Layanan pengaduan ini dapat diakses secara online melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Namun, sebelum mengajukan laporan, Kemnaker menyarankan agar pekerja terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan HRD perusahaan.

“Jika ada pertanyaan terkait THR atau pembayaran yang belum diterima, pekerja bisa berkonsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” tulis Kemnaker dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/3/2025).

THR Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat H-7 Lebaran
Kemnaker menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

“THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh,” ujar Yassierli, dikutip cnbc Selasa (25/3/2025).

Kebijakan ini berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan THR. Dalam regulasi tersebut, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR:

• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Buruh harian
• Pekerja rumah tangga
• Tenaga honorer
• Pekerja outsourcing

“Sesuai aturan, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun buruh harian lepas yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Yassierli.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dana ini nantinya akan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:

• Teguran tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Pembekuan izin usaha

The post Pekerja Bisa Laporkan Jika Belum Terima THR appeared first on seketika.com.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk melalui pemberian insentif dan jaminan kesehatan melalui BPJS.”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan pentingnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dari para Ketua RT dan RW. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara silaturahmi dan pembinaan RT, RW, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, pada Minggu (25/02/24).

“Saya meminta kepada para Ketua RT dan RW untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Segala kebutuhan masyarakat harus terus dipertimbangkan dan diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” ujar Sekda.

Menurut Sekda, peran Ketua RT dan RW sangatlah penting dan berat. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk melalui pemberian insentif dan jaminan kesehatan melalui BPJS.

“Saya menyadari betul betapa pentingnya peran Ketua RT dan RW sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat. Tugas mereka tidaklah mudah, oleh karena itu, diperlukan jaminan kesehatan dan kami sebagai pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan insentif bagi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW Kelurahan Mekar Bakti, Muhidin, menyambut baik kegiatan silaturahmi RT dan RW tersebut.

The post Sekda Kabupaten Tangerang Minta Para Ketua RT dan RW Berikan Pelayanan Prima appeared first on seketika.com.

“Mengetahui nomor kepesertaan adalah langkah penting dalam manajemen kesehatan Anda, memastikan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa hambatan”

Seketika.com, Jakarta – BPJS Kesehatan merupakan bagian integral dari program pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan menyeluruh.

Bagi peserta BPJS Kesehatan, mengetahui nomor kepesertaan sangat penting untuk memastikan pembayaran iuran, pemantauan saldo, dan verifikasi keaktifan kepesertaan. Berikut adalah panduan rinci untuk mengecek nomor BPJS Kesehatan Anda dengan cepat dan mudah:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN dari Play Store atau App Store.
• Login atau buat akun baru di aplikasi tersebut.
• Pilih menu ‘Peserta’, masukkan NIK Anda, dan klik cari.
• Anda akan mendapatkan informasi status kepesertaan dan nomor BPJS Kesehatan Anda.

2. WhatsApp atau Telegram

• Kirim permohonan melalui WhatsApp ke chat assistant JKN atau CHIKA di nomor 08118750400.
• Jika menggunakan Telegram, hubungi Telegram BPJS Kesehatan.

3. Melalui Media Sosial

• Aktif di media sosial X? Gunakan akun Anda untuk menghubungi @BPJSKesehatanRI.
• Kirimkan pertanyaan Anda dengan mention atau pesan langsung, menyertakan nama lengkap, tanggal lahir, dan NIK.
• Tunggu balasan dari tim BPJS Kesehatan melalui Direct Message.

4. Call Center BPJS Kesehatan

The post Cara Mudah dan Cepat Cek Nomor BPJS Kesehatan dari Ponsel appeared first on seketika.com.

“Peserta BPJS Kesehatan disarankan untuk selalu memahami panduan dan ketentuan yang berlaku agar dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan optimal”

Seketika.com, Jakarta – Kartu BPJS Kesehatan menjadi andalan bagi peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua operasi dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan, meskipun status kepesertaan masih aktif.

Berikut adalah beberapa informasi penting terkait operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan jenis operasi yang disetujui.

Operasi yang Tidak Ditanggung:

1. Operasi akibat dampak kecelakaan kerja: BPJS Kesehatan tidak menanggung operasi yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Pelayanan ini sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
2. Operasi kosmetika atau estetika: Operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan dan hanya dilakukan untuk alasan keindahan tidak ditanggung.
3. Operasi akibat melukai diri sendiri: Operasi yang disebabkan oleh tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka tidak ditanggung.
4. Operasi di rumah sakit luar negeri: BPJS Kesehatan tidak menanggung operasi yang dilakukan di luar jangkauan sistem kesehatan nasional.
5. Operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan: Operasi yang tidak mengikuti prosedur pengajuan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan tidak akan ditanggung.

Jenis Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan:

The post 5 Jenis Operasi yang Tak Ditanggung BPJS Kesehatan appeared first on seketika.com.