“Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman.

Sturman juga menyoroti beberapa RUU prioritas 2025 dan 2026 yang mendapat perhatian publik, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Saat menjawab pertanyaan awak media, Sturman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026.

“Jika tidak rampung pada 2025, maka RUU ini akan dilanjutkan pada 2026, sebagaimana RUU lain,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej, menegaskan pentingnya pematangan definisi hukum dalam RUU ini. Menurutnya, istilah perampasan aset tidak banyak dikenal dalam literatur hukum internasional.

The post RUU Perampasan Aset dan PPRT Resmi Masuk Prolegnas 2025–2026, Siap Rampas Harta Koruptor? appeared first on seketika.com.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditetapkan pada 9 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Sultan B Najamuddin menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam mengemban tugas baru sebagai Sekjen DPD RI.

“Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD ini dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya,” ujar Sultan.

Irjen Pol Mohammad Iqbal sebelumnya dikenal sebagai Kapolda Riau.

The post Sultan B Najamuddin Lantik Irjen Pol Mohammad Iqbal Jadi Sekjen DPD RI appeared first on seketika.com.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya transparansi dalam penyelesaian kasus ini. Ia meminta agar proses hukum terhadap Supriyani diungkap secara terbuka, guna menghindari persepsi negatif terhadap profesi guru.

“Kasus penahanan Supriyani harus diungkap secara transparan dan ia harus diperlakukan secara adil,” ujarnya.

Dugaan pemukulan ini berawal pada Rabu, 24 April. Meskipun Supriyani tidak mengakui melakukan tindakan tersebut, ia diminta untuk meminta maaf kepada orang tua siswa.

Diketahui, orang tua siswa adalah anggota kepolisian berpangkat Aipda di Polsek Baito. Supriyani mengaku diminta membayar uang damai sebesar Rp 50 juta agar tidak diperkarakan lebih lanjut, namun ia menolak karena merasa tidak bersalah.

Pada 29 April, Supriyani menerima panggilan dari Polsek Baito sebagai terlapor. Kemudian, pada pertengahan Oktober 2024, ia dipanggil oleh Kejari Konawe Selatan untuk dimintai keterangan dan akhirnya ditahan.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan guru, apalagi tanpa adanya saksi dan bukti yang kuat.

Filep Wamafma berharap agar ke depannya, guru-guru di Indonesia dihargai dan status serta kesejahteraannya ditingkatkan.

“Profesi guru harus dihormati agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju,” tambahnya.

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peran guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

(dpdri)

The post Kasus Penahanan Guru Honorer Supriyani: Apa yang Terjadi? appeared first on seketika.com.

Turnamen yang diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Paremen (KWP) ini dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-78. Hadir dalam acara, Plt Deputi Bidang Admisistrasi Siti Fauziah, SE, MM, Ketua KWP Ariawan dan anggota KWP peserta Turnamen.

Dalam sambutannya, Janedjri menjelaskan bahwa Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, latar bekakang sejarahnya adalah dikarenakan konstitusi atau UUD 1945 itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus.

Sedangkan HUT MPR RI yang diperingati setiap tanggal 29 Agustus, karena Komite Nasional Indonesia pusat sebagai cikal bakal lembaga MPR itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945.

Bicara dan mendalami tentang Hari Konstitusi dan HUT MPR RI, lanjut Janedjri, tentu ada hal yang penting yang perlu diketahui dan sama-sama harus dipahami dan dilaksanakan semua anak bangsa, terkait mengambil tanggung jawab dalam mengawal implementasi konstitusi yang tentu disesuaikan dengan tantangan jaman.

“Saya berharap rekan-rekan wartawan juga ikut mengambil tanggung jawab itu dalam mengawal implementasi konstitusi kita itu secara bersama-sama,” katanya.

The post Turnamen Catur Wartawan Parlemen 2023 Rebut Piala Ketua MPR appeared first on seketika.com.

Arsul Sani mengatakan amandemen yang disampaikan Ketua MPR dan Ketua DPD terdapat perbedaan yang substansial. “Dalam pidato pengantar Ketua MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas, yaitu untuk menempatkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Aturan konstitusional itu belum ada,” katanya usai Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sedangkan amandemen dalam pidato pengantar yang disampaikan Ketua DPD adalah amandemen untuk kembali pada UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), setelah itu dilakukan addendum. “Bagi kami di MPR, apa yang disampaikan Ketua DPD adalah hak konstitusional dan pendapat DPD. Kita hormati,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Namun, lanjut Arsul Sani, amandemen UUD baik usulan MPR maupun DPD harus mengikuti aturan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen UUD harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota. Kalau hanya DPD yang jumlah 136 anggota saja yang mengusulkan amandemen UUD, maka belum cukup untuk mendorong proses amandemen UUD,” terangnya.

Selain itu, lanjut Arsul Sani, pasal (apa) yang diamandemen pun harus jelas. “Amandemen UUD tidak seperti membahas UU. Pembahasan amandemen hanya sesuai usulan yang akan diamandemen. Jadi kalau tidak ada dalam proposal usulan amandemen, maka usulan lain untuk amandemen tidak bisa muncul tiba-tiba,” imbuhnya.

The post Amandemen Harus Ikuti Aturan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 appeared first on seketika.com.

“APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” ujar Presiden dalam pidato tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. “Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengelolaan fiskal secara kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Melalui hal tersebut, pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasiogini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ucap Presiden.

Presiden juga berharap pembahasan RAPBN tahun 2024 tersebut dapat dilakukan secara konstruktif. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutur Presiden.(BPMI Setpres)

The post APBN 2024 Jawab Tantangan Masa Kini dan Masa Depan appeared first on seketika.com.