Pernyataan tersebut disampaikan Prof Susi dalam Media Gathering Komisi Yudisial (KY) bertema “Refleksi Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim” di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit, Bandung, Jumat (14/11/2025).

Prof Susi menegaskan bahwa progresivitas putusan MK saat ini harus dijaga sebagai standar baru lembaga peradilan konstitusi.

“Putusan progresif merupakan harapan publik. Jika konsistensi ini hilang, MK akan kembali dikritik,” ujarnya.

Menurutnya, putusan-putusan progresif MK bukan hanya menjawab kebutuhan hukum yang berkembang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki relasi MK dengan masyarakat yang sempat terganggu.

Prof Susi menilai peningkatan kualitas putusan MK tidak cukup hanya bergantung pada hakim konstitusi.

The post Prof Susi Guru Besar Unpad: Putusan Progresif MK Jadi Penentu Selamatkan Kepercayaan Publik appeared first on seketika.com.

Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1342/2024 tentang Penetapan UMP Aceh 2025 yang diterbitkan pada 10 Desember 2024.

Penetapan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 16 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kenaikan UMP Aceh 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di Aceh, sejalan dengan tujuan peraturan yang berlaku.

Safrizal Z.A menyatakan bahwa kenaikan 6,5 persen ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli serta kualitas hidup pekerja di wilayah tersebut.

Selain penetapan UMP 2025, Pj Gubernur Aceh juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Aceh untuk beberapa sektor utama.

The post Penjabat Gubernur Tetapkan Rp3,6 Juta Untuk UMP Aceh 2025 appeared first on seketika.com.