“Perlindungan hukum bagi pengemudi online menjadi utama dan penting dalam penyusunan RUU ini,” ujar Bob Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, Baleg DPR menghadirkan berbagai perwakilan komunitas dan organisasi, di antaranya Komunitas Pengemudi Ojek Online, Driver Online Nusantara (DONUS), Driver Ojek Kurir Online (DOKON), serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Kehadiran mereka krusial untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi riil di lapangan.

Perlu diketahui, pengemudi dan kurir online merupakan pelaku utama ekonomi gig yang memiliki posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai kerentanan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.

“Sebagai pelaku utama ekonomi gig, mereka membawa data primer terkait ketimpangan relasi kuasa antara platform dan mitra, mulai dari sistem algoritma yang tidak transparan hingga ketiadaan jaminan perlindungan kerja,” jelasnya.

Maka dari itu, ia menekankan bahwa masukan dari para praktisi lapangan sangat penting agar RUU yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi pengemudi, seperti tarif, standar kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja.

The post DPR Ungkap Fakta: RUU Pekerja Gig Segera Dibahas, Nasib Driver Ojol Ditentukan appeared first on seketika.com.

Syafiuddin menjelaskan bahwa besaran potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah diatur dengan jelas dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Keputusan ini mengatur pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi.

Dalam diktum kedelapan Kepmenhub tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan aplikasi hanya boleh mengenakan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dengan maksimum 15%.

Selain itu, perusahaan aplikasi juga dapat memberlakukan biaya penunjang berupa dukungan kesejahteraan mitra pengemudi dengan maksimal 5%.

The post Syafiuddin Asmoro Tolak Potongan Aplikasi 30% untuk Driver Ojol, Sebut Bertentangan dengan Regulasi appeared first on seketika.com.