“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

THR ASN

Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara yang, antara lain, terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, serta 3,8 juta pensiunan yang pencariannya dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadan.

“THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” kata Menko Perekonomian.

THR Sektor Swasta

Terkait sektor swasta, Airlangga menekankan bahwa THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan pada H-7 Lebaran.

The post THR & BHR 2026 Cair! Ojol Kebagian, Simak Jadwal dan Rinciannya appeared first on seketika.com.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek alasan di balik nominal tersebut serta jumlah jam kerja mitra yang menerimanya.

“Nanti kami cek kenapa mereka dapat Rp 50.000 dan berapa jam kerja,” ujar Immanuel dikutip cnbc, Senin (24/3).

Ia juga menyatakan akan mengklarifikasi aplikator mana yang memberikan BHR dengan nominal tersebut. Jika benar terjadi, pemerintah tak segan untuk memberikan peringatan kepada aplikator terkait.

“Kalau itu benar terjadi, memalukan. Lebih baik uangnya dikembalikan saja. Negara ini mampu, saya juga mampu mengembalikan Rp 50.000 itu. Jangan hina bangsa ini. Para driver ojol adalah patriot bangsa, jangan sampai mereka diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang mencakup BHR, mitra ojol yang memiliki kinerja baik berhak menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.

Namun, seorang mitra ojol yang menerima BHR Rp 50.000 mengaku memiliki total penghasilan tahunan sebesar Rp 33 juta, atau sekitar Rp 2,75 juta per bulan. Jika mengacu pada aturan 20% dari penghasilan rata-rata, seharusnya BHR yang diterima mencapai Rp 550.000.

Protes dari Serikat Pekerja Ojol

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan bahwa kejadian ini menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan aplikator.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto telah jelas, bahwa mitra ojol yang memenuhi syarat harus menerima BHR sebesar Rp 1 juta, bahkan Presiden sempat menyampaikan keinginannya agar jumlah tersebut bisa ditambah.

Selain itu, Lily juga menyoroti ketentuan dan kriteria yang diterapkan oleh aplikator, yang menurutnya tidak adil. Ia menjelaskan bahwa sepinya orderan pengemudi ojol bukanlah semata-mata karena kinerja mereka, melainkan akibat berbagai skema yang diberlakukan platform, seperti:

• Akun prioritas
• Skema slot
• Skema aceng
• Skema level/tingkat prioritas

The post Pemerintah Selidiki Dugaan Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp 50.000 appeared first on seketika.com.