Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong DJP untuk meningkatkan edukasi kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan layanan Coretax.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemenkeu atas kebijakan perpanjangan ini. Tentu, ini langkah yang responsif di tengah berbagai penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Apalagi, jika kita melihat data dari DJP, jumlah SPT yang sudah masuk baru berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih ada sisa target yang perlu dikejar,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI pada Senin (6/4/2026).

Puteri menambahkan bahwa selama masa transisi ini, masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam menggunakan Coretax, terutama karena adanya penyesuaian fitur dari sistem sebelumnya.

“Misalnya, dalam hal-hal teknis yang sering membingungkan, ketika statusnya kurang bayar, atau justru lebih bayar, apa yang jadi penyebabnya? Lalu, bagaimana jika ingin membuatnya menjadi nihil? Ini hal-hal yang di lapangan seringkali belum dipahami dengan baik,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menilai momentum perpanjangan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih mudah, lancar, dan efisien.

“Jangan sampai, karena minimnya panduan yang jelas, wajib pajak justru mencari jawaban dari sumber-sumber yang belum tentu valid. Apalagi sekarang banyak sekali konten di media sosial yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, akhir-akhir ini juga mulai muncul di media sosial soal Jasa Joki untuk lapor SPT,” ucap Puteri.

The post Deadline SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026, DPR Soroti Kebingungan Wajib Pajak Pakai Coretax appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengungkapkan, “DJP menginformasikan adanya sejumlah situs tiruan yang menampilkan identitas mirip layanan Coretax, sehingga terlihat seperti situs resmi pemerintah.”

Situs-situs palsu ini berpotensi menyalahgunakan data masyarakat atau memanfaatkan informasi secara tidak semestinya.

Seluruh pengguna layanan Coretax berpotensi menjadi korban penipuan digital apabila mengakses situs selain domain resmi.

Komdigi menegaskan bahwa semua layanan Coretax hanya dapat diakses melalui situs resmi coretaxdjp.pajak.go.id.

Peringatan ini disampaikan pada Rabu, 19 November 2025, di Jakarta, menyusul temuan beberapa situs tiruan yang beredar luas di internet.

The post Waspada Scam! Situs Palsu Coretax Bisa Curangi Pajak Anda appeared first on seketika.com.

“Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” ujar Tommy Kurniawan, yang akrab disapa Tomkur, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa penegakan hukum di DJP seperti ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan, yang selama ini menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Tommy juga mendorong agar pengelolaan pajak di Indonesia dilakukan secara lebih transparan dan efisien, mengingat potensi penerimaan pajak nasional sangat besar setiap tahunnya.

“Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa. Kita punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

The post Bersih-Bersih Pajak, 26 Pegawai DJP Dipecat, Tommy Kurniawan: Ini Langkah Berani appeared first on seketika.com.

“Sistem Coretax tetap dijalankan, tetapi pada saat yang sama, sistem perpajakan lama masih dibuka sebagai penopang,” ujar Said Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Said menambahkan bahwa sejak 2014, DPR telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik, salah satunya dengan penerapan Coretax.

“Sistem lama tetap digunakan untuk memitigasi berbagai kendala dalam implementasi Coretax, sehingga tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak,” jelasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa penggunaan sistem IT pajak yang baru ini tidak akan menghambat target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

DJP juga tengah menyiapkan roadmap baru untuk memastikan implementasi Coretax berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

Akademisi dari LPEM FEB UI, Christine Tjen, turut mendukung penerapan Coretax sebagai langkah modernisasi administrasi pajak.

Menurutnya, Coretax akan meningkatkan efisiensi pajak, mengintegrasikan data perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Coretax ini diproyeksikan akan menambah pendapatan pajak sebesar Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujarnya, mengutip laporan LPEM Indonesia Economic Outlook Q1 2025.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa meskipun Coretax menjadi andalan, penerapannya secara penuh sebaiknya dilakukan setelah sistemnya lebih matang.

“Coretax itu andalan, tapi bukan untuk 2025. Perlu dipersiapkan lebih dulu agar hasilnya bisa optimal dalam beberapa tahun mendatang,” ungkapnya.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan implementasi bertahap, sistem Coretax diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional Indonesia.

(dpr)

The post Coretax Jadi Andalan Optimalkan Penerimaan Pajak Indonesia appeared first on seketika.com.

Pada tanggal 18 September 2024, Kominfo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyampaikan informasi tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

Prabu menegaskan bahwa saat ini Kominfo tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP, serta Kepolisian RI (Polri).

Langkah ini diambil untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data pribadi tersebut secara komprehensif.

Kominfo juga menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang ini memberikan ancaman sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

The post Kemenkominfo Tanggapi Dugaan Kebocoran Data NPWP appeared first on seketika.com.