Langkah ini diambil sebagai upaya negara melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia, perendahan martabat, serta gangguan keamanan di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual nonkonsensual merupakan bentuk kekerasan berbasis digital yang tidak dapat ditoleransi.

Berikut Pernyataan Resmi Menteri Komunikasi dan Digital RI:

Jakarta, 10 Januari 2026

Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok.

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

The post Pemerintah Blokir Sementara Grok, Ini Pernyataan Resmi Menteri Komunikasi dan Digital RI appeared first on seketika.com.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada hari Jumat oleh Hakim Distrik AS Phyllis Hamilton, pengadilan menyatakan bahwa tindakan NSO Group dalam merekayasa ulang sistem WhatsApp untuk menyebarkan spyware adalah ilegal, namun tidak cukup “sangat mengerikan” untuk mendukung jumlah ganti rugi yang dijatuhkan sebelumnya oleh juri.

Kasus ini melibatkan Meta Platforms Inc., perusahaan induk dari WhatsApp, sebagai penggugat, dan NSO Group, perusahaan siber asal Israel yang dikenal luas karena perangkat lunaknya, Pegasus Spyware.

Meta menggugat NSO Group atas tuduhan peretasan dan pelanggaran privasi pengguna WhatsApp yang mencakup jurnalis, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia.

Gugatan hukum ini diajukan pada akhir tahun 2019 di Pengadilan Federal California. Putusan terbaru dikeluarkan pada 18 Oktober 2025 di wilayah hukum San Francisco, California.

Hakim Hamilton dalam dokumen putusannya menyebut bahwa perilaku NSO Group menyebabkan “kerugian yang tidak dapat diperbaiki” kepada pengguna WhatsApp.

The post Spyware Pegasus dari NSO Group Dilarang Targetkan WhatsApp Oleh Pengadilan, Tapi Dendanya Cuma $4 Juta dari $168 Juta appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Senin, BfV mengungkapkan bahwa Unit GRU 29155, yang dikenal sebagai kelompok perang siber, terlibat dalam kegiatan jahat yang menargetkan infrastruktur penting di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.

Peringatan tersebut, yang berjudul “Nasihat Keamanan Siber Bersama,” dikeluarkan bersama Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS (CISA), Badan Keamanan Nasional (NSA), dan mitra internasional lainnya.

Menurut peringatan tersebut, aktor siber yang terkait dengan Pusat Pelatihan Spesialis ke-161 GRU (Unit 29155) “dianggap bertanggung jawab atas operasi siber terhadap target global untuk tujuan spionase, sabotase, dan kerusakan reputasi.”

Unit 29155, yang juga dikenal sebagai Cadet Blizzard atau Ember Bear, memiliki sejarah panjang dalam melakukan serangan yang mengganggu stabilitas negara-negara Barat dan terlibat dalam berbagai operasi besar di Eropa.

BfV menegaskan bahwa mereka, bersama mitra internasional, tetap “berkomitmen untuk melindungi kebebasan dan demokrasi dari campur tangan asing, serangan siber, dan aktor jahat.”

The post Intelijen Jerman menuduh Intelijen Militer Rusia GRU Lakukan Serangan Siber Terhadap NATO dan Uni Eropa appeared first on seketika.com.

“Dunia siber memerlukan profesional yang kompeten. Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), harus diisi oleh orang-orang yang andal dalam perlindungan data pribadi dan keamanan siber,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Sukamta mengkritik Pemerintah yang dianggapnya abai atau belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan siber.

“Kebocoran data sudah sering terjadi, tetapi penegakan hukum tentang perlindungan data masih belum optimal karena lembaganya belum ada,” ujar Sukamta.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Aturan itu penting karena semakin banyaknya kasus kebocoran data, dan juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut,” jelas Sukamta.

The post Kebocoran Data ASN Diduga Akibat Peretasan, Legislator Desak Pemerintah Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi appeared first on seketika.com.