Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan selama tidak ada payung hukum keamanan siber, maka kebocoran data akan terus terjadi. Menurutnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, perlu juga dibarengi dengan kehadiran UU tentang Keamanan Siber guna memperjelas posisi koordinator pengawasan dan penindakan.

“Kurangnya payung hukum keamanan siber, karena selama ini tidak ada. Ya, udahlah, saya jamin akan terjadi lagi (kebocoran data) tahun depan. Selama sektor polhukam (politik, hukum, dan keamanan) ini tidak dibenahi, maka akan selalu begini, karena polisi memiliki keterbatasan, Kominfo memiliki keterbatasan,” ujar Bobby dalam salah satu diskusi daring, di Jakarta, Sabtu (12/2/2023).

Selain UU PDP yang belum memiliki aturan turunan terkait pembentukan lembaga pengawas data pribadi, perlu juga dibarengi dengan kehadiran UU tentang Keamanan Siber untuk memperjelas kewenangan, baik dari Kepolisian maupun Kemkominfo.

Selain itu, lanjutnya, lembaga publik yang mengelola data pribadi juga harus meningkatkan mitigasi risiko untuk menanggulangi kebocoran data.

Sebelumnya, dalam acara yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan proses pencetakan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk kepentingan pemungutan suara tidak akan terganggu dengan isu dugaan kebocoran data pemilih di sistem milik KPU.

“Untuk kepentingan pencetakan data pemilih untuk pemungutan suara, dalam kondisi aman dan tidak terganggu,” kata Idham.

Terkait dugaan kebocoran data pemilih, Idham belum dapat memastikan secara detail terkait kebocoran tersebut, termasuk apakah itu terkait Pemilu Serentak 2024 atau data pemilih dari pemilu sebelumnya.

The post Bobby Adhityo: Kurangnya Payung Hukum Keamanan Siber, Kebocoran Data Akan Terus Terjadi appeared first on seketika.com.

“Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU,”

Seketika.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya temuan kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat ini tim gerak cepat mendalami indikasi kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, indikasi kebocoran data KPU itu ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber,

“Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” kata Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Dari hasi pendalaman, tim menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.

Akun x tersebut yaitu dengan nama pengguna @p4c3n0g3. Akun ini membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.

“Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU,” ujar Adi.

Sebelumnya, geger adanya kabar dugaan peretasan data pemilih tahun 2024 oleh seorang yang mengaku sebagai hacker dengan akun dengan username Jimbo.

Di mana di dalam klaim data yang dipublikasi, peretas tersebut mengklaim memiliki data lebih dari 252 juta baris data penduduk dengan kueri NIK (nomor induk kependudukan), alamat, tempat tanggal lahir, hingga data TPS yang bersangkutan.

username Jimbo yang mengklaim memiliki data sebanyak 252.327.304 menawarkannya senilai 2 BTC atau sekitar Rp 572 Juta.

(humas.polri.go.id)

The post Data KPU Bocor, Bareskrim Polri Lakukan Penyelidikan appeared first on seketika.com.