Penegasan itu disampaikan menanggapi laporan rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang dikabarkan akan dimulai pada Mei 2026.

“Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” kata Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut merespons laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang dikutip kantor berita Turkiye Anadolu pada Minggu (15/3/2026).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Israel bersiap mengerahkan pasukan internasional di Gaza pada Mei sebagai bagian dari fase lanjutan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei.

Awalnya, pasukan akan ditempatkan di sekitar kota Palestina yang tengah dibangun dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) di kawasan Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke wilayah lain.

The post RI Tunda Kirim Pasukan ke Gaza, Ada Apa? Ini Penjelasan Lengkap Kemlu appeared first on seketika.com.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Hassan, dalam forum tersebut Presiden Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global.

Hassan menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.

“Didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan terlangsung,” ungkap Hassan.

Hassan turut mengutip dinamika terbaru mengenai potensi eskalasi konflik. Presiden Prabowo, lanjut Hassan, menilai penting untuk membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan dengan para tokoh nasional.

“Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.

Terkait sikap Indonesia, Hassan menegaskan bahwa konflik tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional. Sementara terkait Board of Peace (BoP), Hassan mengatakan pembahasan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru.

“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucapnya.

Turut hadir dalam silaturahmi dan diskusi tersebut adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Turut hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai koalisi, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

(setneg)

The post Prabowo Kumpulkan Tokoh Nasional di Istana, Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah dan Dampaknya bagi Indonesia appeared first on seketika.com.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina.

Ketum PBNU menegaskan bahwa secara nilai dan prinsip, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memaparkan pertimbangan kebijakan yang realistis dan strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui partisipasi dalam BoP.

Langkah ini, menurut Yahya Cholil Staquf, turut diiringi dengan konsolidasi dengan negara Islam dan Timur Tengah yang turut berpartisipasi dalam BoP.

“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” katanya.

The post Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangan Kemerdekaan Palestina Lewat Board of Peace appeared first on seketika.com.

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.

The post Prabowo Teken Board of Peace Charter di Davos, Indonesia Dukung Rekonstruksi Gaza appeared first on seketika.com.