Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pencabutan izin edar ini merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus upaya perlindungan konsumen dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab.

Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan serta merugikan masyarakat luas.

“BPOM tidak akan menoleransi pelaku usaha yang memanfaatkan isu sensitif dan kerentanan konsumen melalui promosi kosmetik yang menyesatkan dan melanggar norma kesusilaan,” ujar Taruna, Selasa (17/3/2026).

Selain mencabut izin edar, BPOM juga memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk dari peredaran, serta menghentikan seluruh bentuk promosi baik di media konvensional maupun digital.

Langkah ini diambil setelah BPOM melakukan serangkaian pengawasan menyeluruh, mulai dari pemantauan digital, pengumpulan bukti, hingga proses verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan.

Dalam hasil pengawasan tersebut, BPOM menemukan sejumlah produk yang dipromosikan dengan klaim sensasional seperti “mengencangkan payudara”, “membesarkan payudara”, “mencegah keputihan”, hingga “merapatkan organ intim”.

Klaim-klaim tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, menyesatkan, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Selain itu, klaim tersebut juga mengarah pada perubahan fungsi organ tubuh yang tidak termasuk dalam definisi kosmetik.

The post BPOM Bongkar Skandal Kosmetik Kewanitaan: 8 Produk Dicabut Izin Edar karena Klaim Mengencangkan hingga Membesarkan Payudara appeared first on seketika.com.

“Pemkab Bandung telah menggandeng para petani dan pelaku usaha ayam petelur untuk pasokan bahan makanan MBG. Ini contoh nyata bahwa  Pemda Kabupaten Bandung mengerti betul fungsi makan bergizi gratis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irma di hadapan mitra kerja dan jajaran teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto sejak 2024, memiliki alokasi anggaran signifikan.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp100 triliun untuk menjalankan program ini di seluruh satuan pendidikan dan SPPG di Indonesia.

Irma mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Manajemen Program Gizi Nasional (MPGN) untuk meringankan beban fiskal.

“Ini program pusat dan dananya besar. Jadi tidak ada salahnya Pemda bekerjasama dengan MPGN. Tujuannya agar Pemda tidak terbebani. Kalau terbebani, nanti malah kontraproduktif terhadap layanan SPPG,” tegasnya.

Meski demikian, Irma memperingatkan lemahnya pemeliharaan sarana dan prasarana SPPG di sejumlah daerah.

The post Irma Suryani: Makan Bergizi Gratis Bisa ‘Jeblok’ Tanpa Perawatan Fasilitas SPPG appeared first on seketika.com.

“Saya kira harus diurus, makanan itu yang memeriksa siapa lembaga pemeriksa halalnya? Dan siapa yang memeriksa prosesnya. Nanti ketahuan siapa lembaga pemeriksa halalnya,” ujar Yahya Cholil Staquf, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Yahya Cholil Staquf menilai sangat penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang lembaga pemeriksa halal terkait produk yang bermasalah tersebut.

Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, lembaga pemerintah yang mengelola sertifikasi halal, seperti BPOM dan BPJPH, harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

The post PBNU Desak Evaluasi Sertifikasi Halal Usai Temuan Produk Mengandung Babi appeared first on seketika.com.

“Kami telah sepakat dengan BPOM, mana yang perlu diberikan pendampingan dan mana yang harus kita lakukan tindakan tegas,” ujar Kapolri.

Kolaborasi yang solid antara Polri dan BPOM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi produk kosmetik yang tidak sesuai dengan regulasi.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan BPOM dalam penegakan hukum, serta pelatihan penyidik PPNS BPOM guna memperkuat implementasi hukum yang lebih efektif.

“Kolaborasi kita untuk bergerak bersama dalam mendukung program-program yang ada. Kami akan memberikan pendampingan dan mengambil tindakan tegas sebagai ultimum remedium apabila diperlukan,” tambah Kapolri.

Sementara itu, BPOM mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik, khususnya produk skin care yang menggunakan label etiket biru.

The post Produk Skin Care Etiket Biru Yang Tidak Sesuai Akan Ditindak Tegas Polri dan BPOM appeared first on seketika.com.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/10/2024), Irma menyampaikan, “Tadi pagi saya menghubungi BPOM karena ada informasi bahwa anggur muscat tidak boleh masuk ke Indonesia karena mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Saya bertanya mengapa BPOM tidak bertindak, dan mereka menjawab itu bukan kewenangan mereka, melainkan Badan Karantina.”

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menilai jawaban BPOM menunjukkan kurangnya koordinasi antara instansi.

Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi untuk mengawasi isu peredaran anggur muscat yang berbahaya. “Jika kalian hanya fokus pada ego sektoral dan fungsi masing-masing, tidak akan ada solusi. Untuk menyehatkan rakyat Indonesia, BPOM harus bekerja sama dengan kementerian lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) telah mengeluarkan imbauan terkait temuan residu pestisida di anggur shine muscat yang melebihi batas aman di Thailand.

Sebagian besar sampel anggur tersebut dilaporkan mengandung residu kimia.

The post Irma Suryani, Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Temuan Residu Berbahaya dalam Anggur Shine Muscat appeared first on seketika.com.

Ahli epidemiologi Dicky Budiman menyebutkan bahaya pestisida sistemik, seperti triasulfuron dan tetraconazole, yang dapat terserap ke dalam jaringan buah. Ia menjelaskan, apabila residu pestisida pada buah tersebut melebihi ambang batas aman, kesehatan konsumen bisa terancam.

“Paparan pestisida yang berlebihan tak hanya berdampak pada sistem pencernaan, tetapi juga dapat memicu gangguan pada sistem saraf dan, dalam jangka panjang, bahkan meningkatkan risiko kanker,” ungkap Dicky dikutip detikcom, Selasa (29/10/2024).

Menurut Dicky, penemuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap produk pangan impor. Untuk itu, ia menyarankan kerja sama intensif antara BPOM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan guna memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Ia menambahkan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab untuk menguji residu kimia dan pestisida dalam produk pangan.

“BPOM, misalnya, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan ketat pada residu kimia atau pestisida dalam produk pangan, termasuk anggur muscat. Kementerian Pertanian juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk impor memenuhi standar keamanan pangan sebelum beredar di Indonesia,” jelas Dicky.

Jika residu pestisida dalam produk pangan melebihi batas aman, pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas, seperti menarik produk dari peredaran.

Dicky juga menyoroti pentingnya merujuk pada standar keamanan pangan internasional, seperti dari WHO dan FAO, untuk menetapkan ambang batas residu pestisida.

Lebih lanjut, Dicky menyarankan agar label pangan lebih transparan mengenai asal dan proses pengawasan produk, sehingga konsumen dapat lebih teliti dalam memilih. Langkah-langkah seperti regulasi residu pestisida, pemeriksaan berkala, dan edukasi publik tentang risiko bahan kimia dalam makanan dianggap penting untuk diterapkan.

The post Temuan Residu Pestisida dalam Anggur Muscat Picu Kekhawatiran Publik appeared first on seketika.com.

Salah satu pembaruan signifikan dari regulasi ini adalah penurunan kadar cemaran 1,4-dioxane, senyawa karsinogenik, dari 25 part per million (ppm) menjadi 10 ppm.

Penyesuaian ini sejalan dengan standar yang telah disepakati di ASEAN. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas cemaran dalam kosmetik, Anda dapat mengunjungi situs resmi BPOM di jdih.pom.go.id.

Dalam keterangan resminya pada Sabtu (27/10/2024), BPOM menyatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan setelah serangkaian kajian di tingkat Asia Tenggara, guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

“1,4-dioxane adalah cemaran kimia yang umum dalam kosmetik, namun perlu dibatasi dan diawasi kadarnya,” ungkap BPOM.

Sebelum diundangkan, PerBPOM ini telah melalui proses konsultasi publik pada 10 November 2023 dan dilanjutkan dengan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 25 Juli 2024.

The post BPOM Resmi Turunkan Batas Cemaran Kosmetik: PerBPOM Nomor 16 Tahun 2024 appeared first on seketika.com.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan, “Kami mendukung kebijakan ini dan mendorong BPOM untuk segera merealisasikan rencana tersebut. Pelabelan nilai gizi di produk makanan harus menjadi norma, bukan sekadar wacana,” ujar Arzeti dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/9/2024).

Rencana pelabelan kemasan pangan ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada penanganan penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan diabetes. Ketiga penyakit ini merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut tentang penanggulangan PTM terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mencakup pengendalian PTM melalui pengaturan konsumsi GGL.

Arzeti menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya sudah diterapkan sejak lama untuk membantu masyarakat menghindari PTM akibat kelebihan konsumsi GGL.

“Pola makan yang sehat menjadi fondasi untuk menjaga kesehatan. Penyakit seperti diabetes dan hipertensi sebagian besar dapat dihindari dengan pola konsumsi yang lebih baik,” tambahnya.

The post DPR RI Dukung Label Gizi Wajib pada Makanan Kemasan appeared first on seketika.com.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH, mengklarifikasi bahwa vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia bukanlah vaksin eksperimental seperti yang diklaim oleh beberapa pihak. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan ajakan untuk menolak vaksin Mpox, yang dinyatakan tidak berdasar.

“Vaksin Mpox sudah mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) dari WHO dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, sehingga vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan dalam kondisi darurat,” jelas dr. Syahril di Jakarta, Selasa (10/9).

Saat ini, vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN).

Vaksin ini merupakan turunan dari vaksin cacar generasi ketiga yang bersifat non-replicating. Vaksinasi dengan MVA-BN telah dimulai sejak tahun 2023 setelah ditemukan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.

Berdasarkan dokumen WHO berjudul “Weekly Epidemiological Record: Smallpox and Mpox (Orthopoxviruses) Vaccine Position Paper” yang diterbitkan pada 23 Agustus 2024, terdapat tiga vaksin yang dapat digunakan untuk pencegahan Mpox.

The post Vaksin Mpox di Indonesia Telah Disetujui WHO dan BPOM appeared first on seketika.com.

Pejabat yang Dilantik:

1. Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93/P Tahun 2024.

2. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94/P Tahun 2024.

3. Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/PPA Tahun 2024.

Usai pembacaan Keputusan Presiden, Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan.

The post Presiden Jokowi Lantik Tiga Kepala Lembaga Pemerintah Baru appeared first on seketika.com.