Menurut Irma, Komisi IX kerap menerima pengaduan dari mahasiswa kedokteran yang harus berulang kali mengikuti uji kompetensi sebelum dinyatakan lulus. Bahkan, ia mengungkapkan adanya laporan mengenai peserta yang harus mengikuti ujian hingga tujuh sampai sebelas kali meskipun memiliki rekam akademik yang baik selama masa pendidikan.

“Banyak anak-anak yang mengadu kepada saya karena tidak lulus uji kompetensi, padahal ada yang lulus pendidikan dokter dengan predikat cumlaude. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut masa depan tenaga kesehatan kita,” ujar Irma.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kebutuhan nasional terhadap tenaga dokter yang masih tinggi. Pemerintah saat ini tengah mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil dan kawasan tertinggal sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.

Namun, Irma mengingatkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan dokter tidak boleh mengabaikan aspek kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan.

Ia menilai salah satu akar persoalan terletak pada menjamurnya pembukaan fakultas kedokteran baru yang belum didukung kesiapan sumber daya pengajar, fasilitas pendidikan, maupun rumah sakit pendidikan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi kualitas lulusan dan rendahnya tingkat kelulusan uji kompetensi.

“Kalau ada fakultas kedokteran yang tingkat kelulusan uji kompetensinya di bawah 40 atau 50 persen secara konsisten, itu harus dievaluasi serius. Jangan sampai izin pembukaan fakultas kedokteran diberikan begitu saja tanpa memastikan kualitas pendidikannya,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Irma berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan penambahan kuota mahasiswa pada fakultas kedokteran yang telah terbukti memiliki kualitas pendidikan baik dibanding terus membuka program studi baru yang belum siap secara akademik maupun infrastruktur.

The post UKMPPD Jadi Sorotan, DPR Minta Evaluasi Fakultas Kedokteran dengan Kelulusan Rendah appeared first on seketika.com.

Peristiwa ini memicu kemarahan dan kecaman yang luas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pelaku perundungan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui rilis resminya di Jakarta pada Kamis (15/8/2024).

“Miris mendengar berita di kampus seperti ini. Dulu kita pernah dengar, (di) STPDN (ada) perilaku kekerasan senior kepada yunior sampai ada korban. Sekarang kita mendengar FK yang konon sudah dari dulu seperti ini, bahkan tidak hanya (terjadi) di satu kampus ini saja. Segera usut tuntas kasus ini karena (korban) dirundung terus menerus. APH (Aparat Penegak Hukum) harus segera bergerak memberikan efek jera,” ujar Fikri.

Fikri, yang merupakan Politisi dari Fraksi PKS, juga menekankan pentingnya perbaikan sistem manajemen di perguruan tinggi untuk mencegah kasus perundungan serupa di masa depan.

Ia menyatakan bahwa tanpa perbaikan yang mendalam, pendidikan di Indonesia tidak akan mampu menghasilkan generasi yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara penuh.

The post Abdul Fikri Faqih Desak Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran di Undip appeared first on seketika.com.