Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

Menurut Hetifah, apapun alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, cara yang digunakan sama sekali tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan dalam memahami batas kewenangan seorang pendidik.

“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (13/1/2026)

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi ringan.

Mutasi atau teguran semata dinilai tidak memadai dan berpotensi memindahkan masalah ke lingkungan sekolah lain tanpa penyelesaian yang tuntas.

“Penegakan sanksi harus memberikan efek jera. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat dan tidak ada kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, maka opsi pemberhentian harus dipertimbangkan secara serius demi melindungi peserta didik di masa depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Fraksi Golkar itu menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak privasi anak dan berpotensi masuk ke ranah pidana.

The post Guru SD di Jember Diduga Telanjangi Puluhan Murid, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Tegas: “Ini Bisa Masuk Ranah Pidana!” appeared first on seketika.com.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menegaskan bahwa aturan pasar modal wajib dihormati oleh seluruh emiten, tanpa pengecualian, termasuk BUMN.

Ia menilai, fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan seharusnya bukan sekadar menyelamatkan harga saham, melainkan memastikan restrukturisasi perusahaan berjalan cepat, profesional, transparan, dan akuntabel.

“Delisting bukan akhir, melainkan mekanisme disiplin pasar. Yang terpenting adalah memastikan restrukturisasi dilakukan secara serius dan tepat waktu,” ujar Firnando dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Delisting saham merupakan penghapusan pencatatan saham perusahaan dari bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi dapat diperdagangkan secara publik.

Delisting dapat terjadi secara sukarela (voluntary delisting) atas permintaan perusahaan, maupun secara paksa (forced delisting) sebagai sanksi dari bursa akibat pelanggaran ketentuan atau masalah keuangan serius.

Kebijakan ini bertujuan melindungi investor serta menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal.

The post Sejumlah BUMN Terancam Delisting 2026, DPR Minta Restrukturisasi Transparan dan Tepat Waktu appeared first on seketika.com.

“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Bey dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ujang Bey, politisi dari Fraksi NasDem, yang menekankan peran pemerintah pusat dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pernyataan Bey muncul menanggapi surat Pemerintah Aceh kepada lembaga internasional seperti PBB, UNDP, dan UNICEF, yang sempat menimbulkan pertanyaan publik terkait perlunya bantuan asing.

Bey meminta agar masyarakat tidak menyikapi surat tersebut secara berlebihan dan tetap fokus pada respon cepat dan tepat untuk korban banjir Aceh.

“Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” tegas Bey.

Bey menekankan pentingnya komunikasi antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh agar tidak muncul perbedaan persepsi di masyarakat.

Langkah ini dianggap vital untuk memastikan penanganan bencana Aceh berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya berharap dalam waktu dekat, Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tambah Bey.

Pernyataan Bey sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra, termasuk Aceh.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari sejumlah kepala negara sahabat, tetapi menegaskan komitmen kemandirian Indonesia dalam penanganan bencana.

(dpr)

The post Ujang Bey: Indonesia Siap Tangani Banjir Aceh Tanpa Bantuan Asing appeared first on seketika.com.

“Pemkab Bandung telah menggandeng para petani dan pelaku usaha ayam petelur untuk pasokan bahan makanan MBG. Ini contoh nyata bahwa  Pemda Kabupaten Bandung mengerti betul fungsi makan bergizi gratis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irma di hadapan mitra kerja dan jajaran teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto sejak 2024, memiliki alokasi anggaran signifikan.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp100 triliun untuk menjalankan program ini di seluruh satuan pendidikan dan SPPG di Indonesia.

Irma mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Manajemen Program Gizi Nasional (MPGN) untuk meringankan beban fiskal.

“Ini program pusat dan dananya besar. Jadi tidak ada salahnya Pemda bekerjasama dengan MPGN. Tujuannya agar Pemda tidak terbebani. Kalau terbebani, nanti malah kontraproduktif terhadap layanan SPPG,” tegasnya.

Meski demikian, Irma memperingatkan lemahnya pemeliharaan sarana dan prasarana SPPG di sejumlah daerah.

The post Irma Suryani: Makan Bergizi Gratis Bisa ‘Jeblok’ Tanpa Perawatan Fasilitas SPPG appeared first on seketika.com.

Lima anggota DPR RI yang menjadi teradu adalah Adies Kadir, Surya Utama alias Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Indira Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD.

Dalam putusannya, Adies Kadir yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, serta Surya Utama alias Uya Kuya, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI.
Menurut MKD, video Uya Kuya yang sempat beredar di media sosial dan dianggap menyinggung pihak tertentu terbukti tidak bermaksud menghina atau melecehkan siapa pun.

The post MKD DPR RI Putuskan Nasib 5 Anggota DPR, Uya Kuya & Adies Kadir Bebas, 3 Lainnya Disanksi appeared first on seketika.com.

Keputusan PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya diumumkan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu, 31 Agustus 2025.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian kutipan dari siaran pers tersebut.

PAN juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian persoalan ini kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

PAN meyakini bahwa penyelesaian akan dilakukan secara tepat, cepat, berpihak kepada rakyat, dan demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

DPP PAN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia dan berharap agar seluruh elemen bangsa dapat kembali fokus menata perjuangan politik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

(rls/pan)

The post PAN Nonaktifkan Eko Patrio & Uya Kuya dari DPR RI appeared first on seketika.com.

Baru-baru ini, permintaan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) setelah diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Persetujuan tersebut diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal dengan Tom Lembong, adalah mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016.

Ia menjadi terdakwa dalam kasus impor gula. Presiden Prabowo mengajukan permohonan abolisi terhadap Tom Lembong melalui Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025, yang kemudian disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

The post Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto, Ini Penjelasannya appeared first on seketika.com.

“Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan,” ujar Adian di Gedung Nusantara, Senayan.

Adian menyoroti khusus Permen 1001 yang mengatur potongan 15 persen plus 5 persen (total 20 persen) dari penghasilan pengemudi ojol.

Padahal sebelumnya, Permen 667 hanya menetapkan potongan sebesar 15 persen. Ia menilai perubahan drastis ini terjadi tanpa penjelasan logis yang memadai kepada publik.

“Saya mau tahu kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 persen plus 5 persen,” tegasnya.

The post Adian Napitupulu Kritik Potongan Tarif Ojek Online yang Kerap Berubah: Soroti Permen 1001 dari Kemenhub appeared first on seketika.com.

“Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” tegas Dede dalam pernyataannya pada Selasa, 24 Juni 2025.

Pernyataan ini muncul menyusul dugaan adanya penjualan empat pulau kecil di Indonesia melalui situs jual beli pulau luar negeri, Private Islands Online.

Empat pulau tersebut Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokong Sendok, dan Pulau Nakob berada di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

“Setelah Kemarin ada kontroversi kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut. Tiba-tiba ada orang dengan mudah menjual Pulau di Indonesia melalui situs. Tentu ini harus segera diklarifikasi, siapa pengiklannya, dan apakah pengiklan menyewakan HGB atau HGU tersebut. Kalau demikian harus juga diperiksa siapa pemilik sertifikat tersebut. Karena HGB atau HGU sejatinya tidak bisa disewakan ke orang lain kecuali dalam bentuk kerja sama,” lanjutnya.

The post Dede Macan Yusuf: Penjualan Pulau ke Asing Dilarang, Kecuali HGB atau HGU appeared first on seketika.com.