Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy.

Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional.

“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.

Terkait capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan.

Ia menilai, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa depan.

“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

The post Coretax Sudah 17 Juta Pengguna, DPR Bongkar Masalah Besar Pajak RI appeared first on seketika.com.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong DJP untuk meningkatkan edukasi kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan layanan Coretax.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemenkeu atas kebijakan perpanjangan ini. Tentu, ini langkah yang responsif di tengah berbagai penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Apalagi, jika kita melihat data dari DJP, jumlah SPT yang sudah masuk baru berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih ada sisa target yang perlu dikejar,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI pada Senin (6/4/2026).

Puteri menambahkan bahwa selama masa transisi ini, masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam menggunakan Coretax, terutama karena adanya penyesuaian fitur dari sistem sebelumnya.

“Misalnya, dalam hal-hal teknis yang sering membingungkan, ketika statusnya kurang bayar, atau justru lebih bayar, apa yang jadi penyebabnya? Lalu, bagaimana jika ingin membuatnya menjadi nihil? Ini hal-hal yang di lapangan seringkali belum dipahami dengan baik,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menilai momentum perpanjangan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih mudah, lancar, dan efisien.

“Jangan sampai, karena minimnya panduan yang jelas, wajib pajak justru mencari jawaban dari sumber-sumber yang belum tentu valid. Apalagi sekarang banyak sekali konten di media sosial yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, akhir-akhir ini juga mulai muncul di media sosial soal Jasa Joki untuk lapor SPT,” ucap Puteri.

The post Deadline SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026, DPR Soroti Kebingungan Wajib Pajak Pakai Coretax appeared first on seketika.com.

Program ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan, pendampingan, dan kepastian layanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam masa transisi penggunaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan layanan Pojok Pajak, dan pendampingan langsung di sejumlah institusi strategis, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor korporasi, guna memastikan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, mudah, dan tepat waktu.

Salah satu kegiatan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang diikuti oleh pegawai ASN dan personel TNI di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy Syahrir mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi Coretax untuk Pelaporan SPT Tahunan 2025, termasuk aktivasi akun Wajib Pajak, pembuatan kode otorisasi elektronik, serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah serta memperkuat transformasi digital administrasi perpajakan,” ujarnya, Selasa (24/2).

Selain itu, Kanwil DJP Jakarta Pusat juga melaksanakan kegiatan layanan Pojok Pajak di berbagai korporasi nasional.

Kegiatan ini memberikan asistensi langsung kepada pegawai dalam memahami dan menggunakan Coretax, mulai dari pengisian data perpajakan hingga penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.

The post Ngabuburit Sambil Lapor SPT? DJP Jakarta Pusat Gelar “Spectaxcular” Coretax, ASN & TNI Ikut Disasar appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengungkapkan, “DJP menginformasikan adanya sejumlah situs tiruan yang menampilkan identitas mirip layanan Coretax, sehingga terlihat seperti situs resmi pemerintah.”

Situs-situs palsu ini berpotensi menyalahgunakan data masyarakat atau memanfaatkan informasi secara tidak semestinya.

Seluruh pengguna layanan Coretax berpotensi menjadi korban penipuan digital apabila mengakses situs selain domain resmi.

Komdigi menegaskan bahwa semua layanan Coretax hanya dapat diakses melalui situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id.

Peringatan ini disampaikan pada Rabu, 19 November 2025, di Jakarta, menyusul temuan beberapa situs tiruan yang beredar luas di internet.

The post Waspada Scam! Situs Palsu Coretax Bisa Curangi Pajak Anda appeared first on seketika.com.

“Sistem Coretax tetap dijalankan, tetapi pada saat yang sama, sistem perpajakan lama masih dibuka sebagai penopang,” ujar Said Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Said menambahkan bahwa sejak 2014, DPR telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik, salah satunya dengan penerapan Coretax.

“Sistem lama tetap digunakan untuk memitigasi berbagai kendala dalam implementasi Coretax, sehingga tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak,” jelasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa penggunaan sistem IT pajak yang baru ini tidak akan menghambat target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

DJP juga tengah menyiapkan roadmap baru untuk memastikan implementasi Coretax berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

Akademisi dari LPEM FEB UI, Christine Tjen, turut mendukung penerapan Coretax sebagai langkah modernisasi administrasi pajak.

Menurutnya, Coretax akan meningkatkan efisiensi pajak, mengintegrasikan data perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Coretax ini diproyeksikan akan menambah pendapatan pajak sebesar Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujarnya, mengutip laporan LPEM Indonesia Economic Outlook Q1 2025.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa meskipun Coretax menjadi andalan, penerapannya secara penuh sebaiknya dilakukan setelah sistemnya lebih matang.

“Coretax itu andalan, tapi bukan untuk 2025. Perlu dipersiapkan lebih dulu agar hasilnya bisa optimal dalam beberapa tahun mendatang,” ungkapnya.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan implementasi bertahap, sistem Coretax diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional Indonesia.

(dpr)

The post Coretax Jadi Andalan Optimalkan Penerimaan Pajak Indonesia appeared first on seketika.com.