Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Kepala BSSN RI, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, kepada Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Kamis (20/11) malam.

Pemprov DKI Jakarta meraih BE Award 2025 dan memenangkan dua kategori lainnya, yakni Instansi Paling Partisipatif dan Verifikator Paling Aktif dalam pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik dan TTE.

Penghargaan diberikan oleh BSSN melalui BSrE kepada Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Selain itu, pegawai Kominfotik, Rycan Fahmi, meraih penghargaan individu sebagai Verifikator Paling Aktif.

Penghargaan diberikan atas komitmen Pemprov DKI dalam memperluas penggunaan TTE/e-Sign, mendukung transformasi digital, dan menjaga keamanan data pemerintah daerah.

Pemprov DKI melakukan integrasi TTE ke berbagai aplikasi layanan publik dan internal, meningkatkan transaksi digital, serta memperkuat kerja sama dengan BSSN melalui MoU dan PKS berkelanjutan.

The post Pemprov DKI Borong BE Award 2025! Transaksi TTE Tembus 28 Juta, Digitalisasi Melonjak Tajam appeared first on seketika.com.

Pada tanggal 18 September 2024, Kominfo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyampaikan informasi tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

Prabu menegaskan bahwa saat ini Kominfo tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP, serta Kepolisian RI (Polri).

Langkah ini diambil untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data pribadi tersebut secara komprehensif.

Kominfo juga menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang ini memberikan ancaman sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

The post Kemenkominfo Tanggapi Dugaan Kebocoran Data NPWP appeared first on seketika.com.

“Dunia siber memerlukan profesional yang kompeten. Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), harus diisi oleh orang-orang yang andal dalam perlindungan data pribadi dan keamanan siber,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Sukamta mengkritik Pemerintah yang dianggapnya abai atau belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan siber.

“Kebocoran data sudah sering terjadi, tetapi penegakan hukum tentang perlindungan data masih belum optimal karena lembaganya belum ada,” ujar Sukamta.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Aturan itu penting karena semakin banyaknya kasus kebocoran data, dan juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut,” jelas Sukamta.

The post Kebocoran Data ASN Diduga Akibat Peretasan, Legislator Desak Pemerintah Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi appeared first on seketika.com.

Menanggapi insiden pada Pusat Data Nasional ini, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk membentuk Satgas dan Crisis Centre.

“Pada kesimpulan rapat kerja Komisi I dengan Kemenkominfo dan BSSN, salah satu saran yang kami minta adalah pemerintah segera membentuk Satgas, karena saat ini keterpaduan kinerja masih belum ada. Yang kedua, buat crisis centre untuk meng-update institusi terkait agar bisa memulihkan data,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada media seusai Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/06/2024).

Crisis centre ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara berkala kepada publik mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya.

Meskipun saat ini belum ada indikasi kebocoran data.

“Memang saat ini belum ada indikasi kebocoran data. Tapi kita tetap harus waspada bahwa perlindungan data dinilai bukan hanya saat data bocor, tapi saat ada kegagalan perlindungan,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

(dpr)

The post PDN Kemenkominfo Kena Serangan Ransomware, DPR Dorong Satgas dan Crisis Centre appeared first on seketika.com.

“Ya tentu saja (diusut tindak pidana), Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi,” ujar Sandi di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sandi berharap pengusutan kasus ini berjalan lancar dan efektif serta menegaskan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta instansi terkait lainnya untuk mengatasi dan mencegah serangan ini di masa mendatang.

“Mudah-mudahan mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali. Kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder terkait baik dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius akibat serangan siber ransomware.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa ada permintaan uang tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar.

(humas.polri)

The post Polri Berkomitmen Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan Ransomware pada PDN appeared first on seketika.com.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, “Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan siber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam assessment, research,”  Pernyataan ini disampaikan saat beliau berada di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024).

Kapolri menegaskan bahwa jika ditemukan unsur tindak pidana dalam insiden yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024 tersebut, kepolisian akan segera menindaklanjuti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dan mendalami penyebab gangguan server PDN Kemenkominfo.

“Iya itu memang sangat teknis. Masih terus diperbaiki dan didalami,” kata Hadi saat ditemui usai acara Fun Walk HUT Ke-78 Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Sabtu (22/6/2024).

Hadi menambahkan, ada kemungkinan masalah teknis yang menyebabkan gangguan pada server.

Perlu diketahui, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengumumkan bahwa server PDN mengalami gangguan.

The post Polri dan BSSN Sinergi Bantu Assessment Atasi Gangguan Server PDN Kemenkominfo appeared first on seketika.com.

“Penerapan kegiatan preemtif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, siber, interpol, kehumasan, serta bantuan operasi untuk pemeliharaan kamtibmas.”

Seketika.com, Doha – Mabes Polri, dengan dukungan personel Satwil Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda NTB, bersinergi dengan Paspampres, TNI, BNPT, BSSN, BNPB, kementerian/lembaga, serta stakeholder terkait, melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan kode sandi “Puri Agung – 2024”.

Operasi ini bertujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 17 hingga 26 Mei 2024.

Fokus utama operasi ini adalah penerapan kegiatan preemtif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, siber, interpol, kehumasan, serta bantuan operasi untuk pemeliharaan kamtibmas.

Operasi Puri Agung ditujukan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan WWF ke-10 tahun 2024 dan memastikan keselamatan serta kenyamanan para kepala negara, menteri, dan delegasi yang hadir.

Keterpaduan penyelenggaraan operasi dengan melibatkan Paspampres, TNI, BNPT, BSSN, BNPB, kementerian/lembaga, dan stakeholder lainnya dalam pengamanan, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Total 5.791 personel dari Mabes Polri, Polda Bali, Polda Jatim, dan Polda NTB dikerahkan untuk operasi ini, termasuk 1.950 personel yang bertugas untuk PAM jalur/rute, terdiri dari personel Polda Bali dan Mabes Polri.

Peserta World Water Forum (WWF) ke-10 terdiri dari 17.000 peserta nasional dan internasional dari 172 negara, termasuk 43 kepala negara dan 4 organisasi internasional.

The post Seputar Operasi Puri Agung 2024 Polri: Pengamanan World Water Forum ke-10 appeared first on seketika.com.

Siti Aisyah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat mengungkapkan bahwa telah terjadi lonjakan serangan siber termasuk pada situs web milik pemerintah daerah di Indonesia, tak terkecuali Sumbar.

Guna mengatasi persoalan ini, langkah investigasi menyeluruh untuk memahami penyebab terjadinya serangan siber dilakukan Dinas Kominfotik Sumbar.

“Kami menyadari pentingnya situasi ini dan sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Siti Aisyah dalam keterangannya, Minggu (27/08/2023).

Kepala Dinas Kominfotik itu menjelaskan, pihaknya berusaha memperbarui sistem keamanan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah. Dalam upaya ini, tim keamanan siber internal Diskominfotik bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan praktik terbaik.

Dalam mengatasi susupan konten judi online pada beberapa situs web pemerintah daerah itu, Dinas Kominfotik mengikuti prosedur dengan melakukan takedown terhadap situs yang terkena serangan, melakukan perbaikan dan kembali mengaktifkan situs web tersebut.

The post Maraknya Serangan Siber, Website OPD Sumbar Dipindah Ke Pusat Data Nasional Kominfo RI appeared first on seketika.com.