Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi terhadap pemilik lapak serta pekerja pasar mengenai BPJS Ketenagakerjaan diperlukan demi perlindungan pekerja pasar.

“Kami mendapat penjelasan dari Pak Wakil Wali Kota (Tangsel) dan juga menanyakan langsung kepada beberapa penjual dan pekerja bahwa masih ada pekerja yang belum terlindungi BPJS karena mereka bukan berasal dari wilayah ini (Tangerang Selatan), karena mereka datang dari daerah lain,” jelasnya kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik.

Melihat hal ini, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk memastikan para pekerja tetap memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Felly, perlindungan tersebut penting untuk menjamin keamanan pekerja dari risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hal tersebut melalui koordinasi dengan pengelola pasar.

“Tadi Pak Wakil Wali Kota juga sudah setuju bahwa melalui direksi pasar nanti pemilik lapak akan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

The post DPR RI Sidak Pasar Modern BSD: Banyak Pekerja Masih Belum Terlindungi BPJS, Ini Solusinya appeared first on seketika.com.

Pelantikan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga penyelenggara jaminan sosial nasional tersebut.

Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujiwaskito. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat.

Menko PM menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, saya dan jajaran memiliki tugas memastikan bahwa negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat,” ujar Muhaimin.

Ia menegaskan, produktif berarti mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan. “Inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas dari risiko.

The post Pemerintah Tetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Baru BPJS 2026–2031, Ini Daftar Lengkapnya! appeared first on seketika.com.

Panitia Seleksi (Pansel) dibentuk untuk menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Masa jabatan pejabat saat ini akan berakhir pada 19 Februari 2026, sehingga proses seleksi perlu disiapkan lebih awal.

Pembentukan Pansel ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewas dan Direksi BPJS.

Pansel BPJS Kesehatan 2026–2031:

• Ketua: Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Sekjen Kementerian Kesehatan)
• Wakil Ketua: Adang Bachtiar (Tokoh masyarakat)
• Anggota: Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, Hermanto Achmad

The post Siapa Pantas Pimpin BPJS 2026? Seleksi Dimulai Sekarang appeared first on seketika.com.

Dalam presentasinya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja formal, informal, hingga pekerja rentan.

“Saat ini 78 persen telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja, terutama yang rentan,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Bupati menambahkan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga dari APBDes dan kepesertaan mandiri.

Pada tahun 2025, program ini berhasil menjangkau lebih dari 562 ribu pekerja rentan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar menuju universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, dengan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah percontohan.

The post 562 Ribu Pekerja Rentan Terlindungi! Gebrakan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang di Paritrana Awards 2025 appeared first on seketika.com.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pendataan pekerja informal di Jawa Barat telah dimulai hari ini, Senin (1/9/2025).

Hal ini menandai langkah awal menuju inklusi jaminan sosial yang merata untuk seluruh masyarakat pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan formal.

“Kita sudah menandatangani kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Pendataan dimulai hari ini untuk ojek, ojol, sopir truk, petani, nelayan, tukang kuli, pemulung, pedagang asongan, semua,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung.

Setelah proses pendataan selesai, para pekerja akan didaftarkan dalam program asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan premi sebesar Rp201.000 per tahun.

Skema pembiayaan ini akan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan aplikator ojek online, guna memastikan seluruh pekerja informal mendapatkan perlindungan yang layak.

The post Jutaan Pekerja Informal di Jabar Segera Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on seketika.com.

Menurut Sri Mulyani, proses penganggaran untuk diskon listrik 50% dinilai tidak cukup cepat sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan sesuai target waktu.

“Diskon listrik ternyata membutuhkan proses anggaran yang lambat, sementara tujuannya adalah pelaksanaan pada Juni dan Juli 2025,” ujarnya.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke bantuan subsidi upah (BSU) yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

Program ini akan menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, berdasarkan data terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan.

The post Diskon Listrik 50% Batal, Pemerintah Alihkan Dana ke BSU Juni 2025 appeared first on seketika.com.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini adalah bentuk nyata kehadiran Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

“Kami ingin memastikan pekerja rentan mendapatkan haknya, baik melalui jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja melalui pembayaran iuran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan iuran yang diberikan sebesar Rp 16.800 per orang per bulan, dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cimone.

The post Pemkot Tangerang Luncurkan Program JKM dan JKK untuk Pekerja Rentan di 2025 appeared first on seketika.com.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan keprihatinannya atas kejadian pada Pemilu 2024 sebelumnya, di mana beberapa penyelenggara pemilu adhoc meninggal dunia.

Hal ini memicu perhatian serius untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi petugas pemilu.

“Sehingga ini menjadi suatu keprihatinan bagi kami,” ujar Nana Sudjana saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Rabu (13/11/2024).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan anggaran perlindungan sosial bagi penyelenggara Pilkada 2024, yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu, dan Pemprov Jateng.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap para petugas adhoc sepanjang tahapan Pilkada.

The post Penyelenggara Pilkada 2024 di Jateng Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Benyamin saat membuka acara pembinaan kapasitas ketua Redkar dan kelembagaan Redkar tingkat Kelurahan di Kelurahan Muncul, Setu, pada Kamis (10/07/2024).

“Redkar ini berperan penting dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di lingkungan sekitar,” ujar Benyamin.

Dalam menghadapi beban pekerjaan yang cukup berat, Pemkot Tangsel, menurut Benyamin, sangat memperhatikan kebutuhan asuransi untuk para anggota Redkar, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

“Seluruh anggota Redkar yang jumlahnya mencapai ribuan telah kami bayarkan premi BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi,” jelasnya.

Benyamin juga berharap agar Redkar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal pencegahan kebakaran.

“Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Sering kali kebakaran terjadi karena kelalaian, seperti kompor yang lupa dimatikan atau colokan yang tidak dicabut,” tambahnya.

Selain itu, Redkar juga diharapkan dapat memberikan bantuan penyelamatan dari berbagai hal yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat.

The post Peran Strategis Redkar Tangsel, Asuransi BPJS Ketenagakerjaannya Terpenuhi appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih terkendala administrasi.

Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI juga diharapkan untuk memperbaiki perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, hal ini disampaikan di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Selasa (2/7/2024).

Komisi IX DPR RI juga menginginkan BPJS Ketenagakerjaan agar memperluas kepesertaan dengan meningkatkan sosialisasi di daerah-daerah terpencil.

Mereka menyoroti pentingnya kepastian bagi pekerja melalui implementasi hasil pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI diharapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 9 Juli 2024 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

(dpr)

The post Pemerintah Dorong Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS appeared first on seketika.com.