Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa besarnya kontribusi investasi domestik menunjukkan peran strategis pengusaha nasional, termasuk pelaku usaha kelas menengah, dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam investasi menjadi salah satu modal penting untuk menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

“Kalau dilihat PMDN itu juga melibatkan teman-teman di kelas menengah. Nah ini kami lihat bisa membuat sekali lagi daya tahan kita justru semakin kuat,” ujar Anindya dalam laporannya pada acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Lebih lanjut, Anindya menyampaikan bahwa dunia usaha juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan industri masa depan, tidak hanya memperkuat industri yang telah berjalan.

Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), energi terbarukan (renewable energy), dan pusat data (data center) yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal cukup besar.

“Bukan saja untuk industri-industri yang sekarang, tapi industri masa depan. Seperti industri EV, renewable energy, data center yang memang komponen lokalnya juga banyak. Bapak dan tentunya Pak Presiden, tema rapimnas kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia,” imbuh Anindya.

Anindya juga menyoroti besarnya peran sektor swasta dalam perekonomian nasional.

Anindya menyebut dunia usaha memiliki ruang kontribusi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Ekonomi kerakyatan sudah berjalan di dunia usaha. Kami menyadari dan ini merupakan tanggung jawab kami bahwa 4.000 triliun dari 25.000 triliun PDB adalah APBN. Sehingga sisanya atau sekitar 85 persen adalah uang yang dunia usaha bisa berkontribusi, dan inilah yang kita inginkan bukan hanya pengusaha-pengusaha daerah dan juga di asosiasi himpunan bisa tumbuh bersama-sama, naik kelas, tapi mereka juga bisa menjadi pemain besar kemudian hari,” ungkap Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya juga menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai gejolak global.

Anindya menyebut Indonesia masih menjadi salah satu titik terang perekonomian dunia atau bright spot, sebagaimana pernah disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Indonesia continues to be the bright spot. Ini telah disampaikan tahun lalu oleh IMF, dan terbukti bahwa Indonesia juga tetap menjadi bright spot. Di dalam lima guncangan ekonomi selama bisa dibilang 25 tahun, Indonesia adalah dari waktu ke waktu justru lebih kuat. Ini menandakan daya tahan kita sangat resilient,” ungkapnya.

Optimisme tersebut memperlihatkan kesiapan dunia usaha untuk menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional.

Melalui penguatan investasi domestik, pengembangan industri masa depan, dan pemberdayaan pengusaha daerah, Kadin menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat serta membawa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung dunia.

The post Investasi Domestik Indonesia Tembus Rp2.000 Triliun di Era Prabowo, Kadin Ungkap Dampaknya appeared first on seketika.com.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga.

Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah.

“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga.

Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia.

Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional.

Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera.

The post Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027, Ini Target Prabowo untuk Petani hingga Nelayan appeared first on seketika.com.

“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.

“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Destry.

Selain inflasi, Destry menyebut rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama (higher for longer), serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” ucap Destry.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia. Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging.

“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkas Destry.

The post Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian Prabowo, BI Ungkap Dana Masuk US$9 Miliar appeared first on seketika.com.

Hal tersebut disampaikan Didik dalam pembahasan bersama LPS di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Ia mempertanyakan mengapa proporsi kegagalan BPR di Jawa Barat lebih besar dibandingkan proporsi jumlah BPR di provinsi tersebut secara nasional.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi menjelaskan bahwa jumlah BPR di Jawa Barat mencapai sekitar 17 persen dari total BPR nasional. Namun, proporsi bank gagal di wilayah tersebut lebih besar daripada angka tersebut.

“Kalau kita berpikir proporsionalitas, harusnya bank gagal juga 17 persen itu. Hanya secara statistik. Tapi faktanya tidak begitu,” ujar Doddy.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan LPS berkaitan dengan tata kelola BPR yang dimiliki atau terkait dengan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas pengelolaan bank turut memengaruhi keberlangsungan operasionalnya.

“Memang banyak dari bank-bank yang gagal di Jabar ini terkait dengan pemerintah daerah. Sehingga isu mengenai kualitas pengelolaan ketika bank itu dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah memang sebuah isu yang memerlukan perhatian,” jelasnya.

Doddy menambahkan, sejumlah faktor yang ditemukan dalam kasus kegagalan BPR di Jawa Barat meliputi kesalahan manajemen (mismanagement), keterbatasan kapasitas SDM pengurus atau pengelola bank, serta praktik kecurangan. LPS terus menyampaikan temuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat pengawasan.

Melalui koordinasi itu, LPS berharap OJK dapat melakukan pemantauan lebih spesifik terhadap bank yang berpotensi mengalami masalah dan mendorong perbaikan tata kelola sebelum kondisinya semakin memburuk.

Perkuat Tata Kelola dan Komunikasi kepada Nasabah

Selain mengevaluasi penyebab kegagalan BPR, Didik yang merupakan Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta agar strategi komunikasi kepada nasabah turut diperhatikan ketika sebuah bank memasuki status penyehatan. Penyampaian informasi mengenai kondisi bank dan langkah penanganannya perlu dikelola secara tepat untuk mengantisipasi kepanikan yang dapat memicu penarikan dana secara besar-besaran.

Menanggapi, Doddy mengakui bahwa komunikasi mengenai status bank yang sedang mengalami masalah memiliki tantangan tersendiri. Penyampaian informasi kepada publik perlu mempertimbangkan risiko munculnya kepanikan di kalangan nasabah.

“Kalau menginformasikan mengenai bank yang sudah masuk BDP, apalagi masuk BDR, itu memang menjadi salah satu tantangan berkaitan dengan komunikasi terhadap status bank ketika masih BDP,” ungkap Doddy.

Karena itu, LPS terus mengintensifkan penyampaian informasi mengenai program penjaminan simpanan agar masyarakat memahami bentuk perlindungan yang tersedia ketika bank menghadapi permasalahan.

Doddy juga menekankan perlunya koordinasi antara OJK dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola BPR milik pemerintah daerah. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah profesionalitas dalam penunjukan pengurus dan pengelola bank, sehingga posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

The post BPR di Jawa Barat Banyak Dicabut Izinnya, LPS Ungkap 3 Faktor Penyebab appeared first on seketika.com.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil dalam keterangannya usai pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Menkeu turut melaporkan proyeksi pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.

“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” katanya.

Selain membahas RAPBN 2027, pemerintah juga membahas upaya menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Hal tersebut mencakup penguatan berbagai bantuan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.

“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujar Suahasil.

Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan agar pengelolaan APBN tetap kredibel dengan efisiensi yang dilakukan secara terukur. Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Menkeu.

Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani oleh Danantara. Menurut Menkeu, pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Danantara dan APBN dalam menjalankan peran masing-masing untuk menjaga perekonomian nasional.

“Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan bahwa APBN akan tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara itu, Danantara akan menjalankan peran yang lebih kuat pada sisi investasi sebagai bagian dari sinergi pengelolaan perekonomian nasional.

“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” katanya.

Terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027, Suahasil menegaskan bahwa proses tersebut telah selesai dilakukan bersama DPR pada 29 September 2026. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dan menjadi bagian dari penyelesaian proses APBN 2027.

“Sudah selesai kemarin, disahkan di DPR,” ujar Suahasil.

Melalui efisiensi yang terukur dan sinergi investasi, pemerintah berupaya memastikan anggaran negara semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus menopang perekonomian nasional.

The post APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Prabowo Soroti Efisiensi hingga Perlindungan Sosial appeared first on seketika.com.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

The post Suahasil Nazara Menteri Keuangan: APBN Harus Sehat, Kredibel, dan Dukung Program Prioritas appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ucap Said Iqbal.

Sejumlah hal yang akan dilaporkan kepada Presiden salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata.

“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” katanya.

Sementara itu terkait kesejahteraan buruh, Said Iqbal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Pandangan-pandangan tersebut, kata Said Iqbal, akan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

“Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh. Termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini menurutnya masih memerlukan perlindungan dari negara.

“Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan,” ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

The post Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden, Langsung Soroti Upah Layak dan Kesejahteraan Buruh appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 hanya sebatas data administratif. Menurutnya, angka pertumbuhan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berasal dari survei dan catatan ekonomi yang terukur.

Purbaya menjelaskan pemerintah juga melakukan pengecekan tambahan terhadap sejumlah indikator ekonomi. Mulai dari penjualan mobil, sepeda motor, konsumsi semen, hingga penggunaan listrik masyarakat.

Ia menyebut seluruh indikator tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak positif.

Pernyataan Menkeu muncul di tengah sorotan publik terhadap kondisi ekonomi nasional dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski rupiah hampir menyentuh Rp17.800 per dolar AS, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.

Kondisi ini penting karena kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik. Pemerintah menilai pasar obligasi Indonesia masih cukup terkendali sehingga minat investor asing tetap terjaga.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat diharapkan dapat mendorong pemulihan konsumsi masyarakat secara lebih merata dalam beberapa waktu ke depan.

Purbaya mengungkapkan dirinya turut memantau langsung kondisi ekonomi di sejumlah daerah. Ia mengaku melihat pusat perbelanjaan dan pasar tradisional di kota-kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, hingga Jakarta masih ramai pengunjung.

The post Menkeu Purbaya Ungkap Fakta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dan Kondisi Rupiah appeared first on seketika.com.

Terlebih, Ia mengatakan bahwa Presiden RI sebelumnya telah meminta seluruh elemen, termasuk DPR RI, pemerintah, dan BUMN, untuk menjaga kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Kami kemarin baru mendapatkan instruksi presiden agar supaya DPR RI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah, eksekutif dan BUMN, untuk bisa menjaga ekonomi secara holistik,” ujar Hillary kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari pengelola SPBU swasta terkait keterbatasan kuota subsidi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada penurunan usaha hingga memicu PHK.

“Saya mendapatkan aspirasi banyak bahwa ada keluhan-keluhan dari SPBU yang milik privat, bahwa saat ini karena keterbatasan kuota yang dibatasi oleh BPH Migas, banyak yang harus melakukan PHK,” katanya.

Hillary menjelaskan sejumlah investor yang membangun SPBU menggunakan pembiayaan perbankan juga terdampak akibat menurunnya operasional usaha. Bahkan, menurutnya, terdapat SPBU yang mengalami kolaps hingga berujung lelang aset.

“Yang berinvestasi dengan bank Himbara, itu terjadi kolaps dan akhirnya lelang,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga turut memperhatikan keberlangsungan sektor privat yang menjadi mitra penyalur subsidi energi. Menurutnya, perlindungan terhadap sektor swasta penting untuk menjaga iklim investasi dan menekan angka PHK.

The post SPBU Swasta Terancam PHK, Hillary Lasut Soroti Dampak Pembatasan Kuota Subsidi BBM appeared first on seketika.com.