Wibi menjelaskan, pembahasan raperda ini bertujuan menjamin ketersediaan layanan air minum bagi seluruh warga Jakarta.

Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk memastikan tarif air tetap terjangkau.

“Kami mengajak rekan-rekan media untuk turut mengawal pembahasan ini. Masalah air minum merupakan hal yang fundamental karena menyangkut hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap substansi dalam raperda ini harus ditelaah secara cermat dan detail,” ujar Wibi, Senin (13/4).

Ia menegaskan, upaya pemenuhan akses air minum menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

“Jangan sampai kita ingin menjadi kota global, tetapi hak dasar seperti akses air minum belum terpenuhi. Itu tentu kontradiktif. Melalui raperda ini, kita ingin memastikan layanan air minum semua tersalurkan untuk warga Jakarta,” jelasnya.

Wibi juga menyoroti persoalan eksploitasi air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah di ibu kota.

Ia menilai, rancangan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan kota di masa depan.

“Dengan adanya Raperda ini juga kita pastikan perlindungan terhadap kota ini, sehingga anak cucu kita di masa depan bisa merasakan adanya kota Jakarta bukan kota yang di bawah laut,” tandasnya.

The post DPRD DKI Mulai Bahas Raperda Air Minum, Wibi Andrino: Jangan Sampai Jakarta Jadi Kota Global Tanpa Akses Air Bersih appeared first on seketika.com.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harvian Paloh mengatakan, rapat tersebut bertujuan mendalami hasil audit kinerja, termasuk aspek tata kelola perusahaan dan performa usaha masing-masing BUMD.

Menurut Nova, secara umum ketiga BUMD masih menghadapi beban yang cukup berat, baik dari sisi operasional maupun model bisnis.

Untuk Perumda Dharma Jaya, ia menjelaskan, perusahaan masih bergantung pada skema Public Service Obligation (PSO) dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, sekitar 10–15 persen.

Sebab itu, Komisi B mendorong diversifikasi usaha melalui pengembangan bisnis cold storage serta perluasan pasar ke sektor modern, termasuk pengemasan produk daging agar memiliki nilai tambah.

“Diversifikasi usaha ini penting agar Dharma Jaya tidak hanya bergantung pada pangan bersubsidi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor komersial,” ujar Nova.

Sementara itu, pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Komisi B menekankan pentingnya peningkatan recurring income atau pendapatan berkelanjutan.

Nova menilai, Jakpro perlu lebih fokus mengoptimalkan aset yang dimiliki, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), dan Velodrome, dibandingkan menerima penugasan di luar bisnis inti.

The post DPRD DKI Soroti 3 BUMD: Ketergantungan Subsidi & Aset Mangkrak Disorot, Diversifikasi Jadi Kunci Bertahan appeared first on seketika.com.

Menurutnya, tindakan tersebut sudah tepat karena iklan tersebut menuai polemik di masyarakat. Selain itu, Konten film tersebut dinilai memuat pesan sensitif yang berpotensi mengganggu kondisi psikologis warga, khususnya anak-anak yang melintas di ruang publik.

“Saya rasa sudah tepat dan memang harus dilakukan,” ujar Kevin, Senin (6/4).

Kevin menilai, konten iklan yang mengandung unsur menyeramkan perlu diatur lebih ketat. Pasalnya, media luar ruang seperti billboard tidak memiliki batasan audiens.

“Dalam konteks iklan film, sebenarnya sudah ada pengelompokan usia penonton. Namun ketika ditampilkan di billboard, kita tidak bisa memilah siapa yang melihat. Berbeda dengan di dalam ruang pemutaran film yang sudah memiliki aturan,” jelasnya.

Ia pun mendorong adanya regulasi yang lebih jelas terkait konten visual pada media luar ruang.

Di sisi lain, Kevin juga mengimbau para pelaku industri kreatif agar lebih mempertimbangkan dampak visual terhadap masyarakat, terutama anak-anak.

“Kami mendukung industri kreatif, tetapi perlu ada empati. Jangan sampai konten yang belum layak untuk kelompok usia tertentu justru tersebar luas tanpa penyaringan,” katanya.

The post Billboard Film Horor Diturunkan, DPRD DKI Buka Suara appeared first on seketika.com.

“Dari semua usulan fraksi dan komisi, ada lima Pansus yang disepakati,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di kantornya, Selasa (3/3).

Adapun lima Pansus yang dibentuk yakni Pansus Pengelolaan Sampah, Pansus Percepatan Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), Pansus Reformasi Agraria, Pansus Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL), serta Pansus Tata Kelola Perparkiran.

Khoirudin menuturkan, penentuan ketua Pansus akan diserahkan kepada anggota yang diutus masing-masing fraksi, sesuai amanat Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Insya Allah akan kita serahkan kepada anggota yang dikirim oleh masing-masing fraksi untuk memilih siapa ketuanya, sesuai dengan amanat Tatib,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD DKI sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pansus. Sebab itu, ia menargetkan seluruh Pansus dapat merampungkan tugasnya dalam waktu enam bulan.

The post DPRD DKI Bentuk 5 Pansus Sekaligus! Target 6 Bulan Tuntas, Ini Daftar Isu Krusial yang Dibidik appeared first on seketika.com.

Menurut Aziz, Transjakarta telah melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan keselamatan pelanggan. Salah satunya adalah pemasangan kamera di dalam bus yang mampu mendeteksi kondisi pengemudi, termasuk saat sopir mengalami kelelahan atau mengantuk.

Ia menjelaskan, inovasi tersebut diketahui saat Komisi B melakukan kunjungan kerja ke PT Transjakarta beberapa waktu lalu. Langkah itu dinilai patut diapresiasi karena menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan.

Namun demikian, Aziz menilai, penerapan teknologi tersebut belum merata di seluruh armada.

“Inovasi ini bagus, tetapi belum semua kendaraan dilengkapi perangkat tersebut. Karena itu, implementasinya perlu segera dimatangkan dan diterapkan di seluruh armada agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Aziz, Rabu (25/2).

Ia juga mendorong Transjakarta untuk terus berbenah dengan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas dan kesiapan pengemudi sebelum bertugas.

“Jika pengemudi dalam kondisi tidak siap, seharusnya tidak diperkenankan membawa kendaraan. Sistem kontrol harus diperkuat agar keselamatan penumpang benar-benar terjamin,” katanya.

The post Kecelakaan Koridor 13 Jadi Alarm! DPRD DKI Desak PT Transportasi Jakarta Pasang Teknologi Anti-Kantuk di Semua Bus appeared first on seketika.com.

Hal itu terlihat dari penguatan layanan dasar, seperti transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat dan ruang terbuka hijau.

Dikatakan Wibi, perluasan layanan Transjabodetabek dan penguatan integrasi antarmoda menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan kemacetan lintas wilayah.

Ia menegaskan, persoalan mobilitas Jakarta tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan aglomerasi yang terintegrasi.

“Ke depan, DPRD mendorong agar program-program tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni atau perencanaan, tetapi benar-benar konsisten dalam eksekusi, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Transparansi anggaran, percepatan belanja infrastruktur, serta penguatan pengawasan lapangan harus menjadi prioritas,” ujar Wibi, Jumat (20/2).

Terkait penanggulangan banjir, Wibi menyebut normalisasi sungai masih menjadi instrumen penting, khususnya di titik-titik rawan seperti aliran sungai utama dan kawasan hilir.

Namun, langkah tersebut perlu dibarengi dengan naturalisasi, pembangunan waduk atau situ, optimalisasi pompa, serta pembenahan drainase lingkungan.

The post Setahun Pramono–Rano Pimpin Jakarta, DPRD Beberkan Capaian Transportasi dan Banjir appeared first on seketika.com.

Judistira mengatakan, proyek monorel yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Adhi Karya telah resmi disepakati untuk tidak dilanjutkan.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI melakukan penataan ulang kawasan Rasuna Said agar lebih aman, nyaman, dan tertata bagi masyarakat.

“Secara faktual sudah ada pembatalan dan kesepakatan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan. Karena itu, Pemprov merasa perlu melakukan penataan kota yang lebih baik,” ujar Judistira, Rabu (14/1).

Menurut Judistira, keberadaan ratusan tiang monorel yang terbengkalai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Ia mengungkapkan, sejumlah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi akibat keberadaan tiang-tiang tersebut, baik yang melibatkan pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

“Atas pertimbangan keselamatan masyarakat, Pemprov DKI memutuskan menertibkan tiang monorel. Sebelumnya, pembongkaran telah dikomunikasikan kepada PT Adhi Karya dengan permintaan agar dilakukan secara mandiri dalam waktu sekitar satu bulan, namun tidak ada tindak lanjut,” jelasnya.

The post DPRD DKI Dukung Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah tepat yang mencerminkan empati dan solidaritas nasional, menyusul bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami di legislatif sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur. Jakarta sebagai barometer nasional harus menunjukkan sikap peduli dan tidak berlebihan ketika wilayah lain sedang berduka,” ujar Wa Ode Harlina kepada wartawan, Selasa (23/12).

Menurut Wa Ode, larangan pesta kembang api bukan sekadar pembatasan perayaan, melainkan mengandung pesan moral yang kuat tentang pentingnya empati terhadap saudara sebangsa yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.

Ia menegaskan, keputusan tersebut sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah daerah, terlebih Jakarta memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional.

Selain aspek empati, Wa Ode juga menyoroti dampak positif kebijakan tersebut dari sisi efisiensi anggaran, ketertiban umum, dan lingkungan.

Dengan tidak digelarnya pesta kembang api di banyak titik, potensi kerumunan besar yang sulit dikendalikan serta timbulan sampah sisa perayaan dapat ditekan.

The post Wa Ode Harlina Apresiasi Larangan Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026 di Jakarta appeared first on seketika.com.

Dalam rapat tersebut, seluruh komisi DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat Jakarta yang dihimpun selama masa reses.

Laporan meliputi kebutuhan peningkatan operasional kelurahan, dukungan terhadap program PKK, hingga permintaan percepatan pembangunan fasilitas publik seperti RPTRA di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan bahwa sejumlah aspirasi dapat segera ditindaklanjuti.

“Apa yang bisa dieksekusi segera, tentu akan dipercepat,” ujarnya.

Laporan hasil reses dibacakan oleh Raden Gusti Arief Yulifard, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta.

The post Rapat Paripurna DPRD DKI: Aspirasi Warga Siap Dieksekusi, dari RPTRA hingga Keamanan Listrik appeared first on seketika.com.

Muncul isu di masyarakat yang menyebutkan adanya gelombang permintaan mutasi dari pelajar SMAN 72 Jakarta pasca-ledakan. Namun, Farah menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

“Kemarin kami sudah klarifikasi. Isu mutasi itu tidak benar. Dari Disdik hanya ada satu orang tua yang mengajukan mutasi. Selebihnya, para pelajar  tetap melanjutkan pembelajaran seperti biasa,” tegas Farah, Senin (24/11).

Klarifikasi disampaikan oleh Farah Savira, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membawahi sektor pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kesehatan.

Klarifikasi ini berkaitan dengan kondisi pembelajaran dan aktivitas pendidikan di SMAN 72 Jakarta, salah satu sekolah negeri di wilayah Jakarta Timur.

Isu beredar setelah insiden ledakan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua murid.

The post Bukan Ramai-Ramai Pindah! Farah Savira Bongkar Fakta Soal Isu Mutasi Pelajar SMAN 72 Usai Ledakan appeared first on seketika.com.