Hal tersebut disampaikannya pada Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Konvensi yang menjadi bagian dari peringatan HPN 2026 itu mengambil tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik”.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers yang telah mengeluarkan biaya besar untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

Prof. Komaruddin menjelaskan bahwa selama ini banyak wartawan melakukan liputan investigatif dan riset mendalam yang membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya tidak sedikit.

Namun, lanjutnya, ketika berita tersebut dipublikasikan, kontennya kerap langsung diambil dan dimanfaatkan oleh AI, sehingga wartawan lain hanya perlu mengambil ulang informasi yang telah tersedia tanpa melalui proses jurnalistik yang utuh. 

“Ini jelas tidak adil. Produk jurnalistik yang dihasilkan dengan kerja keras dan biaya mahal kemudian dimanfaatkan begitu saja tanpa kompensasi,” ujarnya.

Ketua Dewan Pers menilai, kondisi tersebut serupa dengan perampasan karya jurnalistik apabila tidak disertai dengan mekanisme pembayaran royalti.

Oleh karena itu, Dewan Pers mendorong penerapan publisher right sebagai salah satu instrumen untuk melindungi produk jurnalistik.

Melalui skema ini, pihak yang memanfaatkan konten jurnalistik, termasuk AI, diwajibkan memberikan imbalan atau royalti kepada penerbit berita.

“Kalau AI mengambil, maka produk yang diambil itu harus dibayar. Ini bagian dari perlindungan terhadap karya jurnalistik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Komaruddin menyampaikan bahwa Konvensi Nasional Pers yang diselenggarakan bertujuan untuk melakukan revitalisasi dan evaluasi terhadap kondisi pers nasional, sekaligus membaca tantangan dan masa depan pers di era digital.

Dari forum tersebut, Dewan Pers merumuskan sejumlah langkah strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberlanjutan industri pers.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas insan pers agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pers harus tetap berpegang pada tiga landasan utama, yakni profesionalisme, objektivitas, dan etika. Ketiga prinsip tersebut, menurutnya, tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun. 

“Kalau prinsip itu tidak dijaga, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pers,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya media yang tidak akurat dan tidak objektif, sehingga memicu sengketa pemberitaan.

Bahkan, Dewan Pers menerima sekitar sepuluh pengaduan setiap hari terkait pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu.

Menanggapi pertanyaan terkait pemisahan produk jurnalistik dan AI, Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah pemisahan, melainkan mekanisme penghargaan terhadap karya jurnalistik.

Selama AI memanfaatkan konten pers, maka hak penerbit harus tetap dihormati melalui pembayaran yang layak.

(infopublik.id)

The post Ketua Dewan Pers Dorong Publisher Right untuk Lindungi Karya Jurnalistik dari AI appeared first on seketika.com.

Kabar Wina Armada Sukardi meninggal dunia mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan pers dan hukum di Indonesia.

Ia dikenal luas sebagai tokoh yang berpengaruh dalam dunia jurnalistik dan sebagai pakar hukum serta etika pers.

Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi insan media dan masyarakat hukum di tanah air.

Lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1959, Wina Armada merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

The post Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi Meninggal Dunia, Jejak dan Warisannya Menggetarkan Dunia Jurnalistik appeared first on seketika.com.

Menurut Meutya Hafid, disrupsi teknologi digital telah menggeser pola konsumsi informasi masyarakat dari media konvensional ke platform media sosial, yang kerap menyajikan informasi tanpa mengikuti standar etika jurnalistik.

“Pergeseran ini menuntut perubahan pola kerja dan penyesuaian hubungan kelembagaan antar pemangku kepentingan. Redefinisi peran Dewan Pers sangat penting agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman, meskipun tetap dalam koridor Undang-Undang Pers,” jelas Meutya.

Menkomdigi juga menyoroti bahwa tantangan terhadap kode etik jurnalistik tidak hanya berasal dari konten kreator di media sosial, tetapi juga dari media arus utama yang kini beroperasi di ranah digital.

“Kami melihat bahwa tantangan etika tidak hanya datang dari media sosial atau konten kreator, tetapi juga dari media arus utama yang kini beroperasi di ruang digital. Ini menunjukkan pentingnya adaptasi regulatif dan pengawasan etik,” tambahnya.

The post Meutya Hafid Ungkap Ancaman Etika Media Digital, Dewan Pers: Literasi Publik Kunci Hadapi Arus Informasi appeared first on seketika.com.

“Ini tugas yang sangat menantang. Tantangan terhadap pers semakin besar, terutama di era media baru seperti sekarang,” ujar Meutya Hafid.

Menurut Meutya, pesatnya arus informasi digital membutuhkan ketelitian ekstra dalam memilah kebenaran.

Ia menekankan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai fondasi utama jurnalisme yang kredibel.

Teknologi artificial intelligence (AI), katanya, berpotensi digunakan untuk menyebarkan hoaks secara masif, sehingga mengaburkan batas antara fakta dan disinformasi.

The post Era Disrupsi Digital dan AI, Meutya Hafid Dorong Penguatan Dewan Pers dalam Era Digital appeared first on seketika.com.

“Saya sebagai mantan jurnalis sangat menyayangkan jika ada ancaman terhadap kebebasan pers. Kami mendukung kejadian ini untuk dilaporkan dan diproses hukum oleh Kepolisian,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid seusai Sidang Kabinet Paripurna yang membahas persiapan jelang Idulfitri 1446 H di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/03/2025).

Menkomdigi juga menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga kebebasan pers dengan memastikan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

“Presiden selama ini sangat terbuka terhadap masukan, termasuk yang datang dari masyarakat melalui media sosial. Tidak jarang, beberapa kebijakan kami koreksi berdasarkan masukan tersebut,” tambahnya.

Menkomdigi Meutya Hafid juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung langkah yang akan diambil oleh Dewan Pers maupun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait kebebasan pers secara adil dan transparan.

The post Teror Kepala Babi ke Jurnalis, Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Kebebasan Pers Pilar Demokrasi yang Tak Tergoyahkan appeared first on seketika.com.

Proses pemilihan ini dimulai dengan seleksi 18 calon anggota Dewan Pers yang mewakili tiga unsur penting: wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.

Setiap unsur diwakili oleh enam calon, dan dari 18 calon tersebut, sembilan nama akhirnya terpilih untuk mengisi posisi Dewan Pers periode 2025-2028.

Anggota Dewan Pers yang terpilih terdiri dari berbagai latar belakang, mencakup unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Berikut adalah nama-nama sembilan anggota Dewan Pers yang terpilih:

Unsur Wartawan:

1. Abdul Manan
2. Maha Eka Swasta
3. Muhammad Jazuli

The post Dewan Pers Periode 2025-2028 Resmi Terpilih, BPPA Serahkan Laporan Kerja appeared first on seketika.com.

Dalam pengamatannya, dokumentasi yang dilakukan menunjukkan adanya upaya serius dan respons cepat dari Bareskrim Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan.

“Kami juga mengapresiasi penanganan kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan profesinya. Ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik antara Polri dan Dewan Pers,” ungkap Ninik Rahayu dalam tanggapannya mengenai capaian kinerja Polri 2024, yang berlangsung di Rupatama, Jakarta Selatan, pada Selasa (31/12/24).

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pers menambahkan bahwa Dewan Pers juga memberikan apresiasi kepada Polri atas upayanya dalam menjaga kinerja jurnalis sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Kami berterima kasih kepada Polri atas kerjasama dalam membangun profesi jurnalistik yang lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Ninik Rahayu menekankan pentingnya kerjasama ini untuk mengurangi potensi kriminalisasi terhadap jurnalis di Indonesia.

The post Ketua Dewan Pers Apresiasi Komitmen Polri dalam Pemberantasan Kekerasan terhadap Wartawan appeared first on seketika.com.

Selain penghargaan Wartawan Terbaik, Anugerah Dewan Pers 2024 juga memberikan penghargaan di tiga kategori lainnya.

Kategori Perusahaan Pers Terbaik dimenangkan oleh Elshinta News and Information Radio Network, sementara penghargaan Lifetime Achievement diberikan secara anumerta kepada Almarhum Prof. Dr. Ichlasul Amal, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi panjang beliau terhadap dunia pers dan pendidikan di Indonesia.

Anugerah Dewan Pers 2024 merupakan anugerah keempat yang diselenggarakan oleh Dewan Pers sejak pertama kali digelar pada tahun 2021.

Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, menjelaskan bahwa tujuan utama dari anugerah ini adalah memberikan apresiasi kepada jurnalis dan media yang berperan dalam mendukung kemerdekaan pers serta menjaga integritas jurnalisme Indonesia.

“Anugerah Dewan Pers ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras rekan-rekan jurnalis yang telah berkontribusi besar pada perkembangan pers di Indonesia. Kami berharap acara ini dapat terus memotivasi insan pers untuk bekerja dengan profesional dan mendukung kemerdekaan pers,” ujar Ninik Rahayu dalam sambutannya.

The post Hendra Eka Jawa Pos Raih Wartawan Terbaik di Anugerah Dewan Pers 2024 appeared first on seketika.com.

Selama aksi massa tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, memberikan apresiasi terhadap aksi jurnalis.

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” ujar Farhan, yang langsung berinteraksi dengan jurnalis di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menilai bahwa revisi UU Penyiaran berpotensi membuka pintu bagi aturan-aturan yang tidak mendukung kebebasan pers.

Oleh karena itu, Farhan bertekad untuk mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Saat ini, revisi UU Penyiaran sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

“Kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat nggak masuk. Saat ini, prosesnya masih berada di Badan Legislasi, yang akan menentukan apakah revisi ini dapat dibahas dalam periode sekarang, yang akan berakhir pada bulan Agustus, atau akan dilanjutkan di DPR periode mendatang,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

The post Aksi Massa di Depan DPR RI: Tuntutan Revisi UU Penyiaran appeared first on seketika.com.

Selamat untuk insan pers yang merdeka. Inilah sinergi sehat yang bisa kita bangun selama ini. Silahkan memberitakan apapun, karena itu yang justru membuat kami lebih sigap untuk lebih mengeksplore lagi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itu prinsip kami untuk bisa menjadi lebih baik

Seketika.com, Surabaya – Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi. Survei dilakukan terhadap tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responding dan 10 anggota Dewan penyelia Nasional (National Assesment Council, NAC).

Survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP nasional sebesar 1.5 turun menjadi 6.30 poin dari IKP 2022. Meskipun demikian, khusus untuk Provinsi Jawa Timur, justru mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari peringkat 32 pada tahun 2022 Menjadi Peringkat 14 di tahun 2023 dengan nilai IKP sebesar 76.55.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat Sosialisasi IKP 2023 di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hotel Dafam Signature Surabaya, Rabu (11/10/2023).

Dikatakan Ninik, survei IKP yang diselenggarakan Dewan Pers bertujuan untuk mengetahui dan memonitor kondisi kemerdekaaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemerdekaan pers sebagai bahan kajian bagi upaya perbaikan ke depan.

Dengan naiknya IKP di Jatim tahun 2023 ini, Ninik berharap di masa pesta demokrasi tahun depan pers di Jawa Timur tetap independen. Ninik berharap tidak ada aksi pers dukung mendukung karena sejatinya pers saat ini ada di posisi menjadi bagian dari empat pilar demokrasi.

The post Naik Signifikan Indeks Kemerdekaan Pers Di Jatim appeared first on seketika.com.