujarnya.

“Warga juga jangan membayar di luar ketentuan,” sambungnya.

Zayadi juga mengingatkan bahwa layanan nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0. Untuk warga tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah di luar KUA, pengenaan tarif Rp0 dapat diberikan sesuai syarat dan tata cara dalam PMA Nomor 14 Tahun 2024.

“Prinsipnya, negara sudah mengatur dengan jelas. Nikah di KUA pada hari dan jam kerja gratis, nikah di luar KUA atau di luar jam kerja Rp600.000, dan ada mekanisme tarif Rp0 bagi yang memenuhi ketentuan,” terangnya.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat terkait indikasi penipuan layanan nikah yang mengatasnamakan petugas KUA. Dalam modus tersebut, calon pengantin dihubungi melalui pesan WhatsApp dan diminta membayar sejumlah uang melalui QRIS dengan dalih biaya akomodasi atau transportasi petugas.

“Kami minta masyarakat berhati-hati. Jangan melakukan pembayaran tambahan berdasarkan pesan pribadi, tautan, rekening, dompet digital, atau QRIS yang dikirim oleh pihak yang mengatasnamakan KUA tanpa verifikasi resmi,” ungkap Zayadi.

Ia meminta seluruh Kepala KUA segera memperkuat sosialisasi biaya layanan nikah kepada masyarakat. Informasi biaya resmi harus diumumkan secara terbuka di kantor KUA, kanal digital KUA, serta disampaikan sejak proses pendaftaran kehendak nikah.

“Kepala KUA harus memastikan setiap calon pengantin mendapat informasi yang benar sejak awal. Transparansi biaya adalah bagian dari integritas layanan dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Zayadi juga menginstruksikan seluruh jajaran KUA memperketat tata kelola data calon pengantin dalam layanan SIMKAH. Menurutnya, setiap akses data harus digunakan secara bertanggung jawab, tidak dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang, dan dijaga dengan prinsip keamanan layanan publik.

“Data calon pengantin adalah data layanan yang harus dijaga. Saya minta seluruh jajaran mengecek kembali disiplin penggunaan akun, keamanan akses, dan etika pengelolaan data agar tidak ada celah penyalahgunaan,” ujarnya.

Karena itu, Zayadi meminta masyarakat yang menerima pesan mencurigakan segera mengonfirmasi langsung kepada KUA tempat mendaftar nikah. Jika sudah terlanjur melakukan pembayaran kepada pihak tidak resmi, masyarakat diminta menyimpan bukti percakapan dan transaksi untuk dilaporkan kepada aparat berwenang.

“Kami tidak ingin kepercayaan publik kepada KUA terganggu oleh praktik penipuan atau pungutan tidak sah. KUA harus menjadi layanan yang mudah, bersih, aman, dan memberi perlindungan bagi masyarakat,” pungkasnya.

The post Aturan Resmi Biaya Nikah 2026: Awas Pungutan Liar dan Modus QRIS Palsu! appeared first on seketika.com.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy.

The post Sejak Jurnalis Hilang Kontak Gunung Anak Krakatau, Prabowo Instruksikan TNI AL Bergerak appeared first on seketika.com.

Korlantas Polri resmi menyiapkan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menekankan transformasi penegakan hukum lalu lintas berbasis digital melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Operasi ini disampaikan dalam arahan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin saat apel di Lapangan NTMC Korlantas.

Operasi Patuh 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Fokus utama pada ETLE diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas sekaligus mengurangi interaksi langsung petugas dan pelanggar.

Selain itu, kebijakan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam berkendara karena pelanggaran dapat terekam otomatis oleh kamera.

Operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan, yang artinya setiap daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Tema yang diusung tahun ini adalah “Transformasi Digitalisasi Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat yang Patuh dan Tertib Hukum dalam Berlalu Lintas.”

The post Operasi Patuh 2026 Dimulai 8 Juni: ETLE Jadi Andalan, Ini Target Utama Penindakan Polri appeared first on seketika.com.

Pembentukan Satgas ini disampaikan dalam doorstop yang digelar di Lobby Bareskrim Polri, Senin (20/4/2026), dengan menghadirkan Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid.

Wakabaintelkam Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan perintah langsung Kapolri sebagai respons atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jamaah, serta mencegah terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima tidak kurang dari 15 hingga 20 laporan kasus setiap hari terkait penyelenggaraan haji dan umrah, dengan total sekitar 95 kasus yang saat ini ditangani.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan penuh dari Kepolisian sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana ini bisa berjalan efektif dan memberikan efek jera,” jelasnya.

The post Kementerian Haji dan Polri Bentuk Satgas Haji Haji dan Umrah Ilegal appeared first on seketika.com.

Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif.

Kami memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan situasi ini. Oleh karena itu, kami menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. (*)

The post Kasus Hukum Ketua Hery Susanto, Ini Sikap Resmi Ombudsman RI appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp11.420.104.815.858.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun, penerimaan setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode Januari-Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, serta hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain penyerahan keuangan negara, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (satgas PKH) juga melaporkan keberhasilan dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.

Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Dari total capaian tersebut, pada tahap VI ini satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.

Selain itu, turut diserahkan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara seluas 30.543,4 hektare.

The post Rp11,4 Triliun Diselamatkan! Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara appeared first on seketika.com.

Langkah percepatan ini disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Muhammad Zain dalam rapat Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN. Rapat digelar secara daring seiring dengan adanya kebijakan Work from Anywhere (WFA), Rabu (25/3/2026), usai libur lebaran.

Muhammad Zain menegaskan urgensi perencanaan kebutuhan ASN yang komprehensif dan berjangka panjang. Proyeksi kebutuhan pegawai hingga 5 – 10 tahun ke depan dinilai krusial, termasuk integrasi data pensiun dan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh satuan kerja.

“Perencanaan ASN harus berbasis data yang terintegrasi agar mampu mengantisipasi dinamika organisasi, termasuk pemekaran satuan kerja dan kebutuhan tenaga pengajar,” ujar Zain.

“Penguatan manajemen talenta ASN menjadi salah satu prioritas strategis. Kementerian Agama bahkan ditargetkan menjadi percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta,” sambungnya.

Kementerian Agama juga menargetkan percepatan pengisian jabatan dan layanan kenaikan pangkat serta peningkatan layanan kepegawaian berbasis digital. Penguatan sistem ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan transparansi dalam setiap proses administrasi.

Zain juga menekankan bahwa manajemen talenta menjadi prioritas strategis nasional, bahkan Kementerian Agama ditargetkan menjadi pilot project dalam implementasinya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Manajemen talenta akan menjadi kunci dalam memastikan ASN ditempatkan sesuai kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.

The post Usai Lebaran! Kemenag Percepat Rekrutmen dan Mutasi ASN, Target Jadi Percontohan Nasional appeared first on seketika.com.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 32.721 pemudik telah mendaftarkan diri sebagai peserta program tersebut. Para peserta diberangkatkan melalui koordinasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda di berbagai daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Polri menyiapkan ratusan armada transportasi. Total terdapat 663 unit bus yang disediakan untuk mengangkut para pemudik. Selain itu, tersedia pula 29 unit kendaraan Hiace dan satu unit Kapal Motor Penumpang (KMP) sebagai alternatif moda transportasi.

Wilayah Polda Jawa Tengah mencatat jumlah peserta terbanyak dalam program ini. Sebanyak 13.040 orang pemudik diberangkatkan dengan dukungan 326 unit bus.

Jumlah tersebut diikuti oleh Polda Sumatra Barat yang memfasilitasi 12.000 peserta mudik. Sementara itu, Polda Metro Jaya memberangkatkan sekitar 2.500 orang menggunakan 60 unit bus menuju berbagai daerah tujuan.

Di beberapa wilayah lain, variasi moda transportasi juga dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran program. Polda Aceh menggunakan kombinasi bus dan kendaraan Hiace untuk mengangkut peserta mudik.

Sementara itu, Polda Jawa Timur menyiapkan kapal laut guna mengangkut ratusan pemudik beserta kendaraan roda dua mereka. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman bagi masyarakat.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Ia menilai angka pendaftar yang mencapai lebih dari 32 ribu orang menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan yang disediakan Polri.

The post Diserbu Pemudik! 32 Ribu Orang Daftar Mudik Gratis Presisi 2026, Polri Siapkan 663 Bus hingga Kapal Laut appeared first on seketika.com.

“Data kami, sampai hari ini sudah ada 3.528 ASN Kemenag yang pindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini bagian upaya kami mewujudkan komitmen Menteri Agama untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 2026,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Proses peralihan kepegawaian berjalan sesuai ketentuan. Tidak ada niat kami di Kementerian Agama untuk menghambat proses tersebut. Karena komitmen kami juga turut menyukseskan haji 2026,” sambungnya.

Kepala Biro SDM Kementerian Agama Wawan Djunaedi merinci bahwa proses pengalihan SDM Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji atau BPH (sekarang Kementerian Haji dan Umrah) sudah berlangsung sejak November 2024.

Saat itu, Kemenag menginisiasi rapat koordinasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPH, termasuk juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membahas mekanisme pengalihan SDM.

Rapat koordinasi itu, kata Wawan, menyepakati dua hal. Pertama, proses alih status ASN menggunakan sistem pengalihan, bukan mutasi.

“Rapat koordinasi dengan BKN menyepati prosesnya menggunakan sistem pengalihan, bukan mutasi. Dengan demikian, syaratnya lebih simpel dan prosesnya bisa lebih cepat,” kata Wawan Djunaedi.

The post 3.528 ASN Resmi Hijrah ke Kemenhaj! Kemenag Tancap Gas Sukseskan Haji 2026 appeared first on seketika.com.

Sebelum meresmikan, Presiden Prabowo dan Sheikh Theyab terlebih dahulu meninjau sejumlah ruangan di lantai 2 yaitu Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap Presidential Suite & VIP, Lab Kateterisasi Jantung (Cath Lab), serta Intensive Care Unit (ICU).

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa rumah sakit ini merupakan simbol kolaborasi persahabatan, solidaritas kemanusiaan, dan kerja sama strategis antara kedua negara di bidang kesehatan.

“Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan dua bangsa Indonesia dan Uni Emirat Arab,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa peresmian rumah sakit ini bukan hanya peresmian biasa, namun juga lambang dari kerja sama antara bangsa Indonesia dan PEA.

“Rumah sakit ini dibangun dua tahun yang lalu terdiri dari 100 kamar, 3 kamar operasi, dibangun dengan biaya (Rp)400 miliar, (Rp)250 (miliar) untuk bangunan, (Rp)150 miliar untuk alat-alat, dan diharapkan menjadi pusat jantung di Jawa Tengah dan ini merupakan hibah dari pemerintah UAE,” ucap Menteri Budi dalam laporannya.

The post Prabowo Resmikan RS Jantung Bertaraf Emirat di Solo: Simbol Persahabatan Dua Bangsa appeared first on seketika.com.