Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah ini sebagai langkah strategis yang positif. Menurutnya, keputusan tersebut akan meningkatkan efisiensi koordinasi antara Presiden dan Menteri Keuangan dalam pengambilan kebijakan penting, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan perubahan ini, efisiensi akan meningkat. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan APBN, sehingga langkah Presiden ini sangat strategis dalam meningkatkan koordinasi dan efisiensi pemerintahan,” ungkap Misbakhun saat ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Misbakhun, yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo merupakan hak prerogatif presiden.

Misbakhun menambahkan bahwa semua ini sesuai dengan arahan Presiden.

Sebagai pemegang hak prioritatif dan pemimpin tertinggi, beliau memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pola hubungan antara Presiden dan para Menteri..

The post Kabinet Merah Putih: Kemenkeu Langsung di Bawah Presiden, Langkah Strategis Prabowo Subianto appeared first on seketika.com.

“Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh; mereka dapat mengakses berbagai layanan melalui satu portal dengan akses SSO (single sign on) menggunakan sertifikat elektronik”

Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2024, untuk membahas transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, mengungkapkan kemajuan signifikan dalam agenda ini, menyebutnya sebagai langkah menuju sejarah baru bagi Indonesia dalam domain layanan digital.

Menurut Anas, ini merupakan momen bersejarah pertama bagi Republik Indonesia dalam melangkah menuju keterpaduan layanan digital nasional. Dia menyampaikan hal ini dalam keterangannya kepada pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Anas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan sembilan layanan utama sebagai prioritas yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang disebut INA Digital.

Langkah ini diharapkan akan membawa Indonesia lebih dekat pada realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.

Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan layanan digital Nasional.

Anas menambahkan, “Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech—punya government technology.”

The post Presiden Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Layanan Digital Indonesia appeared first on seketika.com.