“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

Amran menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar.

“Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuh Amran.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia.

Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah.

The post Hilirisasi Pertanian Bisa Hasilkan Rp1.200 Triliun, akan Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja appeared first on seketika.com.

“Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN”

Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pemerintah harus berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, ia menilai kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen berpotensi merugikan bagi subjek pajak serta semakin memperlambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus di pihak pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif kita sedang berusaha berkembang menjadi andalan devisa negara, tetapi di sisi lain malah semakin dibebani dengan pajak. Saya berharap jangan membabi buta mengambil sumber-sumber anggaran untuk APBN,” ungkap Fikri kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI. Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Politisi Fraksi PKS itu, kenaikan pajak hiburan seharusnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait.

Sehingga, menghasilkan persentase kenaikan pajak yang tepat sekaligus tidak memberatkan. Oleh karena itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Indonesia ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Harusnya kita akan mendorong tumbuh dan berkembang mereka, bukan dibebani dengan pajak,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

The post Pemerintah Harus Berpihak Pada Pelaku Ekonomi kreatif, Kenaikan Pajak Hiburan Perlambat Pertumbuhan Sektor Parekraf appeared first on seketika.com.