Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi tindakan premanisme yang dapat mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan, sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas segala bentuk premanisme berkedok ormas.

“Sesuai komitmen Kapolri, tidak ada toleransi untuk oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (14/3).

Polri menegaskan bahwa sebelum melakukan penindakan hukum, pihaknya selalu mengedepankan langkah preventif dan pre-emptif.

The post Lindungi Investasi, Polri Tegaskan Komitmen Tindak Premanisme Berkedok Ormas appeared first on seketika.com.

“Dalam kunjungan kami ke Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia), kami ingin melihat langsung proses pencetakan uang dan mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa terjadi, mengingat yang dipalsukan tidak hanya rupiah, tetapi juga mata uang asing dan surat berharga dalam jumlah besar,” ujar Puteri Anetta Komarudin di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025).

Puteri mengungkapkan bahwa bahan baku yang digunakan oleh para pemalsu jauh di bawah standar yang diterapkan oleh Peruri.

Meski begitu, minimnya pemahaman masyarakat serta strategi canggih para pemalsu yang menyelipkan uang palsu di antara uang asli telah memperburuk peredaran uang palsu di Indonesia.

Jumlah pasti uang palsu yang beredar masih dalam tahap investigasi oleh kepolisian. DPR RI mendesak Bank Indonesia (BI) dan Peruri untuk meningkatkan sistem keamanan pencetakan uang, termasuk mempertimbangkan penggunaan bahan baku yang lebih sulit dipalsukan.

The post Puteri Anetta Komarudin Soroti Kasus Uang Palsu, Desak Peningkatan Keamanan Pencetakan Uang appeared first on seketika.com.

Fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, yang setara dengan 25,9 juta penduduk.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) yang semakin merajalela.

“Masalah ini bukan hanya soal pinjol atau judi online, tetapi bagaimana pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat bahwa kedua hal tersebut bukanlah solusi bagi permasalahan ekonomi,” ujar Mufti dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mufti juga menambahkan, “Saya juga meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk turun langsung ke lapangan, membantu upaya pemberantasan pinjol yang semakin menjadi momok bagi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput.”

Mufti Anam menyoroti kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

The post Transaksi Judi Online di Indonesia Capai Rp600 Triliun, Ancaman Sosial dan Kemiskinan di Indonesia appeared first on seketika.com.

“Kita harus membiasakan diri untuk berpikir proaktif dalam hal ini. Iuran yang dibayarkan relatif kecil, namun manfaatnya sangat besar dan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang,”

Seketika.com, Lebak – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah gencar mengedukasi masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) agar aktif mendaftar keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil setelah menggelar audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang serta jajaran terkait di pendopo bupati pada Selasa, 19 Maret 2024.

Tatu mengungkapkan pentingnya audiensi ini dalam mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai arahan kepala BPJS Ketenagakerjaan.

Beliau menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat Kabupaten Serang mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk PBPU.

”Mereka kalau tidak kita edukasi atau sampai kan informasinya tidak paham padahal manfaat dari program pemerintah bentuk kepedulian pemerintah, tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat itu harus sampai ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu yang tidak mendapat upah atau bukan penerima upah banyak sekali di Kabupaten Serang,” ungkapnya kepada wartawan.

Tatu menekankan bahwa pekerja bukan penerima upah juga dapat dijamin perlindungannya dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun premi bulanannya hanya sebesar Rp16.800, manfaat yang diperoleh sangat besar.

Untuk itu, Tatu menugaskan kepada setiap dinas yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk mengajak masyarakat bergabung.

“Misalnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskoumperindag) harus menyasar pedagang di pasar, UMKM, Dinas Pertanian untuk petani, serta dinas lainnya seperti Pekerjaan Umum (PU) untuk para kontraktor atau pihak ketiga,” tambahnya.

The post Edukasi BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Serang, Langkah Menuju Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah appeared first on seketika.com.