Sosialisasi bertajuk “Tantangan dan Kebijakan PBI-JK: Upaya Pemberian Jaminan Kesehatan Tepat Sasaran” itu diikuti oleh kepala dinas sosial dan operator data dinsos se-Indonesia. Kegiatan tersebut membahas perkembangan data kepesertaan serta mekanisme pengajuan reaktivasi bagi warga yang dinonaktifkan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan proses reaktivasi dilakukan secara selektif berbasis data terbaru.

“Proses reaktivasi kami lakukan secara selektif dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Joko Widiarto.

Kemensos mengonfirmasi, dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari 2026, sejumlah 106.153 peserta telah direaktivasi secara otomatis dan 44.500 peserta melalui mekanisme reguler.

Dari jumlah tersebut, 42.367 kembali aktif sebagai PBI-JK, sementara 2.133 peserta beralih segmen menjadi peserta mandiri atau PBI daerah.

Joko menyatakan, dalam mekanisme usulan desa, dokumen wajib yang harus diunggah adalah surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa bersifat opsional.

“Surat dari fasilitas kesehatan diperlukan untuk memastikan peserta memang membutuhkan layanan, termasuk untuk kondisi persalinan maupun kebutuhan medis lainnya,” ujarnya.

The post 7 Cara Cepat Reaktivasi PBI-JK dari Kemensos, Bisa Aktif Lagi dalam 1 Hari! appeared first on seketika.com.

Ia menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status kepesertaan sedang nonaktif. Pemutakhiran data mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.

Menurut Andra Soni, pemutakhiran tersebut tidak memangkas kuota maupun anggaran jaminan kesehatan.

Melainkan menonaktifkan peserta yang tidak lagi masuk kategori desil kesejahteraan dan mengalihkan kepesertaan kepada kelompok yang dinilai lebih berhak.

“Pembaruan data PBI-JK bertujuan agar bantuan iuran tepat sasaran sesuai desil kesejahteraan. Tidak ada pengurangan jaminan kesehatan. Yang ada penonaktifan berbasis data dan pengalihan segmen peserta,” kata Andra Soni, Selasa, (10/2/2026).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan mekanisme perlindungan agar perubahan status kepesertaan tidak menghambat layanan medis.

Khususnya bagi pasien dengan penyakit berat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

Peserta PBI-JK nonaktif yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit milik provinsi dapat diaktifkan kembali melalui Dinas Kesehatan Provinsi lewat pihak rumah sakit sesuai ketentuan.

The post 480 Ribu Peserta PBI-JK Dinonaktifkan di Banten! Gubernur Andra Soni Tegas: Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Kronis appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, total terdapat lebih dari 100 ribu penerima bansos yang teridentifikasi sebagai penerima bansos anomali.

“Dari jumlah tersebut, 55 ribu orang sudah tidak lagi menerima bansos. Saat ini kami sedang memproses sekitar 44 ribu penerima lainnya untuk dihentikan bantuannya,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (12/8/2025).

Selain ASN dan pegawai BUMN, data juga menunjukkan sejumlah profesi lain seperti anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, hingga pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut tercatat sebagai penerima bansos yang tidak layak.

Menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos, padahal seharusnya tidak masuk dalam kriteria penerima.

Untuk mencegah kasus serupa, Kemensos menggencarkan pemutakhiran data bansos secara rutin setiap tiga bulan.

The post 55 Ribu Penerima Anomali Termasuk ASN & Pegawai BUMN Dicoret dari Bansos! appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu gagasan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memuliakan masyarakat miskin dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kalangan kurang mampu, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori keluarga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini dirancang dengan sistem pendidikan berasrama dan gratis, khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga di kategori Desa 1 dan 2 pada DTKS.

Menteri Sosial juga menegaskan bahwa target utama dari program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin di kategori Desa 1 dan 2 pada DTSEN yang ingin melanjutkan pendidikan.

Gus Ipul menjelaskan, mereka yang ingin bersekolah dan telah mendapatkan izin dari orang tua dapat tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

The post Pilar Saga Ichsan Hadiri Sosialisasi Program Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin di Banten appeared first on seketika.com.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kemitraan antara Kemensos, Kemendikbud, dan BPS ini juga merupakan bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).

“”Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,” ujar Gus Ipul dalam rapat terkait DTSEN bersama BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi yang intens antara Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama (Kemenag), dan BPS.

Pemadanan ini melibatkan pencocokan data guru berdasarkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, serta status pegawai.

The post Kemensos Kolaborasi dengan Kemendikbud & BPS untuk Salurkan Bansos Guru Non-ASN appeared first on seketika.com.