“Ketiganya yakni MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD sebagai tim pemeriksa pajak (fiskus), serta VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB. Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 5 hingga 24 Februari 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Sabtu (7/2/2026).

Ia mengungkapkan, kasus ini bermula dari permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar yang diajukan PT BKB ke KPP Madya Banjarmasin.

“Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang direkomendasikan menjadi Rp48,3 miliar,” terang Asep Guntur Rahayu.

Asep menjelaskan, dalam proses tersebut, diduga terjadi komunikasi antara MLY dengan pihak perusahaan.

Dalam pertemuan dengan VNZ dan Direktur Utama PT BKB, MLY disebut menyampaikan bahwa permohonan restitusi dapat dikabulkan dengan adanya “uang apresiasi”. “Permintaan tersebut kemudian disepakati sebesar Rp1,5 miliar,” ucapnya.

Sambungnya, dana tersebut diduga dibagi dengan komposisi Rp800 juta untuk MLY, Rp200 juta untuk DJD yang dipotong 10 persen oleh VNZ, serta Rp500 juta untuk VNZ.

The post OTT KPK Bongkar Dugaan Suap Restitusi Pajak Rp48,3 Miliar di KPP Madya Banjarmasin appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam sesi wawancara doorstop bersama awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menanggapi pertanyaan seputar penunjukan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Puan Maharani menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal pemerintahan dan kebutuhan strategis menjelang dimulainya pemerintahan baru.

“Ya, kan pasti sudah dibicarakan di eksekutif, di Pemerintah. Pasti ada kebutuhan penting oleh eksekutif penunjukan nama-nama tersebut untuk membantu pelaksanaan di Kemenkeu,” ujar Puan Maharani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenkeu dalam rangka penyegaran struktur organisasi untuk menyambut pemerintahan Prabowo 2024–2025.

The post Presiden Prabowo Tunjuk Dirjen Pajak & Bea Cukai Langsung, Puan Maharani Angkat Bicara appeared first on seketika.com.