Andra Soni menegaskan, pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Proses pengisian jabatan juga melalui manajemen talenta dan berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik pada hari ini,” ungkap Andra Soni.

Selanjutnya, Andra Soni juga menekankan kepada pejabat yang baru dilantik untuk memperhatikan pentingnya semangat kerja yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan publik.

Semangat kerja harus berdasarkan nilai pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi, membangun kerja sama tim, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan visi misi serta program prioritas,” katanya.

The post Gubernur Andra Soni Lantik 132 Pejabat, Siap-Siap Kinerja ASN Banten Dipantau Ketat appeared first on seketika.com.

“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Selasa (20/06/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui MPP digital, diharapkan dapat mengubah pola pelayanan publik yang terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, menjadi pelayanan publik yang terpadu. Sehingga, dapat terwujud pelayanan pemerintahan yang terbaik.

“Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral,” imbuh Wapres.

Dengan demikian, Wapres mengimbau, diperlukan kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas institusi birokrasi. Wapres menegaskan, bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik, tetapi harus dipastikan juga fungsi pelayanan publik yang terpadu dapat berjalan baik, cepat, dan nyaman.

The post Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Dilaunching Wapres K.H. Ma’ruf Amin appeared first on seketika.com.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,”. ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepayan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, secara virtual, Rabu (09/08).

Untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai mesin pembangunan diperlukan beberapa upaya diantaranya perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, penerapan sistem merit, hingga peningkatan kapasitas SDM.

Menteri Anas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi, yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

Percepatan dampak dari RB inilah yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi Tematik yakni Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Prioritas Aktual Presiden.

The post Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi Harus jadi Mesin Pembangunan appeared first on seketika.com.