Selain berharap mendapatkan opini terbaik, Gubernur juga menegaskan jika setiap program yang dilaksanakan harus berdampak langsung kepada masyarakat.

“Segala bentuk usaha dan ikhtiar yang kami lakukan semata untuk mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil dan merata serta tidak korupsi,” kata Andra Soni.

Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara dari Gubernur Andra Soni kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemprov Banten dan dilanjutkan dengan delapan Kabupaten dan Kota.

Setelah menerima dokumen LKPD Unaudited tahun 2025, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terstruktur dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya kemudian akan diserahkan kepada DPRD pada akhir bulan Mei 2026 atau dua bulan setelah laporan diterima.

Andra Soni melanjutkan, Pemprov Banten senantiasa berupaya melaksanakan setiap ketentuan tentang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan APBD serta pertanggungjawabannya sebagaimana tertuang dalam LKPD.

Hal itu dilakukan sebagai upaya perwujudan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan itu sendiri.

The post Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan LKPD 2025 unaudited ke BPK. Simak target WTP, realisasi APBD, hingga kenaikan aset daerah terbaru appeared first on seketika.com.

Kemudian terhadap Tersangka IAA alias GA, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 17 Maret s.d. 5 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, IAA diduga mengatur uang percepatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas diskresi kuota ibadah haji Indonesia tahun 2023.

Adapun fee percepatan tersebut mencapai USD 5.000 USD atau sekira Rp84,4 juta per jamaah. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, IAA bersama-sama YCQ diduga menerima aliran fee percepatan dimaksud.

Sementara itu, terkait pembagian kuota ibadah haji tahun 2024, setelah Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 terjadi pembagian kuota haji menjadi 50% kuota haji reguler (10.000) dan 50% kuota haji khusus (10.000).

Pembagian tersebut tidak sesuai ketentuan, dimana seharusnya 92% kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Dalam proses pembagian kuota juga ditemukan fakta bahwa IAA diduga mengarahkan agar melakukan pengumpulan fee percepatan dan menunjuk orang sebagai koordinator dari para Asosiasi PIHK.

Adapun, fee percepatan disepakati sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah.

IAA juga memerintahkan MAS selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, & Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, untuk meminta adanya pembayaran fee sebesar Rp42,2 juta per jamah untuk mendapatkan kuota T0 haji khusus.

The post Skandal Kuota Haji! Stafsus Menteri Agama Ditahan KPK, Dugaan Fee Jemaah Capai Ratusan Juta appeared first on seketika.com.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap Tersangka YCQ untuk 20 hari pertama sejak 12 s.d. 31 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun konstruksi perkara ini bermula dari adanya pergeseran kuota ibadah haji Indonesia untuk tahun 2023-2024, yang dilakukan YCQ di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dimana pada tahun 2023, Indonesia mendapat tambahan kuota haji reguler dari Arab Saudi sebanyak 8.000 kuota.

Namun demikian, atas usulan HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), YCQ mengubah komposisi kuota haji menjadi 7.360 untuk reguler dan 640 untuk haji khusus.

Dalam prosesnya ditemukan adanya aliran fee percepatan atas kuota haji khusus tersebut senilai USD 5.000 atau sekira Rp84,4 juta per jamaah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, memberikan jatah fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama.

Sementara itu, terkait pembagian kuota ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000.

The post Eks Menteri Agama Ditahan KPK, Skandal Kuota Haji 2023–2024 Diduga Rugikan Negara Rp622 Miliar appeared first on seketika.com.

Menanggapi isu yang sedang berkembang, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, bahwa LKPD merupakan dokumen yang wajib dipublikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Pemkot Tangsel mengapresiasi dan menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” jelas Benyamin, pada Selasa (23/09/2025).

Benyamin menuturkan, terkait penggunaan anggaran suvenir dan cendera mata sebesar Rp20,48 Miliar direalisasikan untuk seluruh perangkat daerah di Kota Tangsel. Yakni mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, serta kelurahan selama satu tahun.

Suvenir tersebut digunakan antara lain untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah yang diberikan kepada masyarakat, penghargaan bagi atlet berprestasi, kelembagaan dan manajemen sekolah.

Anggaran suvenir dibelanjakan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Tangsel.

The post 236 Miliar untuk Suvenir, Konsumsi dan Dinas? Ini Klarifikasi Lengkap Pemkot Tangsel appeared first on seketika.com.

Pencapaian opini WTP ini menjadi bukti nyata konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

Meutya Hafid, menegaskan bahwa opini tersebut merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran kementerian.

“Kami menjadikan opini WTP ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, sebanyak 84 kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP, termasuk Kemkomdigi, sementara dua lainnya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

The post Kemkomdigi Raih WTP 2024: Bukti Nyata Keuangan Bersih & Digital! appeared first on seketika.com.

“Mencerminkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang selama 13 tahun”

Seketika.com, Serang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Ini adalah ke-13 kalinya opini tertinggi BPK tersebut diraih secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemkab Serang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna, di Aula BPK RI Banten Palima Kota Serang pada Senin, 6 Mei 2024.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusi BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten, maka BPK memberikan pendapat WTP atas LKPD Kabupaten Serang tahun 2023.

“Dengan demikian, secara berturut-turut selama 13 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Serang telah memperoleh opini WTP,” kata Dede Sukarjo dalam pernyataannya.

Dede Sukarjo juga mencatat bahwa berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga semester 2 tahun 2023, persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemerintah Kabupaten Serang secara keseluruhan adalah sebesar 84,71%.

“Untuk itu, kami terus mendorong agar Pemkab Serang terus mengakselerasi penyelesaian TLRP tersebut, sehingga permasalahan yang sama tidak terulang pada pemeriksaan periode berikutnya,” ujarnya.

Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna, menyatakan bahwa Opini BPK terhadap LKPD Pemkab Serang Tahun 2023 merupakan WTP ke-13 secara berturut-turut, yang merupakan prestasi bagi jajaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.

The post Prestasi Pemkab Serang Raih Opini WTP Ke-13 dari BPK RI atas LKPD Tahun 2023 appeared first on seketika.com.

“Tentunya, hal ini perlu mendapatkan apresiasi, sebab opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VIISlamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri BUMN Erick Thohir di kantor pusat BPK, Jumat (1/9).

Lebih lanjut, Anggota VII BPK menjelaskan bahwa, meskipun Kementerian BUMN telah memperoleh opini WTP, bukan berarti LK Kementerian BUMN bebas dari permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“BPK mengharapkan agar beberapa permasalahan dan kelemahan tersebut mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian BUMN untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif disertai mitigasi risiko yang memadai, sehingga di tahun yang akan datang opini atas LK Kementerian BUMN dapat dipertahankan,” jelas Anggota VII BPK.

Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPKmenegaskan pentingnya pelaksanaaan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat sesuai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

The post Prestasi dan Kerja keras Kementrian BUMN di Ganjar Opini WTP appeared first on seketika.com.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi seminar pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan di kantor pusat BPK, Jakarta, Kamis (24/8).

“Komitmen profesionalisme merupakan langkah utama untuk meraih kepercayaan dari para pemangku kepentingan, dengan diiringi harapan agar para pemeriksa senantiasa melayani kepentingan publik dan menghormati kepercayaan yang telah diamanatkan,” ucap Ketua BPK.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka BPK telah mengatur secara tegas dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan,” imbuhnya dalam seminar yang bertajuk “Penerapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional”.

Menurut Ketua BPK, kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK menyelenggarakan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara yang dikenal dengan Certified State Finance Auditor (CSFA).

The post Fundamental dan Krusial Pemeriksa BPK Harus Profesional appeared first on seketika.com.