“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tidak hanya itu, ia mendorong agar pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum. Pun, dirinya meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.

“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Puan.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

The post Karhutla Riau Meningkat, Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Perlindungan Warga dari Kabut Asap appeared first on seketika.com.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat terkait kesehatan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya datang berobat saat sakit, tetapi perlu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak awal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peninjauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mitra pengemudi Gojek di Bandung, Jawa Barat. Program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan GoTo Group yang berlangsung sepanjang Februari hingga Desember 2026 di 17 kota Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan preventif dan promotif. Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk menemukan faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sebelum berkembang menjadi kondisi serius.

Selain menjaga kesehatan pengemudi, program ini juga dinilai berdampak langsung pada keselamatan kerja. Driver yang sehat dianggap lebih fokus saat berkendara sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

Pemerintah juga menargetkan program Cek Kesehatan Gratis nasional mampu menjangkau hingga 130 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2026.

Program CKG komunitas GoTo sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Hingga April 2026, lebih dari seribu peserta di Jakarta dan Palembang telah mengikuti layanan tersebut.

Memasuki Mei 2026, cakupan program diperluas ke sejumlah kota besar seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta dengan target mencapai 4.000 peserta tambahan.

The post Kemenkes Gandeng Gojek, Ribuan Driver Dapat Layanan Cek Kesehatan Gratis appeared first on seketika.com.

Akmal menyatakan, masyarakat perlu waspada terhadap segala bentuk permintaan pembayaran yang diklaim sebagai syarat aktivasi, pendaftaran, perubahan data, maupun layanan administrasi kepesertaan lainnya.

“Kami tegaskan, seluruh pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis 100 persen. Jika ada pihak yang meminta pembayaran atas nama BPJS Kesehatan, itu bukan prosedur resmi dan harus segera dilaporkan,” ujar Akmal dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/04).

Ia menekankan bahwa seluruh layanan kepesertaan, mulai dari pendaftaran menjadi peserta Program JKN, proses aktivasi, perubahan data, hingga layanan administrasi lainnya, diberikan tanpa biaya.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melayani atau melakukan pembayaran kepada pihak mana pun yang mengklaim dapat membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan imbalan tertentu.

BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar menggunakan hanya kanal resmi dalam mengakses layanan, baik melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, kanal layanan digital resmi seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165 maupun media komunikasi resmi yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk media sosial resminya.

Selain itu, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk aktif berperan dengan melaporkan setiap indikasi pungutan liar atau permintaan pembayaran tidak sah, disertai bukti pendukung seperti tangkapan layar percakapan, bukti transaksi, atau dokumentasi lainnya.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, kanal pengaduan resmi, email layanan pengaduan, maupun akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

The post Waspada Modus Penipuan! BPJS Kesehatan Tegaskan Semua Layanan Gratis 100%, Jangan Sampai Tertipu appeared first on seketika.com.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai langkah ini sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” ujar Menteri Meutya dalam Launching PANDAWA 24 Jam dan Kick-Off Quick Wins Direksi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

“Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ucapnya.

Menteri Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi PANDAWA 24 Jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional.

“Kami mengapresiasi peluncuran PANDAWA 24 Jam sebagai bagian dari arah besar transformasi digital nasional. Ini adalah langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik,” tutur Menteri Meutya.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet dan mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

The post BPJS Kesehatan Resmi Buka Layanan WhatsApp 24 Jam, Urus Administrasi Kini Tanpa Antre, Ini Cara Akses PANDAWA appeared first on seketika.com.

Selain dikenal sebagai klinisi berpengalaman, Prihati juga merupakan purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen).

Dalam perjalanan akademiknya, Prihati menempuh pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister kedokteran di Universitas Airlangga, serta meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit untuk memperkuat kompetensi tata kelola layanan kesehatan.

Tak berhenti di sana, ia juga menyelesaikan pendidikan doktor di bidang hukum kesehatan guna memperdalam aspek regulasi dan kebijakan sistem kesehatan nasional.

Keahlian klinisnya difokuskan pada kardiologi intervensi, khususnya tindakan koroner.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati mengemban sejumlah posisi strategis, di antaranya:

• Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan Republik Indonesia

• Direktur Pengawasan Medik Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto

• Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto

• Kepala Departemen Jantung dan Kepala Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Angkatan Darat Dustira

The post Sosok di Balik Transformasi JKN: Profil Prihati Pujowaskito, Dokter Jantung yang Kini Pimpin BPJS Kesehatan appeared first on seketika.com.

Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional tersebut.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujiwaskito. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat.

Menko PM menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, saya dan jajaran memiliki tugas memastikan bahwa negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat,” ujar Muhaimin.

Ia menegaskan, produktif berarti mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan. “Inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas dari risiko.

The post Pemerintah Tetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Baru BPJS 2026–2031, Ini Daftar Lengkapnya! appeared first on seketika.com.

Sosialisasi bertajuk “Tantangan dan Kebijakan PBI-JK: Upaya Pemberian Jaminan Kesehatan Tepat Sasaran” itu diikuti oleh kepala dinas sosial dan operator data dinsos se-Indonesia. Kegiatan tersebut membahas perkembangan data kepesertaan serta mekanisme pengajuan reaktivasi bagi warga yang dinonaktifkan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan proses reaktivasi dilakukan secara selektif berbasis data terbaru.

“Proses reaktivasi kami lakukan secara selektif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Joko Widiarto.

Kemensos mengonfirmasi, dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari 2026, sejumlah 106.153 peserta telah direaktivasi secara otomatis dan 44.500 peserta melalui mekanisme reguler.

Dari jumlah tersebut, 42.367 kembali aktif sebagai PBI-JK, sementara 2.133 peserta beralih segmen menjadi peserta mandiri atau PBI daerah.

Joko menyatakan, dalam mekanisme usulan desa, dokumen wajib yang harus diunggah adalah surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa bersifat opsional.

“Surat dari fasilitas kesehatan diperlukan untuk memastikan peserta memang membutuhkan layanan, termasuk untuk kondisi persalinan maupun kebutuhan medis lainnya,” ujarnya.

The post 7 Cara Cepat Reaktivasi PBI-JK dari Kemensos, Bisa Aktif Lagi dalam 1 Hari! appeared first on seketika.com.

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di PT Victory Chingluh Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

Kapolri meminta Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Asep Hendradiana, untuk mengecek dan memastikan fasilitas kesehatan Polri yang dapat diakses buruh peserta BPJS.

Menurutnya, langkah ini bertujuan memberikan lebih banyak pilihan layanan kesehatan bagi pekerja, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan medis tambahan.

“Tolong dicek sehingga kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk rekan-rekan buruh terkait dengan masalah kesehatannya,” ujar Kapolri dalam sambutannya.

Ia menegaskan, buruh yang telah mendapatkan layanan melalui BPJS dipersilakan memanfaatkan faskes Polri di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang membutuhkan pelayanan bagi anggota serikat buruh.

Kapolri menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari tindak lanjut program pemerintah di sektor kesehatan. Polri, kata dia, berkomitmen memberikan pelayanan maksimal, termasuk kepada kalangan pekerja.

The post Kapolri Buka Akses Faskes Polri untuk Buruh Peserta BPJS, Bisa Berobat di Seluruh Indonesia appeared first on seketika.com.

Ia menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status kepesertaan sedang nonaktif. Pemutakhiran data mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.

Menurut Andra Soni, pemutakhiran tersebut tidak memangkas kuota maupun anggaran jaminan kesehatan.

Melainkan menonaktifkan peserta yang tidak lagi masuk kategori desil kesejahteraan dan mengalihkan kepesertaan kepada kelompok yang dinilai lebih berhak.

“Pembaruan data PBI-JK bertujuan agar bantuan iuran tepat sasaran sesuai desil kesejahteraan. Tidak ada pengurangan jaminan kesehatan. Yang ada penonaktifan berbasis data dan pengalihan segmen peserta,” kata Andra Soni, Selasa, (10/2/2026).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan mekanisme perlindungan agar perubahan status kepesertaan tidak menghambat layanan medis.

Khususnya bagi pasien dengan penyakit berat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Peserta PBI-JK nonaktif yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit milik provinsi dapat diaktifkan kembali melalui Dinas Kesehatan Provinsi lewat pihak rumah sakit sesuai ketentuan.

The post 480 Ribu Peserta PBI-JK Dinonaktifkan di Banten! Gubernur Andra Soni Tegas: Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Kronis appeared first on seketika.com.

Mereka semula merupakan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial.

Setelah Kementerian Sosial menyesuaikan data menerima PBI, terdapat sejumlah warga yang tak lagi masuk dalam kepesertaan PBI. Akibatnya, pengobatan mereka tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mendata para penderita penyakit kronis di Jabar yang semula merupakan peserta PBI, di antaranya penderita kanker yang memerlukan khemoterapi, thalasemia mayor yang memerlukan transfusi dan gagal ginjal yang harus dilakukan cuci darah.

Para pederita penyakit kronis tersebut dijamin tetap bisa berobat karena Pemda Provinsi Jabar yang akan menanggung iuran BPJS Kesehatannya.

“Untuk itu saya sampaikan bahwa Pemprov Jabar akan segera mendata seluruh warga Jabar yang betul-betul tidak mampu dan memiliki penyakit yang saya sampaikan tadi untuk jaminan asuransi kesehatannya BPJS dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar,” kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

Dengan ditanggungnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh Pemda Provinsi Jabar, para penderita penyakit kronis dari segmen PBI tak perlu menunda pengobatan dan bisa langsung dilayani oleh rumah sakit.

(jabarprov)

The post Warga Miskin Pengidap Kanker hingga Gagal Ginjal di Jabar Tak Perlu Panik, Pemprov Tanggung Iuran BPJS appeared first on seketika.com.