Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter.

Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter.

Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan.

Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil.

(BPMI Setpres)

The post Harga Khusus BBM Nelayan, Prabowo Beri Kebijakan untuk Kapal 30–200 GT appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk ataupun pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Di sisi lain, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola KDKMP, antara lain fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.

“Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” ujarnya.

Rieke pun berpandangan bahwa regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan sistem tata kelola yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rekomendasi yang ia sampaikan, Rieke mengusulkan agar Perpres mengintegrasikan pengaturan kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasionalisasi koperasi dalam satu sistem hukum nasional.

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Koperasi kembali menjadi kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi dan Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terakhir, Rieke menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia, perlindungan hak dan jaminan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi.

The post Perpres Koperasi Merah Putih Didesak Segera Terbit, Ini Alasan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kemenkeu. Langkah ini terkait polemik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan sistem perpajakan lebih transparan dan akurat.

Purbaya menyebut ada lima pejabat yang sedang diperiksa terkait proses restitusi pajak. Dari hasil awal, dua di antaranya dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan awal dan realisasi akhir. Tahun 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan internal yang harus segera diperbaiki.

Pemerintah juga menurunkan batas percepatan restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko pencairan yang tidak terkontrol.

The post Restitusi Pajak Kemenkeu Terungkap, Menkeu Copot 2 Pejabat appeared first on seketika.com.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman mengatakan, pihaknya telah merealisasikan 480 titik bazar hingga Maret 2026.

“Kami menargetkan minimal setara, bahkan melampaui capaian 1.200 titik tahun sebelumnya. Hingga Maret, kami sudah menjangkau 480 titik,” ujarnya, Rabu (15/4).

Ia menyampaikan, dengan rata-rata pelaksanaan enam titik per hari, perusahaan optimistis target tersebut dapat terlampaui.

Raditya menjelaskan, Dharma Jaya menambah armada menjadi empat unit kendaraan distribusi daging berpendingin untuk mendukung distribusi, meningkat dari dua unit sebelumnya.

“Penambahan armada akan memperluas jangkauan layanan. Dengan kapasitas yang meningkat, potensi realisasi tahun ini akan lebih besar,” katanya.

Ia memastikan, harga daging yang dijual Dharma Jaya tetap berada di bawah harga pasar guna membantu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah.

The post Target 1.416 Titik, Strategi Dharma Jaya Bikin Harga Daging Lebih Murah di 2026 appeared first on seketika.com.

Ketua BAZNAS Kota Tangerang, Aslie Elhusyairy, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyalurkan ZIS melalui BAZNAS.

“Semoga Allah SWT menerima amal kebaikan kita semua dan memberikan kemajuan bagi Kota Tangerang,” ujar Aslie pada Selasa, 3 Desember 2024.

Aslie merinci, dana ZIS tersebut disalurkan ke lima bidang program sebagai berikut:

1. Bidang Sosial: Sebesar Rp11,6 miliar (71,9%) untuk 43.237 penerima.
2. Bidang Kesehatan: Sebesar Rp882 juta (5,5%) untuk 748 penerima.
3. Bidang Pendidikan: Sebesar Rp2 miliar (12,7%) untuk 1.188 penerima.
4. Bidang Advokasi dan Dakwah: Sebesar Rp1 miliar (6,6%) untuk 1.205 penerima.
5. Bidang Ekonomi: Sebesar Rp536 juta (3,3%) untuk 146 penerima.

Hingga akhir tahun 2024, BAZNAS Kota Tangerang akan terus memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS untuk memastikan dana sampai ke tangan mustahik yang lebih luas lagi.

The post BAZNAS Kota Tangerang Salurkan ZIS Rp16,1 Miliar untuk 46.524 Penerima Manfaat appeared first on seketika.com.

Menaker menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan kasasi setelah proses hukum. Namun, Presiden telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi di Sritex.

Pemerintah ingin memberikan sinyal positif kepada perusahaan lain tentang komitmennya untuk memastikan stabilitas ketenagakerjaan.

Yassierli juga mengirim Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Kami sudah memastikan bahwa produksi tetap berjalan, karyawan tetap tenang, dan hak-hak mereka terpenuhi,” jelasnya.

Sebanyak 162 tenaga pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan siap mengawasi situasi di Sritex. Yassierli memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan manajemen Sritex berjalan baik untuk melindungi hak-hak pekerja.

The post Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Tegaskan Komitmen Pemerintah Cegah PHK di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Tabrani saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III di Nite & Day Hotel Alam Sutera pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Tabrani menambahkan, “Langkah selanjutnya adalah menjaga inflasi selama musim kemarau, memperkuat ketahanan pangan domestik, meningkatkan ketersediaan data pangan, serta sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan inflasi di masyarakat.”

Tingkat inflasi nasional pada bulan September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen, mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,12 persen.

Menurut Tabrani, beras merupakan komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi, diikuti oleh perhiasan, rokok kretek, kopi, dan gula.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks perkembangan harga di Kota Tangerang Selatan pada bulan Oktober 2024 sebesar 0,38. Kenaikan ini dipicu oleh harga cabe rawit, telur, ayam, dan daging ayam ras.

The post 6 Strategi Pjs Wali Kota Tangsel untuk Menjaga Inflasi 2024 appeared first on seketika.com.

Hingga triwulan ketiga 2024, realisasi investasi Kota Tangerang mencapai Rp11,17 triliun, atau 77,62 persen dari target Rp14,39 triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,4 triliun dan PMA sebesar Rp5,78 triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, mengungkapkan bahwa PMA di Kota Tangerang menunjukkan tren positif setiap tahun. Realisasi PMA dari tahun 2019 sebesar Rp3,04 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,9 triliun di tahun 2020.

Namun, pada tahun 2021, PMA kembali naik menjadi Rp3,83 triliun, diikuti dengan lonjakan signifikan menjadi Rp4,42 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp7,01 triliun di tahun 2023.

“Sampai Triwulan III 2024, realisasi investasi PMA telah mencapai Rp5,78 triliun, melampaui capaian tahun 2022 dan mencapai sekitar 82,45 persen dari PMA tahun 2023. Kami optimis realisasi PMA Kota Tangerang tahun 2024 akan melebihi tahun sebelumnya,” ungkap Sugihharto.

Sugihharto juga merinci realisasi investasi PMA berdasarkan negara. Pada Triwulan I 2024, Hongkong menjadi penyumbang terbesar dengan Rp2,14 triliun, diikuti oleh Singapura Rp346 miliar dan Malaysia Rp224 miliar.

The post Kota Tangerang: Destinasi Investasi Terbaik di 2024 appeared first on seketika.com.

Ihsan menjelaskan, “Dari paparan yang diberikan oleh Perhutani dan pengamatan langsung kami mengenai penyadapan getah pohon pinus, kami melihat bagaimana proses pengolahan getah menjadi gondorukem. Produk gondorukem ini diekspor ke negara-negara seperti China dan India, lalu diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk produk jadi dengan harga yang tinggi. Ini tentu sangat memprihatinkan.”

Sebagai politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan menekankan bahwa Indonesia seharusnya sudah mampu melakukan proses destilasi dan pengolahan getah pinus.

Sayangnya, saat ini kemampuan riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih terbatas.

Lebih lanjut, Ihsan menilai bahwa Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai untuk mengolah getah pinus menjadi gondorukem yang dapat dipasarkan sebagai bahan dasar kimia untuk produk seperti parfum, sabun, cat, dan lem.

The post Hilirisasi Industri Getah Pinus: Dorongan Komisi IV DPR RI untuk BUMN appeared first on seketika.com.

Muhammad Ayub Mehar menyoroti bagaimana kekuasaan dan penguasaan sumber daya oleh kelompok-kelompok elit mempengaruhi ekonomi dan politik, yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, feodalisme modern memiliki pola yang mirip, di mana segelintir elit menguasai lahan, sumber daya alam, dan institusi politik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dalam sistem feodalisme modern di Indonesia, penguasaan lahan dan sumber daya oleh kelompok elit menciptakan hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, feodalisme menghalangi distribusi yang adil atas sumber daya, sehingga mempersempit kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Penguasaan lahan yang besar oleh elit menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap tanah, yang menjadi penghalang utama bagi peningkatan produktivitas pertanian dan usaha kecil, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.

The post Belajar dari Asia Tengah: Bagaimana Indonesia Bisa Mengatasi Dampak Feodalisme dalam Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.