Fatwa yang dibahas dalam Munas XI MUI itu mengusung konsep pajak berkeadilan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa bumi, bangunan tempat tinggal, dan kendaraan bermotor tidak layak dikenai pajak berulang kali.

Khozin menjelaskan, fatwa tersebut merupakan pendapat hukum berbasis mekanisme istinbat dalam tradisi fikih Islam.

“Fatwa MUI didasari pada mekanisme istinbat hukum melalui sumber-sumber hukum Islam. Sebagai pendapat hukum, tentu ini akan menambah khazanah dalam kebijakan publik negara,” ujar Khozin dalam keterangan pers, Kamis (27/11/2025).

Menurut Khozin, penghapusan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sangat berisiko mengganggu keuangan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar kabupaten/kota.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Kalau dihapus, akan berdampak serius pada fiskal daerah,” tegasnya.

The post Fatwa MUI soal Penghapusan Pajak Diperingatkan DPR: Bisa Guncang Fiskal Daerah appeared first on seketika.com.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan, “Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa isu ini berkaitan dengan penamaan produk, bukan kehalalannya. Masyarakat tidak perlu khawatir, produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Proses sertifikasi halal telah dilalui dan mendapatkan ketetapan dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.” (Jakarta, 1 Oktober 2024).

Mamat juga menambahkan bahwa penamaan produk halal sudah diatur dalam SNI 99004:2021 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal, serta Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa produk dengan nama tersebut tetap mendapatkan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penamaan produk.

Data dari Sihalal menunjukkan bahwa produk dengan nama “wine” berjumlah 61 yang disertifikasi oleh Komisi Fatwa MUI dan 53 oleh Komite Fatwa.

The post Produk “Tuyul”, “Tuak”, “Beer”, dan “Wine” Mendapat Sertifikat Halal: Penjelasan dari BPJPH appeared first on seketika.com.

“Salam lintas agama harus ditempatkan pada porsi yang tepat.”

Seketika.com, Jakarta – Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, memberikan pandangannya terkait polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan salam lintas agama. Menurut Tholabi, masalah ini harus dilihat dari dua perspektif berbeda, yaitu arena internum dan eksternum.

Profesor Tholabi menjelaskan bahwa polemik atas fatwa MUI tentang larangan salam lintas agama disebabkan oleh percampuran antara forum internum dan forum eksternum dalam menanggapi fatwa tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ada aspek yang bersifat internal bagi umat beragama dan ada juga yang bersifat eksternal atau antarumat beragama.

“Fatwa ini konteksnya ditujukan kepada internal umat Islam dan harus ditempatkan pada forum internal umat Islam,” ujar Tholabi di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini menegaskan bahwa fatwa tersebut tidak ditujukan dalam konteks eksternal umat Islam.

Tholabi menekankan bahwa menempatkan fatwa dalam forum eksternum atau ruang publik adalah hal yang tidak tepat.

Tholabi menegaskan bahwa polemik muncul karena fatwa tersebut dibaca dan ditempatkan pada forum eksternum atau ruang publik.

The post Tanggapi Polemik Fatwa MUI Tentang Salam Lintas Agama, Pandangan Profesor Ahmad Tholabi appeared first on seketika.com.