Kebijakan afirmatif dilakukan untuk menekan hambatan biaya pendidikan sekaligus membuka akses pendidikan kedokteran spesialis bagi calon tenaga medis yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh masih belum meratanya jumlah dan distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2032, Indonesia masih mengalami kekurangan hampir 65 ribu dokter spesialis. Pemenuhannya diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun apabila tidak dilakukan terobosan strategis.

Sebagai langkah percepatan, Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) pada 6 Mei 2024.

Program ini dirancang untuk mempercepat produksi lulusan dokter spesialis sekaligus mendorong pemerataan distribusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa tantangan utama transformasi layanan kesehatan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan dan distribusi tenaga medis spesialistik.

“Kita akan memasang alat-alat kesehatan modern di seluruh kabupaten dan kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun, alat saja tidak cukup. Yang paling menentukan adalah ketersediaan dokter spesialis yang merata sesuai kebutuhan daerah” ujar Menkes saat membukaan Orientasi PPDS Batch II TA 2025–2026 dan Serah Terima ke RSPPU di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Rabu (25/02)

Dalam konteks afirmasi akses, PPDS RSPPU merekrut putra-putri daerah yang telah bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya. Rekrutmen dilakukan berbasis kebutuhan pelayanan, bukan latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun status sosial.

The post Indonesia Krisis 65 Ribu Dokter Spesialis, Kemenkes Percepat Program Afirmasi untuk Putra Daerah 3T appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan drg. Ariyanti Anaya menjelaskan bahwa PPDS di RSPPU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan, yang hampir mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Kekurangan dokter spesialis ini sering kali memerlukan waktu yang lama untuk diatasi.

Saat ini, data menunjukkan bahwa 67% peserta PPDS berasal dari Jawa dan Bali, sedangkan Kalimantan hanya 2% dan Indonesia Timur 1%.

Sentra Pendidikan PPDS berbasis universitas juga sebagian besar terletak di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 52%.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 16% lulusan dokter spesialis yang mendaftar secara sukarela untuk program ini.

Masalah utama adalah rendahnya minat dokter spesialis untuk bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), serta tidak adanya program yang mengikat komitmen mereka untuk bekerja di daerah tersebut.

The post Pendaftaran PPDS RSPPU 2024 Dimulai: Detail dan Cara Daftar appeared first on seketika.com.